Tanjung Balai, (Antara Sumut) - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F.PPP) DPRD Kota Tanjung Balai, Muhammad Yusuf, mengaku khawatir realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tanjung Balai tahun anggaran 2014 kembali mengalami sisa lebih penggunaan anggaran (Slipa), seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, sejak tahun 2011-2013 APBD Kota Tanjung Balai mengalami silpa dalam jumlah yang pantastis, yaitu, Rp40 Milliar (2011), Rp90 Miliar (2012) dan tahun 2013 mencapai Rp.100 Miliar lebih.
"Tahun anggaran 2014 akan segera berakhir, padahal masih banyak program dan kegiatan yang dianggarkan pada APBD belum terealisasi. Bisa-bisa silpa tahun ini melebihi tahun lalu (2013)," ujarya, kepada pers, di Tanjung Balai. Rabu.
Anggota tim anggaran Legeslatif Tanjung Balai ini menjelaskan, ke khawatiran terjadinya silpa APBD tahun 2014 disebabkan tidak terealisasinya program pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Hal itu diketahui dari laporan baik secara triwulan maupun persemester tentang realisasi program dan kegiatan yang disampaikan Eksekutif kepada Legeslatif Kota Tanjung Balai.
Dari laporan tersebut, katanya, ada sinyal atau gambaran bahwa realisasi APBD Tanjung Balai tahun 2014 kembali mengalami silpa yang diprediksi melebihi silpa tahun-tahun sebelumnya.
"Kondisi tersebut, mencerminkan bahwa duet pemimpin Kota Tanjung Balai saat ini terkesan tidak mampu untuk menjalankan roda pemerintahan atau istilahnya ada uang tak pandai belanja," katanya, didampingi Sekretaris dan anggota FPPP, Zukifli Siahaan dan M Tahir Sirait.
Ditambahkan, banyak aspirasi rakyat yang kami (PPP) tampung dan perjuangkan dalam APBD Kota Tanjung Balai, namun, akibat ketidak mampuan pemimpin daerah ini, keinginan masyarakat tersebut tidak bisa terealisasi secara maksimal.
"Untuk itu, sebagai anggota dewan dan pimpinan partai pengusung duet Thamrin-Rolel, kami mohon ma'af kepada konstituen maupun seluruh masyarakat Kota Tanjung Balai," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP yang juga anggota DPR-RI, Fadli Nurzal, menyesalkan ketidak mampuan Pemkot Tanjung Balai dalam mengaplikasikan visi-misi, program dan kegiatan yang bermuara kepada kepentingan rakyat.
Menurutnya, tiga tahun anggaran mengalami silpa merupakan fakta konkrit kegagalan sebuah pemerintahan. Sebab, Idelanya, pemerintah yang baik mampu merealisasikan APBD tanpa mengalami silpa, apalagi discleimer.
Apabila kondisi ini terus berlanjut, secara politis dan ekonomis masyarakat akan mengalami sekaligus menangung kerugian. Maka, legeslatif di Kota Tanjung Balai harus duduk bersama untuk mengevaluasi, mencari tau dan menemukan solusi agar sisa lebih anggaran tidak lagi terjadi setiap tahun
"Jika APBD terus mengalami silpa, bisa kita bayangkan berapa banyak kerugian yang dirasakan masyarakat Agar masyarakat tidak terus-terusan dirugikan, sudah saatnya legislatif melakukan sesuatu untuk membela kepentingan rakyat," ucapnya. (Yan)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
Menurutnya, sejak tahun 2011-2013 APBD Kota Tanjung Balai mengalami silpa dalam jumlah yang pantastis, yaitu, Rp40 Milliar (2011), Rp90 Miliar (2012) dan tahun 2013 mencapai Rp.100 Miliar lebih.
"Tahun anggaran 2014 akan segera berakhir, padahal masih banyak program dan kegiatan yang dianggarkan pada APBD belum terealisasi. Bisa-bisa silpa tahun ini melebihi tahun lalu (2013)," ujarya, kepada pers, di Tanjung Balai. Rabu.
Anggota tim anggaran Legeslatif Tanjung Balai ini menjelaskan, ke khawatiran terjadinya silpa APBD tahun 2014 disebabkan tidak terealisasinya program pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Hal itu diketahui dari laporan baik secara triwulan maupun persemester tentang realisasi program dan kegiatan yang disampaikan Eksekutif kepada Legeslatif Kota Tanjung Balai.
Dari laporan tersebut, katanya, ada sinyal atau gambaran bahwa realisasi APBD Tanjung Balai tahun 2014 kembali mengalami silpa yang diprediksi melebihi silpa tahun-tahun sebelumnya.
"Kondisi tersebut, mencerminkan bahwa duet pemimpin Kota Tanjung Balai saat ini terkesan tidak mampu untuk menjalankan roda pemerintahan atau istilahnya ada uang tak pandai belanja," katanya, didampingi Sekretaris dan anggota FPPP, Zukifli Siahaan dan M Tahir Sirait.
Ditambahkan, banyak aspirasi rakyat yang kami (PPP) tampung dan perjuangkan dalam APBD Kota Tanjung Balai, namun, akibat ketidak mampuan pemimpin daerah ini, keinginan masyarakat tersebut tidak bisa terealisasi secara maksimal.
"Untuk itu, sebagai anggota dewan dan pimpinan partai pengusung duet Thamrin-Rolel, kami mohon ma'af kepada konstituen maupun seluruh masyarakat Kota Tanjung Balai," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP yang juga anggota DPR-RI, Fadli Nurzal, menyesalkan ketidak mampuan Pemkot Tanjung Balai dalam mengaplikasikan visi-misi, program dan kegiatan yang bermuara kepada kepentingan rakyat.
Menurutnya, tiga tahun anggaran mengalami silpa merupakan fakta konkrit kegagalan sebuah pemerintahan. Sebab, Idelanya, pemerintah yang baik mampu merealisasikan APBD tanpa mengalami silpa, apalagi discleimer.
Apabila kondisi ini terus berlanjut, secara politis dan ekonomis masyarakat akan mengalami sekaligus menangung kerugian. Maka, legeslatif di Kota Tanjung Balai harus duduk bersama untuk mengevaluasi, mencari tau dan menemukan solusi agar sisa lebih anggaran tidak lagi terjadi setiap tahun
"Jika APBD terus mengalami silpa, bisa kita bayangkan berapa banyak kerugian yang dirasakan masyarakat Agar masyarakat tidak terus-terusan dirugikan, sudah saatnya legislatif melakukan sesuatu untuk membela kepentingan rakyat," ucapnya. (Yan)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014