Medan, 29/5 (Antara) - Pemerintah Kota Medan menargetkan penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya sebesar satu persen, kata Sekretaris Daerah Kota Medan Syaiful Bahri saat membuka sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 di Medan, Jumat.
Ia mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut bukanlah pekerjaan mudah, dan membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat.
"Yang lebih penting dari itu dibutuhkan dukungan data yang valid dan akurat. Artinya dengan adanya semua itu, diyakini semua upaya penangulangan kemiskinan dapat dilakukan secara optimal," katanya di Balai Kota Medan.
Ia mengatakan berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dikucurkan, baik di klaster 1 berupa program perlindungan sosial berbasis rumah, klaster 2 berupa program pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok.
Sementara di klaster 3 berupa bantuan kredit usaha rakyat dan klaster 4 berupa berbagai program penanggulangan kemiskinan lainnya serta berbagai bantuan perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat, beasiswa, Jamkesmas dan Raskin.
Menurut dia, yang menjadi pekerjaan rumah ke depan adalah munculnya protes dari berbagai pihak terkait data masyarakat miskin penerima progran penanggulangan kemiskinan tersebut tidak valid, akibat beberapa hal.
Kondisi ini mempengaruhi keberhasilan capaian program-program penanggulangan kemiskinan, karena faktanya ada orang miskin yang seharusnya mendapatkan program itu, namun tidak menerima dan merasakan manfaat dari program kemiskinan tersebut.
"Untuk menyikapi realitas ini, harus ada perubahan dengan melakukan pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berkompeten. Dengan data yang valid dan akurat, program penanggulangan kemkiskinan diharapkan akan efektif dan tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, Darwis Sitorus, mengatakan sosialisai PBDT 2015 itu serentak dilakukan di Indonesia yang akan dimulai pertengan Juni sampai pertengah Juli 2015.
"Sebelum dilakukan pendataan di lapangan, terlebih dahulu akan dilakukan sosialisasi kepada berbagai kalangan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan PBDT," katanya.***4***
(T.KR-JRD/B/Farochah/Farochah) 29-05-2015 15:58:28
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Ia mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut bukanlah pekerjaan mudah, dan membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat.
"Yang lebih penting dari itu dibutuhkan dukungan data yang valid dan akurat. Artinya dengan adanya semua itu, diyakini semua upaya penangulangan kemiskinan dapat dilakukan secara optimal," katanya di Balai Kota Medan.
Ia mengatakan berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dikucurkan, baik di klaster 1 berupa program perlindungan sosial berbasis rumah, klaster 2 berupa program pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok.
Sementara di klaster 3 berupa bantuan kredit usaha rakyat dan klaster 4 berupa berbagai program penanggulangan kemiskinan lainnya serta berbagai bantuan perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat, beasiswa, Jamkesmas dan Raskin.
Menurut dia, yang menjadi pekerjaan rumah ke depan adalah munculnya protes dari berbagai pihak terkait data masyarakat miskin penerima progran penanggulangan kemiskinan tersebut tidak valid, akibat beberapa hal.
Kondisi ini mempengaruhi keberhasilan capaian program-program penanggulangan kemiskinan, karena faktanya ada orang miskin yang seharusnya mendapatkan program itu, namun tidak menerima dan merasakan manfaat dari program kemiskinan tersebut.
"Untuk menyikapi realitas ini, harus ada perubahan dengan melakukan pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berkompeten. Dengan data yang valid dan akurat, program penanggulangan kemkiskinan diharapkan akan efektif dan tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, Darwis Sitorus, mengatakan sosialisai PBDT 2015 itu serentak dilakukan di Indonesia yang akan dimulai pertengan Juni sampai pertengah Juli 2015.
"Sebelum dilakukan pendataan di lapangan, terlebih dahulu akan dilakukan sosialisasi kepada berbagai kalangan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan PBDT," katanya.***4***
(T.KR-JRD/B/Farochah/Farochah) 29-05-2015 15:58:28
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015