Medan, 15/9 (Antara) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah menghapus berbagai pungutan kelapa sawit baik secara langsung ke petani atau melalui pengusaha.
"Banyak pungutan resmi dan tak resmi yang membuat harga TBS (tandan buah sawit) di tingkat petani tidak sesuai harga pasar atau cenderung tertekan," kata Ketua Apkasindo Sumut, Gus Darlih Harahap di Medan, Selasa.
Pungutan mulai pajak pertambahan nilai (PPN) hingga potongan harga dengan dalih mutu tidak bagus hingga penetapan harga TBS yang dinilai merugikan petani.
Beban ke perusahaan pabrikan atau eksportir seperti pajak ekspor dan dana sawit juga otomatis membebani petani karena pengusaha memperhitungkan ke harga beli petani.
"Pemerintah harusnya sudah semakin peduli dengan petani sawit karena saat eskpor komoditas itu tertekan seperti dewasa ini, sudah langsung dirasakan pemerintah dengan terjadinya penurunan devisa," katanya.
Gus, panggilan Akrab Gus Darlih yang baru terpilih sebagai ketua dalam Musyawarah Wilayah Apkasindo Sumut ke III mengatakan, di tengah ekspor yang anjlok-pun, devisa terbesar ekspor masih berasal dari komoditas itu.
Dia mengingatkan agar jangan sampai petani sawit meninggalkan tanamanya seperti petani kopi, vanili, kakao, dan bahkan karet akibat harga anjlok.
Kalau petani komoditas tidak mau bertanam lagi yang merugi bukan saja petani, tetapi pemerintah karena akan kehilangan sumber pendapatan termasuk devisa.
Dia menjelaskan, keppemilikan petani atas lahan sawit di Indonesia masih sangat besar atau 45 persen.
"Jadi memang sudah seharusnya, petani diperhatikan," katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Wien Kusdiatmono, mengatakan, pada semester I tahun 2015, devisa Sumut dari golongan lemak dan minyak hewan/nabati turun 18,09 persen dibandingkan periode sama tahun lalu atau tinggal 1,597 miliar dolar AS.
Pada semester I tahun 2014, nilai devisa golongan barang itu yang di dalamnya berupa minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sempat mencapai 1,969 miliar dolar AS.
Penurunan penerimaan dari minyak hewan/nabati itu membuat devisa Sumut dari ekspor non migas hingga Juli anjlok 18,82 persen dibandingkan periode sama 2014 atau tinggal 4,460 miliar dolar AS.***3***
(T.E016/B/S025/C/S025) 15-09-2015 19:44:14
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
"Banyak pungutan resmi dan tak resmi yang membuat harga TBS (tandan buah sawit) di tingkat petani tidak sesuai harga pasar atau cenderung tertekan," kata Ketua Apkasindo Sumut, Gus Darlih Harahap di Medan, Selasa.
Pungutan mulai pajak pertambahan nilai (PPN) hingga potongan harga dengan dalih mutu tidak bagus hingga penetapan harga TBS yang dinilai merugikan petani.
Beban ke perusahaan pabrikan atau eksportir seperti pajak ekspor dan dana sawit juga otomatis membebani petani karena pengusaha memperhitungkan ke harga beli petani.
"Pemerintah harusnya sudah semakin peduli dengan petani sawit karena saat eskpor komoditas itu tertekan seperti dewasa ini, sudah langsung dirasakan pemerintah dengan terjadinya penurunan devisa," katanya.
Gus, panggilan Akrab Gus Darlih yang baru terpilih sebagai ketua dalam Musyawarah Wilayah Apkasindo Sumut ke III mengatakan, di tengah ekspor yang anjlok-pun, devisa terbesar ekspor masih berasal dari komoditas itu.
Dia mengingatkan agar jangan sampai petani sawit meninggalkan tanamanya seperti petani kopi, vanili, kakao, dan bahkan karet akibat harga anjlok.
Kalau petani komoditas tidak mau bertanam lagi yang merugi bukan saja petani, tetapi pemerintah karena akan kehilangan sumber pendapatan termasuk devisa.
Dia menjelaskan, keppemilikan petani atas lahan sawit di Indonesia masih sangat besar atau 45 persen.
"Jadi memang sudah seharusnya, petani diperhatikan," katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Wien Kusdiatmono, mengatakan, pada semester I tahun 2015, devisa Sumut dari golongan lemak dan minyak hewan/nabati turun 18,09 persen dibandingkan periode sama tahun lalu atau tinggal 1,597 miliar dolar AS.
Pada semester I tahun 2014, nilai devisa golongan barang itu yang di dalamnya berupa minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sempat mencapai 1,969 miliar dolar AS.
Penurunan penerimaan dari minyak hewan/nabati itu membuat devisa Sumut dari ekspor non migas hingga Juli anjlok 18,82 persen dibandingkan periode sama 2014 atau tinggal 4,460 miliar dolar AS.***3***
(T.E016/B/S025/C/S025) 15-09-2015 19:44:14
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015