Medan, 28/9 (Antara) - Penyelenggara pilkada dan unsur yang tergabung dalam sentra Penegak Hukum Terpadu harus dapat menghilangkan praktik politik uang karena sangat merusak tatanan moral.
"Praktik politik uang (money politic) itu dapat menyebabkan hilangnya nurani masyarakat," kata pengamat sosial politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Dr Ansari Yamamah di Medan, Senin.
Menurut Ansari, praktik politik bukan hanya merusak tatanan sosial, baik dari aspek keagamaan mau pun sosial kemanusiaan, tetapi juga menyebabkan masyarakat permissif dan kehilangan nulari berbangsa.
Jika menerima sesuatu dalam menggunakan hak pilihnya, masyarakat bisa kehilangan rasa memiliki terhadap pemimpin yang terpilih.
Kondisi itu dapat menghambat jalannya roda pembangunan. "Pembangunan tidak akan berjalan tanpa ada partisipasi dari masyarakat," tegasnya.
Fenomena seperti itu sudah sering terjadi dengan banyaknya sikap yang diperlihatkan masyarakat dengan tidak mau peduli dengan program yang dijalankan pemerintah.
Praktik politik uang tersebut menyebabkan masyarakat hanya menilai kinerja pemerintah dalam konteks kepentingan personal, bukan kepentingan umum.
"Kalau tidak berhubungan dengan dirinya, masyarakat tidak mau tahu. Mereka tidak peduli dengan apapun, baik lingkungan, infrastrukur, mau pun fasilitas umum karena bukan berkaitan dengan dirinya secara pribadi," tutur Ansari.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan dalam pilkada harus dapat mencegah praktik yang menciderai nilai-nilai demokrasi tersebut.
Penyelenggara pilkada dan sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus mampu bertindak tegas, termasuk mengekspos pihak-pihak yang melakukan praktik politik uang supaya mayarakat mengetahui.
"Kalau perlu, diskualifikasi pelakunya kalau memang serius ingin menciptakan pilkada berkualitas. Kita sudah lelah dengan pemimpin yang lahir dari `money politic`," imbuh alumni Leiden University Belanda itu.
Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda juga diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak terlibat praktik politik uang.
Harapan sama juga ditujukan kepada peserta pilkada untuk tidak menarik dukungan melalui praktik politik uang, melainkan melalui tawaran program yang tepat.
""Masyarakat harus dibuat `alergi` dengan money politic. Kalau ada peserta pilkada yang masih menerapkannya, berarti dia tidak cinta kepada masyarakat, hanya cinta pada jabatan," ujar Ansari.
***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
"Praktik politik uang (money politic) itu dapat menyebabkan hilangnya nurani masyarakat," kata pengamat sosial politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Dr Ansari Yamamah di Medan, Senin.
Menurut Ansari, praktik politik bukan hanya merusak tatanan sosial, baik dari aspek keagamaan mau pun sosial kemanusiaan, tetapi juga menyebabkan masyarakat permissif dan kehilangan nulari berbangsa.
Jika menerima sesuatu dalam menggunakan hak pilihnya, masyarakat bisa kehilangan rasa memiliki terhadap pemimpin yang terpilih.
Kondisi itu dapat menghambat jalannya roda pembangunan. "Pembangunan tidak akan berjalan tanpa ada partisipasi dari masyarakat," tegasnya.
Fenomena seperti itu sudah sering terjadi dengan banyaknya sikap yang diperlihatkan masyarakat dengan tidak mau peduli dengan program yang dijalankan pemerintah.
Praktik politik uang tersebut menyebabkan masyarakat hanya menilai kinerja pemerintah dalam konteks kepentingan personal, bukan kepentingan umum.
"Kalau tidak berhubungan dengan dirinya, masyarakat tidak mau tahu. Mereka tidak peduli dengan apapun, baik lingkungan, infrastrukur, mau pun fasilitas umum karena bukan berkaitan dengan dirinya secara pribadi," tutur Ansari.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan dalam pilkada harus dapat mencegah praktik yang menciderai nilai-nilai demokrasi tersebut.
Penyelenggara pilkada dan sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus mampu bertindak tegas, termasuk mengekspos pihak-pihak yang melakukan praktik politik uang supaya mayarakat mengetahui.
"Kalau perlu, diskualifikasi pelakunya kalau memang serius ingin menciptakan pilkada berkualitas. Kita sudah lelah dengan pemimpin yang lahir dari `money politic`," imbuh alumni Leiden University Belanda itu.
Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda juga diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak terlibat praktik politik uang.
Harapan sama juga ditujukan kepada peserta pilkada untuk tidak menarik dukungan melalui praktik politik uang, melainkan melalui tawaran program yang tepat.
""Masyarakat harus dibuat `alergi` dengan money politic. Kalau ada peserta pilkada yang masih menerapkannya, berarti dia tidak cinta kepada masyarakat, hanya cinta pada jabatan," ujar Ansari.
***2***
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015