Medan, 7/5 (Antara) - Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintahan di pedesaan sebelum mencairkan anggaran dana desa agar mengerti tentang penggunaannya sehingga pengelolaannya dapat berjalan dengan baik.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Nezar Djoeli di Medan, Kamis, mengatakan, pelatihan dan pendidikan tersebut harus melibatkan seluruh kepada desa yang akan menerima dana desa.
Paling tidak, seluruh kepala desa yang menerima dana desa tersebut memahami sasaran pemanfaatan dan pola pertanggungjawaban melalui pelatihan dan pendidikan itu.
"Pelatihan itu sangat diperlukan agar tidak ada kepala desa yang masuk penjara di kemudian hari," katanya.
Menurut dia, berbagai proses dan prosedur tentang pemberian dana desa tersebut harus dapat diinformasikan hingga tingkat terbawah.
Selain tentang target dan pola pertanggungjawaban, pemerintah juga harus dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme penentuan desa yang layak mendapatkan dana tersebut.
Dengan demikian, instansi yang lebih dari pemerintahan desa dapat menjalankan proses yang adil dan transparan dalam penentuan desa yang mendapatkan anggaran itu.
"Jangan sampai bupati atau camat 'tebang pilih' dalam menentukan desa yang berhak mendapatkan dana tersebut," kata politisi Partai NasDem itu.
Anggota DPRD Sumut dari PKB Zeira Salim Ritonga mengatakan, pihaknya mengetahui jika akan ada pendampingan dari tim yang disiapkan pemerintah pusat.
Untuk itu, petugas yang melakukan pendampingan tersebut harus benar-benar dapat memberikan pengetahuan yang lengkap dalam penggunaan dana desa itu.
Dengan pertimbangan berbagai latar belakang pendidikan yang dimiliki kepala desa, pendampingan tersebut harus dilakukan agar penggunaan dana desa itu tepat sasaran.
"Pendampingan yang dilakukan jangan hanya formalitas, tetapi harus benar-benar didampingi," katanya.
Anggota DPRD Sumut dari PDI Perjuangan Baskami Ginting juga menyebutkan pentingnya pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan dana untuk memberdayakan potensi pedesaan tersebut.
"Dengan pelatihan, pemanfaatan dana desa itu tidak menimbulkan masalah belakangan hari. Jangan sampai dana itu justru menjadi racun bagi mereka," ujar Baskami.
***2***
(T.I023/B/P.H. Prabowo/P.H. Prabowo) 07-05-2015 15:
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Nezar Djoeli di Medan, Kamis, mengatakan, pelatihan dan pendidikan tersebut harus melibatkan seluruh kepada desa yang akan menerima dana desa.
Paling tidak, seluruh kepala desa yang menerima dana desa tersebut memahami sasaran pemanfaatan dan pola pertanggungjawaban melalui pelatihan dan pendidikan itu.
"Pelatihan itu sangat diperlukan agar tidak ada kepala desa yang masuk penjara di kemudian hari," katanya.
Menurut dia, berbagai proses dan prosedur tentang pemberian dana desa tersebut harus dapat diinformasikan hingga tingkat terbawah.
Selain tentang target dan pola pertanggungjawaban, pemerintah juga harus dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme penentuan desa yang layak mendapatkan dana tersebut.
Dengan demikian, instansi yang lebih dari pemerintahan desa dapat menjalankan proses yang adil dan transparan dalam penentuan desa yang mendapatkan anggaran itu.
"Jangan sampai bupati atau camat 'tebang pilih' dalam menentukan desa yang berhak mendapatkan dana tersebut," kata politisi Partai NasDem itu.
Anggota DPRD Sumut dari PKB Zeira Salim Ritonga mengatakan, pihaknya mengetahui jika akan ada pendampingan dari tim yang disiapkan pemerintah pusat.
Untuk itu, petugas yang melakukan pendampingan tersebut harus benar-benar dapat memberikan pengetahuan yang lengkap dalam penggunaan dana desa itu.
Dengan pertimbangan berbagai latar belakang pendidikan yang dimiliki kepala desa, pendampingan tersebut harus dilakukan agar penggunaan dana desa itu tepat sasaran.
"Pendampingan yang dilakukan jangan hanya formalitas, tetapi harus benar-benar didampingi," katanya.
Anggota DPRD Sumut dari PDI Perjuangan Baskami Ginting juga menyebutkan pentingnya pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan dana untuk memberdayakan potensi pedesaan tersebut.
"Dengan pelatihan, pemanfaatan dana desa itu tidak menimbulkan masalah belakangan hari. Jangan sampai dana itu justru menjadi racun bagi mereka," ujar Baskami.
***2***
(T.I023/B/P.H. Prabowo/P.H. Prabowo) 07-05-2015 15:
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015