Sipirok,3/4(Antarasumut)-Tim Satagas III Komisi Pencegahan Korupsi (KPK)-RI mengapresiasi sistem aplikasi e-Government Kabupaten Tapanuli Selatan.
"Tapsel sudah sangat bagus" sebut Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) III Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK-RI Aldinsyah Malik Nasution hadir di Aula Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Senin.
Kehadiran pihak KPK tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi progres rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, kegiatan ini kegiatan kedua setelah yang pertama Januari 2017 di Sibolga.
Kegiatan itu juga melibatkan enam daerah Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu dan Kota Pematang Siantar.
Keenam daerah tersebut masuk dalam 14 daerah kabupaten kota di Sumut yang melakukan nota kesepakatan (MoU) bersama KPK-RI di Kota Surabaya, 2016 lalu dalam rangka menciptakan pemerrintahan yang baik dan bersih.
Disitu Bupati Syahrul M.Pasaribu menyampaika saat ini pihaknya dalam pengelolaan keuangan sudah menggunakan sistem e-Budgeting mulai dari proses permohonan hingga pembayaran.
Kendala yang dihadapi kata Bupati terkait sinyal dan listrik yang cukup berdampak langsung ke sistem aplikasi, namun target seluruh sistem aplikasi e-Government tersebut sudah bisa tuntas pada akhir 2018 sesuai harapan KPK-RI.
Terkait perizinan Tapanuli Selatan juga sudah menggunakan sistem online lewat SIPASADA (sistem informasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu daerah).
Sementara KPK-RI Aldinsyah Malik Nasution sapaan akrab Coki mengatakan Tapanuli Selatan salah satu daerah setelah Kota Medan dan Pemprov Sumut direncakan untuk dijadikan daerah percontohan aplikasi e-Government untuk daerah lainnya.
KPK-RI juga mengingatkan bahwa bentuk istilah honor untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dihapus dan dimasukkan kedalam TPP (tunjangan perbaikan penghasilan ASN.
Kecuali bendahara, PPK (pejabat pembuat komitmen) dan KPA (kuasa pengguna anggaran) bisa diberikan honor. KPK juga mengimbau instansi untuk tidak membuat klaster-klaster menjagakan kecemburuan sosial.
Tim pencegahan KPK katanya terbuka bagi Dinas-dinas pemerintah sebagai tempat berkonsultasi, "kita sangat welcome,"kata Coki.
Masing-masing ke-enam daerah diberikan waktu untuk ekspose terkait progres aplikasi e-Government daerahnya dihadapan tim KPK tersebut.
Kegiatan itu dihadiri pihak BPK RI Sumut, Forkopimda, kepala, sekda dan sejumlah pejabat eselon dari ke-enam daerah tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
"Tapsel sudah sangat bagus" sebut Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) III Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK-RI Aldinsyah Malik Nasution hadir di Aula Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Senin.
Kehadiran pihak KPK tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi progres rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, kegiatan ini kegiatan kedua setelah yang pertama Januari 2017 di Sibolga.
Kegiatan itu juga melibatkan enam daerah Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu dan Kota Pematang Siantar.
Keenam daerah tersebut masuk dalam 14 daerah kabupaten kota di Sumut yang melakukan nota kesepakatan (MoU) bersama KPK-RI di Kota Surabaya, 2016 lalu dalam rangka menciptakan pemerrintahan yang baik dan bersih.
Disitu Bupati Syahrul M.Pasaribu menyampaika saat ini pihaknya dalam pengelolaan keuangan sudah menggunakan sistem e-Budgeting mulai dari proses permohonan hingga pembayaran.
Kendala yang dihadapi kata Bupati terkait sinyal dan listrik yang cukup berdampak langsung ke sistem aplikasi, namun target seluruh sistem aplikasi e-Government tersebut sudah bisa tuntas pada akhir 2018 sesuai harapan KPK-RI.
Terkait perizinan Tapanuli Selatan juga sudah menggunakan sistem online lewat SIPASADA (sistem informasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu daerah).
Sementara KPK-RI Aldinsyah Malik Nasution sapaan akrab Coki mengatakan Tapanuli Selatan salah satu daerah setelah Kota Medan dan Pemprov Sumut direncakan untuk dijadikan daerah percontohan aplikasi e-Government untuk daerah lainnya.
KPK-RI juga mengingatkan bahwa bentuk istilah honor untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dihapus dan dimasukkan kedalam TPP (tunjangan perbaikan penghasilan ASN.
Kecuali bendahara, PPK (pejabat pembuat komitmen) dan KPA (kuasa pengguna anggaran) bisa diberikan honor. KPK juga mengimbau instansi untuk tidak membuat klaster-klaster menjagakan kecemburuan sosial.
Tim pencegahan KPK katanya terbuka bagi Dinas-dinas pemerintah sebagai tempat berkonsultasi, "kita sangat welcome,"kata Coki.
Masing-masing ke-enam daerah diberikan waktu untuk ekspose terkait progres aplikasi e-Government daerahnya dihadapan tim KPK tersebut.
Kegiatan itu dihadiri pihak BPK RI Sumut, Forkopimda, kepala, sekda dan sejumlah pejabat eselon dari ke-enam daerah tersebut.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017