Tanjungbalai, 30/9 (Antarasumut) - Pemkot Tanjungbalai menggelar workshop identifikasi dan strategi penanganan konflik sosial guna mewujudkan keamanan dan kondusifitas daerah serta mendukung stabilitas nasional.
Ketika membuka kegiatan itu di Tanjungbalai, Jumat, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ismail mengatakan, keberadaan penduduk yang homogen di suatu daerah sangat berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan terjadinya konflik.
Karena itu, pemerintah melalui institusi terkait dan seluruh kalangan perlu melakukan pencegahan dengan melakukan identifikasi permasalahan yang berpotensi terjadinya konflik.
"Kita juga harus menyusun strategi penanganan yang diperlukan dalam menghadapi atau menyelesaikan isu atau masalah agar tidak berkembang dan membias lebih luas di kalangan warga," katanya.
Kesadaran pemangku kepentingan yaitu, pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat perlu dan harus ditingkatkan untuk lebih mawas diri saat menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Para pemangku kepentingan diharapkan lebih bijak dan tanggap dalam menghadapi kemajemukan dengan mengamalkan palsafah Bhineka Tunggal Ika.
"Workshop ini hendaknya menghasilkan suatu rumusan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah implementatip kedepannya dalam penyelesaian secara komprehensif segala isu dan masalah yang berpotensi menimbulkan konflik di Kota Tanjungbalai," kata Ismail.
Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Tanjungbalai Delima menjelaskan, kegiatan diikuti 60 peserta dianggap berkompeten melakukan identifikasi permasalahan yang berpotensi konflik.
Peserta tersebut dari unsur pemerintah, organisasi nasyarakat, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.
Narasumber yang dihadirkan yaitu Dewan Riset Daerah Sumut dan Kapolres Tanjungbalai AKBP Ayeb Wahyu Gunawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Ketika membuka kegiatan itu di Tanjungbalai, Jumat, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ismail mengatakan, keberadaan penduduk yang homogen di suatu daerah sangat berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan terjadinya konflik.
Karena itu, pemerintah melalui institusi terkait dan seluruh kalangan perlu melakukan pencegahan dengan melakukan identifikasi permasalahan yang berpotensi terjadinya konflik.
"Kita juga harus menyusun strategi penanganan yang diperlukan dalam menghadapi atau menyelesaikan isu atau masalah agar tidak berkembang dan membias lebih luas di kalangan warga," katanya.
Kesadaran pemangku kepentingan yaitu, pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat perlu dan harus ditingkatkan untuk lebih mawas diri saat menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Para pemangku kepentingan diharapkan lebih bijak dan tanggap dalam menghadapi kemajemukan dengan mengamalkan palsafah Bhineka Tunggal Ika.
"Workshop ini hendaknya menghasilkan suatu rumusan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah implementatip kedepannya dalam penyelesaian secara komprehensif segala isu dan masalah yang berpotensi menimbulkan konflik di Kota Tanjungbalai," kata Ismail.
Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Tanjungbalai Delima menjelaskan, kegiatan diikuti 60 peserta dianggap berkompeten melakukan identifikasi permasalahan yang berpotensi konflik.
Peserta tersebut dari unsur pemerintah, organisasi nasyarakat, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat.
Narasumber yang dihadirkan yaitu Dewan Riset Daerah Sumut dan Kapolres Tanjungbalai AKBP Ayeb Wahyu Gunawan.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016