Simalungun, Sumut, 21/7 (Antara) - Anggota legislator Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berharap pemerintah setempat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam penertiban keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba.
Anggota Komisi II DPRD Simalungun membidangi peternakan dan perikanan, Usmayanto, Kamis, mengatakan, penertiban KJA yang dilakukan pemkab di Parapat telah menimbulkan kekhawatiran petambak.
"Mereka khawatir kehilangan mata pencarian," kata politisi PKS itu.
Masyarakat kata Usmayanto, harus taat hukum dan mendukung program Pemerintah untuk menjadikan kawasan Danau Toba sebagai satu tujuan pariwisata di Indonesia.
"Tetapi kehidupan masyarakat juga tidak boleh diabaikan, terutama yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha KJA,jadi penertibannya jangan gegabah," kata Usmayanto.
Dia berharap pemerintah daerah harus melakuan kajian secara ilmiah untuk memastikan apakah memang usaha KJA masyarakat menjadi penyebab utama pencemaran Danau Toba selama ini.
Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan pengalokasian anggaran yang cukup untuk mengganti usaha budi daya ikan masyarakat dengan adanya penertiban KJA.
"Jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup dari pengelolaan keramba ikan di kawasan Danau Toba selama ini jumlahnya tidak sedikit, ada ribuan," sebut Usmayanto.
Plt Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Pemkab Simalungun, Pardomuan Sijabat yang dikonfirmasi terkait anggaran untuk penertiban KJA, tidak bersedia memberikan jawaban.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Anggota Komisi II DPRD Simalungun membidangi peternakan dan perikanan, Usmayanto, Kamis, mengatakan, penertiban KJA yang dilakukan pemkab di Parapat telah menimbulkan kekhawatiran petambak.
"Mereka khawatir kehilangan mata pencarian," kata politisi PKS itu.
Masyarakat kata Usmayanto, harus taat hukum dan mendukung program Pemerintah untuk menjadikan kawasan Danau Toba sebagai satu tujuan pariwisata di Indonesia.
"Tetapi kehidupan masyarakat juga tidak boleh diabaikan, terutama yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha KJA,jadi penertibannya jangan gegabah," kata Usmayanto.
Dia berharap pemerintah daerah harus melakuan kajian secara ilmiah untuk memastikan apakah memang usaha KJA masyarakat menjadi penyebab utama pencemaran Danau Toba selama ini.
Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan pengalokasian anggaran yang cukup untuk mengganti usaha budi daya ikan masyarakat dengan adanya penertiban KJA.
"Jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup dari pengelolaan keramba ikan di kawasan Danau Toba selama ini jumlahnya tidak sedikit, ada ribuan," sebut Usmayanto.
Plt Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Pemkab Simalungun, Pardomuan Sijabat yang dikonfirmasi terkait anggaran untuk penertiban KJA, tidak bersedia memberikan jawaban.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016