Balige, Sumut, 24/2 (Antara) - Wakil Ketua DPRD Toba Samosir, Sumatera Utara, Asmadi Lubis mengingatkan pemerintah kabupaten setempath agar 372 lapak Pasar Balige jangan sampai dikuasai spekulan sehingga rawan menimbulkan gejolak di antara pedagang.
"Jangan sampai dikuasai spekulan dan pemkab harus dapat mengantisipasi jangan sampai terjadi gejolak saat pendistribusian," katanya di Balige, Selasa.
Asmadi mengingatkan hal tersebut terkait banyaknya keluhan pedagang yang mengkhawatirkan kios tersebut terjual ke pihak yang tidak berhak, selain agar pendistribusiannya berjalan secara tertib dan teratur.
Menurut politkus Partai Gerindra itu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengelola pasar harus membuat aturan yang benar.
Tujuannya, kata dia, agar pendistribusian fasilitas itu jangan sampai berpotensi menimbulkan masalah.
Pemerintah daerah juga harus memantau lapangan, guna mempersempit ruang gerak para spekulan.
Asmadi juga meminta, agar pembagian lapak dimaksud mengutamakan para pedagang lama. Jangan sampai pedagang yang sebelumnya berdagang di lokasi itu tidak kebagian.
Di samping itu, lanjutnya, aturan lain yang menjadi ketentuan, seperti pedagang yang telah terdaftar memiliki lapak di lokasi tersebut, begitu didistribusikan harus langsung ditempati.
"Kita sarankan agar diberlakukan batas waktu. Contohnya, bila seorang pedagang yang telah terdaftar memiliki lapak tidak segera menempati lapak yang disediakan, segera dialihkan kepada pedagang lainnya yang berminat. Artinya haknya untuk menempati lapak tersebut dicabut," tegasnya.
Kemudian, lanjutnya, pemilik lapak nantinya harus melengkapi data kependudukannya. Diutamakan warga Toba Samosir.
Mengenai penempatan oleh pedagang, ia berharap dapatan secepatnya. "Yang kita perhatikan, tentang kelangsungan hidup para pedagang dan usaha dagangnya." katanya.
"Kelangsungan pasar pengaruhnya juga berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD)," tandasnya.
Kadis Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Tobasa, Arifin Silaen menerangkan, gedung pasar baru di Balige itu akan segera dibagikan untuk dapat ditempati para pedagang yang berhak.
Pihaknya sedang mempersiapkan berbagai data dan peraturan daerah untuk penempatan kios sesuai petunjuk dari DPRD Tobasa.
Ia menjelaskan, gedung pasar berlantai dua itu dibangun dari dana APBN 2014. Khusus di lantai dasar tersedia sebanyak 372 lapak, sedangkan di lantai dua tersedia sebanyak 92 kios.
Ditargetkan pada awal bulan Maret pada pedagang sudah bisa menempati lapak.
"Sebenarnya, gedung yang baru sudah bisa ditempati. Data pemilik lapak sudah lengkap, yakni 228 pemilik yang sebelumnya menempati lokasi tersebut. Namun saat ini kami sedang menyusun aturan-aturan yang mendukung pemanfaatan kios pasar sebagaimana saran dari DPRD," jelas Arifin. ***3***
(KR-HIN)
(T.KR-HIN/B/A.J.S. Bie/A.J.S. Bie) 24-02-2015
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
"Jangan sampai dikuasai spekulan dan pemkab harus dapat mengantisipasi jangan sampai terjadi gejolak saat pendistribusian," katanya di Balige, Selasa.
Asmadi mengingatkan hal tersebut terkait banyaknya keluhan pedagang yang mengkhawatirkan kios tersebut terjual ke pihak yang tidak berhak, selain agar pendistribusiannya berjalan secara tertib dan teratur.
Menurut politkus Partai Gerindra itu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengelola pasar harus membuat aturan yang benar.
Tujuannya, kata dia, agar pendistribusian fasilitas itu jangan sampai berpotensi menimbulkan masalah.
Pemerintah daerah juga harus memantau lapangan, guna mempersempit ruang gerak para spekulan.
Asmadi juga meminta, agar pembagian lapak dimaksud mengutamakan para pedagang lama. Jangan sampai pedagang yang sebelumnya berdagang di lokasi itu tidak kebagian.
Di samping itu, lanjutnya, aturan lain yang menjadi ketentuan, seperti pedagang yang telah terdaftar memiliki lapak di lokasi tersebut, begitu didistribusikan harus langsung ditempati.
"Kita sarankan agar diberlakukan batas waktu. Contohnya, bila seorang pedagang yang telah terdaftar memiliki lapak tidak segera menempati lapak yang disediakan, segera dialihkan kepada pedagang lainnya yang berminat. Artinya haknya untuk menempati lapak tersebut dicabut," tegasnya.
Kemudian, lanjutnya, pemilik lapak nantinya harus melengkapi data kependudukannya. Diutamakan warga Toba Samosir.
Mengenai penempatan oleh pedagang, ia berharap dapatan secepatnya. "Yang kita perhatikan, tentang kelangsungan hidup para pedagang dan usaha dagangnya." katanya.
"Kelangsungan pasar pengaruhnya juga berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD)," tandasnya.
Kadis Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Tobasa, Arifin Silaen menerangkan, gedung pasar baru di Balige itu akan segera dibagikan untuk dapat ditempati para pedagang yang berhak.
Pihaknya sedang mempersiapkan berbagai data dan peraturan daerah untuk penempatan kios sesuai petunjuk dari DPRD Tobasa.
Ia menjelaskan, gedung pasar berlantai dua itu dibangun dari dana APBN 2014. Khusus di lantai dasar tersedia sebanyak 372 lapak, sedangkan di lantai dua tersedia sebanyak 92 kios.
Ditargetkan pada awal bulan Maret pada pedagang sudah bisa menempati lapak.
"Sebenarnya, gedung yang baru sudah bisa ditempati. Data pemilik lapak sudah lengkap, yakni 228 pemilik yang sebelumnya menempati lokasi tersebut. Namun saat ini kami sedang menyusun aturan-aturan yang mendukung pemanfaatan kios pasar sebagaimana saran dari DPRD," jelas Arifin. ***3***
(KR-HIN)
(T.KR-HIN/B/A.J.S. Bie/A.J.S. Bie) 24-02-2015
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015