Balige, Sumut, (Antara) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) bersama perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara, menandatangani naskah pernyataan sikap menolak kehadiran Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di wilayah tersebut.
"Penandatanganan naskah pernyataan sikap menolak ISIS itu dilaksanakan dalam rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di aula kantor Bupati Tobasa," ujar Kasubbag Publikasi dan Pemberitaan Humas Pemkab Tobasa, Robintang Sitepu di Balige, Selasa.
Pernyataan sikap kesepakatan penolakan tegas masuknya paham ISIS di wilayah itu, ditandatangani Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak, Ketua DPRD Sahat Panjaitan, Dandim 0210/ TU Letkol (Inf) Viktor Tampubolon dan Kapolres Tobasa AKBP M Edy Faryadi.
Selain itu, juga ditandatangani Kajari Balige Harly Siregar, Ketua PN Balige, Ketua FKUB Tobasa Pdt Herry Simanungkalit, Ketua MUI Tobasa J. Samosir, Kakan Kemenag, Ketua FPK, Ketua FKDM, Ketua KNPI dan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Adat.
Dalam pernyataan tersebut, dituangkan penolakan secara tegas keberadaan dan paham ISIS, karena bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.
Seluruh komponen ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan komponen masyarakat lainya bersama pemerintah daerah bersama TNI/ Polri di Tobasa sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan atas bahaya paham ISIS.
Memang, kata Robintang, kehadiran ISIS di daerah ini harus ditolak secara tegas, dan jangan sampai ada kelompok yang terpengaruh dalam pergerakan organisasi terlarang tersebut.
Sebab, lanjutnya, gerakan ISIS dengan tindakannya yang radikal itu bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten yang terletak di pinggiran danau Toba, berjarak sekitar 248 kilometer dari Medan ibukota propinsi Sumatera Utara tersebut.
"Sangat berbahaya, jika paham atau ajaran serta gerakan ISIS itu sampai di Tobasa, karena berpotensi besar memecah belah persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat," kata Robintang.
Mencermati ancaman perkembangan dan penyebaran ISIS di Sumatera Utara, khususnya di Tobasa, Bupati Kasmin Simanjuntak mengajak seluruh instansi terkait agar mengambil langkah tegas dan konkrit untuk melarang semua gerakan organisasi terlarang tersebut.
"Saya mengajak agar semua pihak terkait, secara optimal dan bersinergi meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing," ujar Kasmin.
Ia juga meminta Kominda setempat memberikan bahan pertimbangan bagi FKPD, sehingga kebijakan deteksi dini terhadap ancaman stabilitas dapat dilakukan.
Kominda, kata dia, diharapkan dapat melakukan upaya dan langkah-langkah peningkatan koordinasi serta kerjasama berjenjang secara optimal dengan unsur pimpinan daerah dan instansi terkait, seperti TNI maupun Polri.
Ajaran ISIS, lanjutnya, harus dicegah dan perkembangannya perlu diantisipasi dengan memberdayakan peran Forum Kemitraan Masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh terhadap paham dan ideologi ISIS.
"Saya meminta para Camat maupun Kepala desa se Tobasa, untuk segera melaporkan perkembangan situasi sosial politik dan Kantramtibmas di daerahnya masing-masing," katanya. ***1***
(KR-HIN)
(T.KR-HIN/B/M. Taufik/M. Taufik)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
"Penandatanganan naskah pernyataan sikap menolak ISIS itu dilaksanakan dalam rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di aula kantor Bupati Tobasa," ujar Kasubbag Publikasi dan Pemberitaan Humas Pemkab Tobasa, Robintang Sitepu di Balige, Selasa.
Pernyataan sikap kesepakatan penolakan tegas masuknya paham ISIS di wilayah itu, ditandatangani Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak, Ketua DPRD Sahat Panjaitan, Dandim 0210/ TU Letkol (Inf) Viktor Tampubolon dan Kapolres Tobasa AKBP M Edy Faryadi.
Selain itu, juga ditandatangani Kajari Balige Harly Siregar, Ketua PN Balige, Ketua FKUB Tobasa Pdt Herry Simanungkalit, Ketua MUI Tobasa J. Samosir, Kakan Kemenag, Ketua FPK, Ketua FKDM, Ketua KNPI dan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Adat.
Dalam pernyataan tersebut, dituangkan penolakan secara tegas keberadaan dan paham ISIS, karena bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.
Seluruh komponen ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan komponen masyarakat lainya bersama pemerintah daerah bersama TNI/ Polri di Tobasa sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan atas bahaya paham ISIS.
Memang, kata Robintang, kehadiran ISIS di daerah ini harus ditolak secara tegas, dan jangan sampai ada kelompok yang terpengaruh dalam pergerakan organisasi terlarang tersebut.
Sebab, lanjutnya, gerakan ISIS dengan tindakannya yang radikal itu bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten yang terletak di pinggiran danau Toba, berjarak sekitar 248 kilometer dari Medan ibukota propinsi Sumatera Utara tersebut.
"Sangat berbahaya, jika paham atau ajaran serta gerakan ISIS itu sampai di Tobasa, karena berpotensi besar memecah belah persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat," kata Robintang.
Mencermati ancaman perkembangan dan penyebaran ISIS di Sumatera Utara, khususnya di Tobasa, Bupati Kasmin Simanjuntak mengajak seluruh instansi terkait agar mengambil langkah tegas dan konkrit untuk melarang semua gerakan organisasi terlarang tersebut.
"Saya mengajak agar semua pihak terkait, secara optimal dan bersinergi meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing," ujar Kasmin.
Ia juga meminta Kominda setempat memberikan bahan pertimbangan bagi FKPD, sehingga kebijakan deteksi dini terhadap ancaman stabilitas dapat dilakukan.
Kominda, kata dia, diharapkan dapat melakukan upaya dan langkah-langkah peningkatan koordinasi serta kerjasama berjenjang secara optimal dengan unsur pimpinan daerah dan instansi terkait, seperti TNI maupun Polri.
Ajaran ISIS, lanjutnya, harus dicegah dan perkembangannya perlu diantisipasi dengan memberdayakan peran Forum Kemitraan Masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh terhadap paham dan ideologi ISIS.
"Saya meminta para Camat maupun Kepala desa se Tobasa, untuk segera melaporkan perkembangan situasi sosial politik dan Kantramtibmas di daerahnya masing-masing," katanya. ***1***
(KR-HIN)
(T.KR-HIN/B/M. Taufik/M. Taufik)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014