L
Medan, 11/5 (Antara) - Pemerintah daerah belum siap menerbitkan obligasi karena banyak faktor yang menjadi kendala seperti sulitnya mencari proyek yang berorientasi keuntungan dan banyaknya perizinan yang semuanya juga harus diurus ke Jakarta.
"Sebenarnya obligasi bukan baru kami ketahui atau didengar, tetapi tampaknya masih sulit diwujudkan karena banyak faktor," kata Kepala Bagian Perekonomian Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) R Refis di Medan, Senin.
Dia mengatakan itu pada Sosialisasi Obligasi Daerah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dihadiri pejabat OJK dari daerah di Sumatera dan pemkab/pemkot di Sumut.
Menurut dia, persyaratan yang banyak dan proses pengurusan yang terpusat di Jakarta dinilai terlalu rumit bagi pemda.
Belum lagi, dilema bagi pemda yakni di tengah sulitnya mencari/menetapkan proyek untuk dibangun dengan dana hasil obligasi itu, sebaliknya banyak aturan yang membuat pemda harus hati-hati membangun atau membiayai proyek pembangunan.
"Jadi mungkin, Pemkab Deliserdang akan melihat dulu proyek percontohan daerah yang menerbitkan obligasi.Kami berharap rencana Jawa Barat menerbitkan obligasi itu benar-benar bisa terwujud sehingga menjadi contoh,"katanya.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Anggota Dewan Komisioner OJK, Nurhaida mengakui, belum satupun pemprov maupun pemkot/pemkab di Indonesia yang menerbitkan obligasi yang sebenarnya bisa dijadikan alternatif pembiayaan bagi pemda selain perbankan.
Alasan dia, jika dilihat dari tipikalnya, "cashflow" yang disediakan obligasi itu sesuai dengan rentang waktu pembangunan infrastruktur.
Secara nasional, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan mencapai Rp5500 triliun dimana untuk tahun ini saja butuh Rp290 triliun.
Selama ini, semua pendanaan bergantung dari perbankan sementara loan to deposite ratio (LDR) sudah melebihi batas atas sebesar 92 persen yakni mencapai 98 persen sehingga membutuhkan pembiayaan lain termasuk obligasi.
Dia menyebutkan, soal persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk menerbitkan obligasi memang cukup panjang dan di Pusat.
"Tetapi OJK siap membantu seperti yang dilakukan terhadap Jawa Barat.OJK memang berharap Jawa Barat bisa benar-benar jadi menerbitkan obligasi sehingga dapat menjadi percontohan bagi daerah lain,"katanya.
Jawa Barat berencana menerbitkan obligasi tahun ini juga untuk pembiayaan pembangunan bandar udara di salah satu daerahnya.
"Jawa Timur sendiri juga mengaku tertarik mencari pendanaan melalui instrumen obligas,"katanya.
Kepala Kantor Regional 5 OJK Sumatera, Ahmad Soekro Tratmono mengatakan bahwa untuk mengembangkan obligasi daerah itu memang sangat perlu adanya edukasi.
"Potensi penerbitan obligasi di Sumatera khususnya Sumut sangat besar karena banyak proyek infrastruktur yang juga bisa dibangun,"katanya.***3***
(T.E016/B/Subagyo/C/Subagyo) 11-05-2015 17:53:46
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Medan, 11/5 (Antara) - Pemerintah daerah belum siap menerbitkan obligasi karena banyak faktor yang menjadi kendala seperti sulitnya mencari proyek yang berorientasi keuntungan dan banyaknya perizinan yang semuanya juga harus diurus ke Jakarta.
"Sebenarnya obligasi bukan baru kami ketahui atau didengar, tetapi tampaknya masih sulit diwujudkan karena banyak faktor," kata Kepala Bagian Perekonomian Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) R Refis di Medan, Senin.
Dia mengatakan itu pada Sosialisasi Obligasi Daerah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dihadiri pejabat OJK dari daerah di Sumatera dan pemkab/pemkot di Sumut.
Menurut dia, persyaratan yang banyak dan proses pengurusan yang terpusat di Jakarta dinilai terlalu rumit bagi pemda.
Belum lagi, dilema bagi pemda yakni di tengah sulitnya mencari/menetapkan proyek untuk dibangun dengan dana hasil obligasi itu, sebaliknya banyak aturan yang membuat pemda harus hati-hati membangun atau membiayai proyek pembangunan.
"Jadi mungkin, Pemkab Deliserdang akan melihat dulu proyek percontohan daerah yang menerbitkan obligasi.Kami berharap rencana Jawa Barat menerbitkan obligasi itu benar-benar bisa terwujud sehingga menjadi contoh,"katanya.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Anggota Dewan Komisioner OJK, Nurhaida mengakui, belum satupun pemprov maupun pemkot/pemkab di Indonesia yang menerbitkan obligasi yang sebenarnya bisa dijadikan alternatif pembiayaan bagi pemda selain perbankan.
Alasan dia, jika dilihat dari tipikalnya, "cashflow" yang disediakan obligasi itu sesuai dengan rentang waktu pembangunan infrastruktur.
Secara nasional, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan mencapai Rp5500 triliun dimana untuk tahun ini saja butuh Rp290 triliun.
Selama ini, semua pendanaan bergantung dari perbankan sementara loan to deposite ratio (LDR) sudah melebihi batas atas sebesar 92 persen yakni mencapai 98 persen sehingga membutuhkan pembiayaan lain termasuk obligasi.
Dia menyebutkan, soal persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk menerbitkan obligasi memang cukup panjang dan di Pusat.
"Tetapi OJK siap membantu seperti yang dilakukan terhadap Jawa Barat.OJK memang berharap Jawa Barat bisa benar-benar jadi menerbitkan obligasi sehingga dapat menjadi percontohan bagi daerah lain,"katanya.
Jawa Barat berencana menerbitkan obligasi tahun ini juga untuk pembiayaan pembangunan bandar udara di salah satu daerahnya.
"Jawa Timur sendiri juga mengaku tertarik mencari pendanaan melalui instrumen obligas,"katanya.
Kepala Kantor Regional 5 OJK Sumatera, Ahmad Soekro Tratmono mengatakan bahwa untuk mengembangkan obligasi daerah itu memang sangat perlu adanya edukasi.
"Potensi penerbitan obligasi di Sumatera khususnya Sumut sangat besar karena banyak proyek infrastruktur yang juga bisa dibangun,"katanya.***3***
(T.E016/B/Subagyo/C/Subagyo) 11-05-2015 17:53:46
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015