Medan, 20/1 (Antara) - Pemerintah diharapkan dapat menyikapi dengan cepat efek penurunan harga bahan bakar minyak terhadap harga berbagai komoditas lainnya.
Anggota Komisi B DPRD Sumut Arripay Tambunan di Medan, Selasa, mengatakan ketika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikan pada Desember 2014, berbagai harga bahan pokok masyarakat mengalami kenaikan dengan sendirinya.
Kenaikan juga terjadi tarif jasa seperti angkutan dan berbagai komoditas lain, meski bukan bagian dari bahan kebutuhan pokok masyarakat.
Ketika harga BBM diturunkan, seharusnya bahan kebutuhan pokok, tarif jasa, dan komoditas lain yang dibutuhkan masyarakat juga mengalami penurunan.
"Seperti organda, harus 'fair' menurunkan tarif angkutan. Jangan onderdil dan lainnya dijadikan alasan," tukasnya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan melakukan intervensi untuk menurunkan harga konoditas pascapenurunan harga BBM tersebut.
Di daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga harus bersikap cepat untuk memastikan penyesuaian harga tersebut.
"Kalau memang harus Operasi Pasar, ya lakukan," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Pemerintah harus menunjukkan keinginan politik (political will) dalam melindungi kepentingan masyarakat dengan merealisasikan penyesuaian harga terkait penurunan harga BBM tersebut.
"Kalau mau, apa yang tidak bisa ditertibkan pemerintah, karena mereka memiliki aparatur yang lengkap," tutur Arripay.
***2***
(T.I023/B/C. Hamdani/C. Hamdani)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Anggota Komisi B DPRD Sumut Arripay Tambunan di Medan, Selasa, mengatakan ketika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikan pada Desember 2014, berbagai harga bahan pokok masyarakat mengalami kenaikan dengan sendirinya.
Kenaikan juga terjadi tarif jasa seperti angkutan dan berbagai komoditas lain, meski bukan bagian dari bahan kebutuhan pokok masyarakat.
Ketika harga BBM diturunkan, seharusnya bahan kebutuhan pokok, tarif jasa, dan komoditas lain yang dibutuhkan masyarakat juga mengalami penurunan.
"Seperti organda, harus 'fair' menurunkan tarif angkutan. Jangan onderdil dan lainnya dijadikan alasan," tukasnya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan melakukan intervensi untuk menurunkan harga konoditas pascapenurunan harga BBM tersebut.
Di daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga harus bersikap cepat untuk memastikan penyesuaian harga tersebut.
"Kalau memang harus Operasi Pasar, ya lakukan," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Pemerintah harus menunjukkan keinginan politik (political will) dalam melindungi kepentingan masyarakat dengan merealisasikan penyesuaian harga terkait penurunan harga BBM tersebut.
"Kalau mau, apa yang tidak bisa ditertibkan pemerintah, karena mereka memiliki aparatur yang lengkap," tutur Arripay.
***2***
(T.I023/B/C. Hamdani/C. Hamdani)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015