Medan, 1/3 (Antara) - Anggota DPRD Sumut Jantoguh Damanik mengatakan jumlah produksi beras dan jagung di Sumut sangat banyak dan melebihi jumlah kebutuhan masyarakat di daerah itu.

"Namun karena belum maksimalnya pengelolaan pascapanen, produksi beras dan jagung di Sumut terkesan kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya di Medan.

Kondisi itu semakin diperparah dengan adanya kebijakan impor sehingga menimbulkan sikap "manja" dari pemangku kepentingan sehingga kurang mampu memaksimalkan hasil produksi.

"Sumut ini basis produksi jagung dan beras. Jadi, kita harus berani `mengharamkan` impor," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai Pemprov Sumut gagal membangun sektor pangan di daerah itu jika masih mengandalkan impor dalam pemenuhan kebutuhan beras dan jagung.

Menurut dia, problematik ketersediaan jagung selama ini disebabkan pemerintah belum mampu menjaga stabilitas harga di pasaran.

Karena itu, tidak sedikit petani di Sumut yang menyimpan jagung hasil panennya karena harga yang diberlakukan sering tidak berpihak.

"Jagung yang ada sengaja ditimbun sambil menunggu harga naik," katanya.

Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan mengatakan, tidak mampunya Sumut memenuhi kebutuhan sendiri meski memiliki produksi yang berlebih disebabkan kurang maksimalnya peranan Bulog.

Namun, menurut dia, Bulog juga tidak dapat disalahkan karena kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk membeli hasil produksi petani.

"Mereka (Bulog) kerja sendiri, cari modal sendiri, dan jual sendiri," kata politisi PAN itu.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra Astrayuda Bangun mengatakan, pemerintah seharusnya mampu menjaga harga beras dan jagung karena merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan rakyat.

Dengan menjaga stabilitas harga, petani akan lebih bergairah dalam bercocok tanam karena merasa akan mendapatkan manfaat dari aktivitas pertanaman yang dilakukan.

"Untuk beras dan jagung, harganya jangan dilepas ke pasar karena merupakan komoditas strategis," katanya. 


Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara mengharapkan pemerintah Provinsi Sumut meminta pemerintah pusat untuk menghentikan alokasi beras dan jagung impor untuk daerah itu.


Harapan itu disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumut di Medan, Selasa, sebagai bagian dari upaya memberdayakan produksi padi dan jagung di Sumut.


Pewarta: Irwan Arfa

Editor : Ribut Priadi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016