Balige, 2/7 (Antara) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Pematangsiantar, Sumatera Utara, Rosinta Giting mengatakan warga di Kabupaten Toba Samosir memerlukan perlindungan asuransi kesehatan untuk memudahkan mereka memperoleh perawatan kesehatan.
Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 52,74 persen dari 167.642 warga Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, hingga kini belum dilindungi asuransi kesehatan (Askes).
"Hingga saat ini jumlah penduduk Toba Samosir yang telah dilindungi askes baru sebesar 47,26 persen," kata Rosinta pada pertemuan forum kemitraan BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar dengan Kabupaten Toba Samosir di Balige, Rabu.
Ia berharap pemerintah setempat dapat memotivasi masyarakat agar secara bertahap dapat ikut menjadi peserta asuransi atau jaminan kesehatan tersebut hingga mencapai 100 persen.
Dengan Askes, kata dia, peserta akan mendapat berbagai kemudahan dalam perawatan kesehatan sewaktu berobat di rumah sakit pemerintah ataupun swasta.
Bagi warga yang belum terdata, Rosinta mengimbau masyarakat secara aktif mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan untuk ikut dalam program tersebut.
Menurutnya, komposisi jumlah peserta BPJS Kesehatan di Toba Samosir, yakni eks-Askes Sosial sebesar 10.79 persen, eks-Jamsostek (0,76 persen), Jamkesda (1,19) eks-Jamkesmas (32,94) eks-Polri (054) dan peserta Mandiri (1,03 persen).
Rosinta menjelaskan bahwa Kabupaten Toba Samosir termasuk wilayah kerja Kantor Cabang Pematangsiantar yang akan ditambah tenaga kepala layanan operasional kabupaten/kota (KLOK).
Di samping itu, lanjutnya, dua kabupaten lain, yakni Simalungun dan Samosir, akan ditambah tenaga layanan operasional.
"Sesuai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013, peserta jaminan kesehatan meliputi penerima bantuan iuran (PBI) dan bukan PBI," jelas Rosinta.
Pertemuan forum kemitraan BPJS di Aula Kantor Bupati Toba Samosir itu dihadiri Sekadakab Toba Samosir, Liberty Manurung, Ketua Komnisi C DPRD Tobasa, Monang Naipospos, Direktur rumah sakit HKBP Balige, dr. Tihar Hasibuan dan sejumlah pimpinan SKPD serta beberapa undangan lain.
Ketua Komnisi C DPRD Toba Samosir Monang Naipospos mengatakan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah daerah setempat dengan pihak BPJS diharapkan dapat ditingkatkan pada masa mendatang.
Sementara itu, Sekadakab Toba Samosir Liberty Manurung meminta dinas kesehatan setempat memanfaatkan jaminan kesehatan tersebut dengan menyosialisasikannya kepada masyarakat luas, agar mereka memahami keberadaan BPJS dimaksud.
"Asuransi kesehatan perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat, agar mereka paham dan bisa memanfaatkannya dengan baik," kata Liberty. ***3***
(T.KR-HIN/B/Farochah/Farochah)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 52,74 persen dari 167.642 warga Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, hingga kini belum dilindungi asuransi kesehatan (Askes).
"Hingga saat ini jumlah penduduk Toba Samosir yang telah dilindungi askes baru sebesar 47,26 persen," kata Rosinta pada pertemuan forum kemitraan BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar dengan Kabupaten Toba Samosir di Balige, Rabu.
Ia berharap pemerintah setempat dapat memotivasi masyarakat agar secara bertahap dapat ikut menjadi peserta asuransi atau jaminan kesehatan tersebut hingga mencapai 100 persen.
Dengan Askes, kata dia, peserta akan mendapat berbagai kemudahan dalam perawatan kesehatan sewaktu berobat di rumah sakit pemerintah ataupun swasta.
Bagi warga yang belum terdata, Rosinta mengimbau masyarakat secara aktif mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan untuk ikut dalam program tersebut.
Menurutnya, komposisi jumlah peserta BPJS Kesehatan di Toba Samosir, yakni eks-Askes Sosial sebesar 10.79 persen, eks-Jamsostek (0,76 persen), Jamkesda (1,19) eks-Jamkesmas (32,94) eks-Polri (054) dan peserta Mandiri (1,03 persen).
Rosinta menjelaskan bahwa Kabupaten Toba Samosir termasuk wilayah kerja Kantor Cabang Pematangsiantar yang akan ditambah tenaga kepala layanan operasional kabupaten/kota (KLOK).
Di samping itu, lanjutnya, dua kabupaten lain, yakni Simalungun dan Samosir, akan ditambah tenaga layanan operasional.
"Sesuai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013, peserta jaminan kesehatan meliputi penerima bantuan iuran (PBI) dan bukan PBI," jelas Rosinta.
Pertemuan forum kemitraan BPJS di Aula Kantor Bupati Toba Samosir itu dihadiri Sekadakab Toba Samosir, Liberty Manurung, Ketua Komnisi C DPRD Tobasa, Monang Naipospos, Direktur rumah sakit HKBP Balige, dr. Tihar Hasibuan dan sejumlah pimpinan SKPD serta beberapa undangan lain.
Ketua Komnisi C DPRD Toba Samosir Monang Naipospos mengatakan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah daerah setempat dengan pihak BPJS diharapkan dapat ditingkatkan pada masa mendatang.
Sementara itu, Sekadakab Toba Samosir Liberty Manurung meminta dinas kesehatan setempat memanfaatkan jaminan kesehatan tersebut dengan menyosialisasikannya kepada masyarakat luas, agar mereka memahami keberadaan BPJS dimaksud.
"Asuransi kesehatan perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat, agar mereka paham dan bisa memanfaatkannya dengan baik," kata Liberty. ***3***
(T.KR-HIN/B/Farochah/Farochah)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014