Sibolga, 23/1 (Antarasumut)- Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didalam penyampaikan dan penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kota Sibolga.
Hal itu diungkapkan Syarfi kepada ANTARA ketika diminta tanggapannya terkait monitoring yang dilakukan KPK terhadap daerah yang ada di kawasan Tapanuli, Senin siang.
Bahkan menurut Syarfi, bukan dalam hal penggunaan anggaran saja, termasuk dalam pelaksanaan lelang jabatan di Pemko Sibolga, ia berharap agar KPK ikut terlibat di dalamnya, sehingga proses lelang jabatan tersebut berjalan dengan baik dan bersih.
“Saya sebagai Walikota meminta kesediaan KPK ikut terlibat dalam lelang jabatan yang akan dilaksanakan Pemko Sibolga. Dengan demikian proses lelang tersebut benar-benar bersih dan berjalan sesuai dengan aturan. Saya pribadi sangat bersyukur dengan adanya penerapan peraturan ini, sehingga administrasi pemerintahan daerah ini bersih dan rapi. Jadi sekarang sudah saatnya kita bersih dan terbuka, tanpa harus ada yang ditutup-tutupi,â€tegas Syarfi.
Syarfi menambahkan, didalam membahas anggaran dan penyampaian ke DPRD sering terji perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, sehingga sering terjadi kendala dalam pengajuan dan pengesahan anggaran tersebut. Untuk itulah Syarfi berharap ikut KPK mendampingi dalam pengajuan anggaran itu.
Terkait permintaan dari Walikota Sibolga, KPK menjelaskan, bukan hanya daerah Sibolga yang meminta pendampingan, banyak daerah-daerah lain. Selagi itu masih dalam tahapan dan aturan, KPK siap melakukannya.
“Sebenarnya cukup mudah didalam melaksanakan pengajuan anggaran dan lelang jabatan. Caranya dibukan saja kepublik, dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Terkait dengan anggaran, silahkan transparan, sehingga publik tahu apa yang dianggarkan dan peruntukannya.
Demikian dengan lelang jabatan silahkan terbuka tanpa ada intervensi dan titip dari pihak lain. Bila perlu bisa menggunakan sistim timsel dari KPK, yang transparan dan terbuka. Jadi kuncinya adalah transparasi dan terbuka. Jika hal ini sudah dilakukan, maka tidak ada kendala,â€tegas Adlinsyah M. Nasution (Coki) selaku Ketua Satgas Korupsi wilayah Sumut, Papua, Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Hal itu diungkapkan Syarfi kepada ANTARA ketika diminta tanggapannya terkait monitoring yang dilakukan KPK terhadap daerah yang ada di kawasan Tapanuli, Senin siang.
Bahkan menurut Syarfi, bukan dalam hal penggunaan anggaran saja, termasuk dalam pelaksanaan lelang jabatan di Pemko Sibolga, ia berharap agar KPK ikut terlibat di dalamnya, sehingga proses lelang jabatan tersebut berjalan dengan baik dan bersih.
“Saya sebagai Walikota meminta kesediaan KPK ikut terlibat dalam lelang jabatan yang akan dilaksanakan Pemko Sibolga. Dengan demikian proses lelang tersebut benar-benar bersih dan berjalan sesuai dengan aturan. Saya pribadi sangat bersyukur dengan adanya penerapan peraturan ini, sehingga administrasi pemerintahan daerah ini bersih dan rapi. Jadi sekarang sudah saatnya kita bersih dan terbuka, tanpa harus ada yang ditutup-tutupi,â€tegas Syarfi.
Syarfi menambahkan, didalam membahas anggaran dan penyampaian ke DPRD sering terji perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, sehingga sering terjadi kendala dalam pengajuan dan pengesahan anggaran tersebut. Untuk itulah Syarfi berharap ikut KPK mendampingi dalam pengajuan anggaran itu.
Terkait permintaan dari Walikota Sibolga, KPK menjelaskan, bukan hanya daerah Sibolga yang meminta pendampingan, banyak daerah-daerah lain. Selagi itu masih dalam tahapan dan aturan, KPK siap melakukannya.
“Sebenarnya cukup mudah didalam melaksanakan pengajuan anggaran dan lelang jabatan. Caranya dibukan saja kepublik, dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Terkait dengan anggaran, silahkan transparan, sehingga publik tahu apa yang dianggarkan dan peruntukannya.
Demikian dengan lelang jabatan silahkan terbuka tanpa ada intervensi dan titip dari pihak lain. Bila perlu bisa menggunakan sistim timsel dari KPK, yang transparan dan terbuka. Jadi kuncinya adalah transparasi dan terbuka. Jika hal ini sudah dilakukan, maka tidak ada kendala,â€tegas Adlinsyah M. Nasution (Coki) selaku Ketua Satgas Korupsi wilayah Sumut, Papua, Jabar
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017