Medan, 14/9 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu membantu keluarga jamaah haji yang wafat akibat peristiwa jatuhnya crane untuk mendapatkan hak-haknya.
Ketua Komisi E DPRD Sumut Efendi Panjaitan di Medan, Senin, mengatakan, kunjungan yang dilakukan pejabat Pemprov Sumut ke keluarga korban layak diberikan apresiasi.
Namun lebih dari itu, Pemprov Sumut harus dapat membantu agar keluarga jamaah haji tersebut bisa mendapatkan hak-haknya dengan mudah.
"Supaya keluarga jamaah tidak mengalami kesulitan mengurus hak-hak mereka," katanya.
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan juga diharapkan dapat berempati dengan keluarga jamaah haji yang pati berduka karena keluarga wafat dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat (11/9) malam itu.
Penyelengaraan ibadah haji itu bukan pertama kali dilakukan. "Jadi, tidak akan ada masalah," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Kemudian, Pemprov Sumut juga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai jumlah korban, baik yang wafat mau pun yang luka-luka.
Informasi yang ditayangkan melalui televisi dan pemberitaan di sejumlah media massa cukup membuat kekhawatiran bagi keluarga jamaah haji di Tanah Air.
"Jangan sampai keluarga di Tanah Air menduga-duga dan merasa resah," katanya.
Sebagai bentuk perhatian, Pemprov Sumut perlu bekerja sama dengan PPIH Embarkasi Medan untuk untuk memudahkan keluarga yang ada di Tanah Air untuk menghubungi jamaah haji yang mengalami sakit di Tanah Suci.
"Itu tandanya kalau kita berduka cita atas musibah itu," ujar Efendi.
Menurut catatan, ada tiga warga Sumut yang wafat dalam musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram yakni Masnauli Sijuadil Hasibuan binti Sijuadil Hasibuan (Kloter 9) yang beralamat di Desa Siomas, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.
Kemudian, Saparini Baharuddin Abdullah (Kloter 8) yang beralamat di Jalan Mangaan 5, Lingkungan 13, Kelurahan Mabar, Kota Medan.
Sedangkan jamaah yang ketiga adalah Painem Dalio Abdullah (Kloter 8) yang memiliki alamat sama dengan Saparini Baharuddin Abdullah.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Ketua Komisi E DPRD Sumut Efendi Panjaitan di Medan, Senin, mengatakan, kunjungan yang dilakukan pejabat Pemprov Sumut ke keluarga korban layak diberikan apresiasi.
Namun lebih dari itu, Pemprov Sumut harus dapat membantu agar keluarga jamaah haji tersebut bisa mendapatkan hak-haknya dengan mudah.
"Supaya keluarga jamaah tidak mengalami kesulitan mengurus hak-hak mereka," katanya.
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan juga diharapkan dapat berempati dengan keluarga jamaah haji yang pati berduka karena keluarga wafat dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat (11/9) malam itu.
Penyelengaraan ibadah haji itu bukan pertama kali dilakukan. "Jadi, tidak akan ada masalah," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Kemudian, Pemprov Sumut juga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai jumlah korban, baik yang wafat mau pun yang luka-luka.
Informasi yang ditayangkan melalui televisi dan pemberitaan di sejumlah media massa cukup membuat kekhawatiran bagi keluarga jamaah haji di Tanah Air.
"Jangan sampai keluarga di Tanah Air menduga-duga dan merasa resah," katanya.
Sebagai bentuk perhatian, Pemprov Sumut perlu bekerja sama dengan PPIH Embarkasi Medan untuk untuk memudahkan keluarga yang ada di Tanah Air untuk menghubungi jamaah haji yang mengalami sakit di Tanah Suci.
"Itu tandanya kalau kita berduka cita atas musibah itu," ujar Efendi.
Menurut catatan, ada tiga warga Sumut yang wafat dalam musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram yakni Masnauli Sijuadil Hasibuan binti Sijuadil Hasibuan (Kloter 9) yang beralamat di Desa Siomas, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.
Kemudian, Saparini Baharuddin Abdullah (Kloter 8) yang beralamat di Jalan Mangaan 5, Lingkungan 13, Kelurahan Mabar, Kota Medan.
Sedangkan jamaah yang ketiga adalah Painem Dalio Abdullah (Kloter 8) yang memiliki alamat sama dengan Saparini Baharuddin Abdullah.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015