Binjai 12/1 (Antara) - Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara melakukan kunjungan kerja guna menyerap aspirasi terhadap implementasi UU Nomor 18/2016 tentang APBN serta penundaan penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
"Kunjungan ini guna menyerap berbagai aspirasi yang sudah dilakukan selama tahun 2016 untuk nantinya dapat diperjuangkan lagi di tahun 2017 ini," kata Dedi Iskandar Batubara yang merupakan senator asal Provinsi Sumatera Utara di Binjai, Kamis.
Menurut dia, kunjungan kerja itu untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang implementasi UU Nomor 18/2016 tentang APBN Tahun 2017, kebijakan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016, serta realisasi dan daya serapnya ke daerah.
"Saya cukup banyak menerima masukan dari pemerintah Kota Binjai, tentu ini akan kita kaji untuk selanjutnya nanti akan kita perjuangkan kepada pemerintah pusat untuk segera menjadi perhatian," katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Binjai Affan Siregar menjelaskan, Binjai tidak termasuk kabupaten/kota yang ditunda penyaluran DAK-nya oleh pemerintah pusat.
Namun yang terjadi, jumlah DAK yang diterima pada 2017 hanya Rp120 miliar atau jauh menurun dibanding tahun 2016 yang mencapai Rp250 miliar.
Sedangkan dana dari provinsi untuk tahun 2016 juga tidak sesuai dengan perencanaan.
Dari rencana Rp43 miliar yang sudah diprogramkan dan ditetapkan, ternyata yang diterima Pemkot Binjai hanya Rp8 miliar.
"Kami berharap DAK bisa lebih maksimal. Sebab saat ini Binjai sedang mengalami pembangunan pesat sebagai dampak pembangunan jalan tol dan itu perlu didukung anggaran," katanya.
Selain tentang Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemkot Binjai juga meminta dukungan anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara untuk pelepasan HGU PTPN II di Kecamatan Binjai Timur guna diperuntukkan pembangunan kawasan industri dan pembangunan jalan lingkar luar Kota Binjai.
Dedi Iskandar Batubara pada pertemuan itu mengucapkan terima kasih atas masukan dan informasi yang dinilainya sangat penting.
Ia berharap kunjungannya di Binjai bisa bermanfaat dan semua masukan tersebut akan disampaikan dalam rapat DPD dengan pemerintah pusat. ***2***
(T.KR-IFZ/B/I023/I023) 12-01-2017 16:30:51
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
"Kunjungan ini guna menyerap berbagai aspirasi yang sudah dilakukan selama tahun 2016 untuk nantinya dapat diperjuangkan lagi di tahun 2017 ini," kata Dedi Iskandar Batubara yang merupakan senator asal Provinsi Sumatera Utara di Binjai, Kamis.
Menurut dia, kunjungan kerja itu untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang implementasi UU Nomor 18/2016 tentang APBN Tahun 2017, kebijakan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2016, serta realisasi dan daya serapnya ke daerah.
"Saya cukup banyak menerima masukan dari pemerintah Kota Binjai, tentu ini akan kita kaji untuk selanjutnya nanti akan kita perjuangkan kepada pemerintah pusat untuk segera menjadi perhatian," katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Binjai Affan Siregar menjelaskan, Binjai tidak termasuk kabupaten/kota yang ditunda penyaluran DAK-nya oleh pemerintah pusat.
Namun yang terjadi, jumlah DAK yang diterima pada 2017 hanya Rp120 miliar atau jauh menurun dibanding tahun 2016 yang mencapai Rp250 miliar.
Sedangkan dana dari provinsi untuk tahun 2016 juga tidak sesuai dengan perencanaan.
Dari rencana Rp43 miliar yang sudah diprogramkan dan ditetapkan, ternyata yang diterima Pemkot Binjai hanya Rp8 miliar.
"Kami berharap DAK bisa lebih maksimal. Sebab saat ini Binjai sedang mengalami pembangunan pesat sebagai dampak pembangunan jalan tol dan itu perlu didukung anggaran," katanya.
Selain tentang Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemkot Binjai juga meminta dukungan anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara untuk pelepasan HGU PTPN II di Kecamatan Binjai Timur guna diperuntukkan pembangunan kawasan industri dan pembangunan jalan lingkar luar Kota Binjai.
Dedi Iskandar Batubara pada pertemuan itu mengucapkan terima kasih atas masukan dan informasi yang dinilainya sangat penting.
Ia berharap kunjungannya di Binjai bisa bermanfaat dan semua masukan tersebut akan disampaikan dalam rapat DPD dengan pemerintah pusat. ***2***
(T.KR-IFZ/B/I023/I023) 12-01-2017 16:30:51
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017