Sibolga, Sumut, 22/1 (Antara) - DPD Partai Golkar Kota Sibolga, Sumatera Utara, mendesak DPP Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2015 sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Kami menyatakan dengan tegas mendukung sepenuhnya pelaksanaan Munas dan menolak adanya kepengurusan ganda di tubuh DPP Partai Golkar," kata Ketua Golkar Sibolga Sahlul Umur Situmeang di Sibolga, Kamis.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kata dia, kepengurusan ganda itu dapat memecah persatuan dan keutuhan Partai Golkar.
"Jangan sampai kejadian serupa merembet hingga ke daerah, baik di provinsi maupun kabupatan/kota," katanya.
Didampingi Sekretaris Golkar Sibolga Nurdin Z, Sahlul meminta agar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumut Ajib Shah dapat menyuarakan aspirasi DPD kabupaten/kota supaya DPP Partai Golkar dapat secepatnya menggelar Munas pada 2015.
Kemenkum HAM sudah memutuskan bahwa hasil Munas Partai Golkar di Riau tahun 2009 yang diakui oleh pemerintah. Artinya, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sah sampai sekarang adalah Aburizal Bakrie (ARB).
Pemerintah tidak mengakui hasil Musyarawah Nasional IX Partai Golkar di Bali maupun di Ancol tahun 2014. Kedua Munas Partai Golkar tersebut dianggap "deadlock".
Pemerintah melalui Kemenkum HAM menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan yang terjadi diserahkan sepenuhnya kepada internal Partai Golkar sesuai amanat UU Partai Politik.
"Karena itu, kita mendesak supaya DPP Partai Golkar kembali menggelar Munas tahun ini sebagai solusi menyelesaikan konflik internal," tegasnya.
Sahlul yakin Aburizal Bakrie dan Agung Laksono siap bertarung memperebutkan ketua umum secara kesatria di Munas.
Mantan Ketua DPRD Kota Sibolga itu menambahkan, dalam waktu dekat ada agenda politik yang sangat penting diikuti Partai Golkar Kota Sibolga, salah satunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya digelar serentak pada tahun 2015.
Ia menyebutkan, pihaknya tidak ingin konflik internal partai ini berlarut-larut, sehingga tidak ada alasan untuk mengulur pelaksanaan Munas 2015.
"Untuk menghemat anggaran, kita juga siap berangkat ke Munas dengan biaya sendiri, tanpa harus menunggu biaya akomodasi dan transportasi. Soal lokasi Munas, boleh digelar di Sekretariat DPP Partai Golkar, tidak harus menyewa tempat lain," kata Sahlul. ***2***
(KR-HIN)
Sigit Pinardi
(T.KR-HIN/B/S. Pinardi /S. Pinardi )
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
"Kami menyatakan dengan tegas mendukung sepenuhnya pelaksanaan Munas dan menolak adanya kepengurusan ganda di tubuh DPP Partai Golkar," kata Ketua Golkar Sibolga Sahlul Umur Situmeang di Sibolga, Kamis.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kata dia, kepengurusan ganda itu dapat memecah persatuan dan keutuhan Partai Golkar.
"Jangan sampai kejadian serupa merembet hingga ke daerah, baik di provinsi maupun kabupatan/kota," katanya.
Didampingi Sekretaris Golkar Sibolga Nurdin Z, Sahlul meminta agar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumut Ajib Shah dapat menyuarakan aspirasi DPD kabupaten/kota supaya DPP Partai Golkar dapat secepatnya menggelar Munas pada 2015.
Kemenkum HAM sudah memutuskan bahwa hasil Munas Partai Golkar di Riau tahun 2009 yang diakui oleh pemerintah. Artinya, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sah sampai sekarang adalah Aburizal Bakrie (ARB).
Pemerintah tidak mengakui hasil Musyarawah Nasional IX Partai Golkar di Bali maupun di Ancol tahun 2014. Kedua Munas Partai Golkar tersebut dianggap "deadlock".
Pemerintah melalui Kemenkum HAM menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan yang terjadi diserahkan sepenuhnya kepada internal Partai Golkar sesuai amanat UU Partai Politik.
"Karena itu, kita mendesak supaya DPP Partai Golkar kembali menggelar Munas tahun ini sebagai solusi menyelesaikan konflik internal," tegasnya.
Sahlul yakin Aburizal Bakrie dan Agung Laksono siap bertarung memperebutkan ketua umum secara kesatria di Munas.
Mantan Ketua DPRD Kota Sibolga itu menambahkan, dalam waktu dekat ada agenda politik yang sangat penting diikuti Partai Golkar Kota Sibolga, salah satunya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya digelar serentak pada tahun 2015.
Ia menyebutkan, pihaknya tidak ingin konflik internal partai ini berlarut-larut, sehingga tidak ada alasan untuk mengulur pelaksanaan Munas 2015.
"Untuk menghemat anggaran, kita juga siap berangkat ke Munas dengan biaya sendiri, tanpa harus menunggu biaya akomodasi dan transportasi. Soal lokasi Munas, boleh digelar di Sekretariat DPP Partai Golkar, tidak harus menyewa tempat lain," kata Sahlul. ***2***
(KR-HIN)
Sigit Pinardi
(T.KR-HIN/B/S. Pinardi /S. Pinardi )
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015