Medan, 12/6 (Antara) - Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 dinilai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya jika dilihat aspek pendapatan dan keharmonisan secara internal.
Dalam pandangan fraksi terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur pada rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Kamis, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hosen Hutagalung mengatakan, penurunan itu dapat dilihat berkurangnya pendapatan dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Padahal, unsur BBNKB merupakan sektor prioritas dalam pemasukan pendapatan asli daerah bersama pajak kendaraan bermotor (PKB).
Menurunnya pemasukan untuk Sumut tersebut juga meliputi kinerja BUMD seperti PT Perkebunan Sumut, Bank Sumut, PD Aneka Industri dan Jasa, PD Perhotelan, dan PDAM Tirtanadi.
Tanpa alasan yang dipastikan kebenaran, berbagai BUMD tersebut tidak memberikan kontribusi yang maksimal, malah terkesan menurun dalam pendapatan Pemprov Sumut.
"Padahal mereka (BUMD itu) baru mendapatkan suntikan dana dari Pemprov Sumut," katanya.
Fraksi PPP DPRD Sumut menyesalkan sejumlah alasan yang dikemukan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho masih bersifat retorika dan tidak disertai dengan kebijakan yang menunjukkan hasil memuaskan.
Ia mencontohkan persoalan manajemen Bank Sumut yang tidak pernah mampu dituntaskan dengan tidak adanya jabatan direktur utama sejak dua tahun lalu.
Kondisi itu mengganggu capai bank kebanggaan masyarakat Sumut tersebut. "Kami tidak bisa menerima alasan itu," katanya.
Fraksi PPP juga melihat adanya indikasi ketidakharmonisan antara Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho dengan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan instansi pemerintahan itu.
Dugaan tersebut muncul dari nota jawaban yang disampaikan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho yang menyebutkan adanya sejumlah SKPD yang kurang berkomitmen dan kurang responsif sehingga banyak temuan yang tidak terselesaikan.
"Jika ada kepala SKPD yang lemah dan tidak mampu menjaga komitmen, segera diganti saja agar tidak mengganggu proses pembangunan," katanya.
Fraksi PPP juga mengawatirkan isu ketidakharmonisan antara Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho dengan Wakil Gubernur HT Erry Nuradi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
Dalam pandangan fraksi terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur pada rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Kamis, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hosen Hutagalung mengatakan, penurunan itu dapat dilihat berkurangnya pendapatan dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Padahal, unsur BBNKB merupakan sektor prioritas dalam pemasukan pendapatan asli daerah bersama pajak kendaraan bermotor (PKB).
Menurunnya pemasukan untuk Sumut tersebut juga meliputi kinerja BUMD seperti PT Perkebunan Sumut, Bank Sumut, PD Aneka Industri dan Jasa, PD Perhotelan, dan PDAM Tirtanadi.
Tanpa alasan yang dipastikan kebenaran, berbagai BUMD tersebut tidak memberikan kontribusi yang maksimal, malah terkesan menurun dalam pendapatan Pemprov Sumut.
"Padahal mereka (BUMD itu) baru mendapatkan suntikan dana dari Pemprov Sumut," katanya.
Fraksi PPP DPRD Sumut menyesalkan sejumlah alasan yang dikemukan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho masih bersifat retorika dan tidak disertai dengan kebijakan yang menunjukkan hasil memuaskan.
Ia mencontohkan persoalan manajemen Bank Sumut yang tidak pernah mampu dituntaskan dengan tidak adanya jabatan direktur utama sejak dua tahun lalu.
Kondisi itu mengganggu capai bank kebanggaan masyarakat Sumut tersebut. "Kami tidak bisa menerima alasan itu," katanya.
Fraksi PPP juga melihat adanya indikasi ketidakharmonisan antara Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho dengan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan instansi pemerintahan itu.
Dugaan tersebut muncul dari nota jawaban yang disampaikan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho yang menyebutkan adanya sejumlah SKPD yang kurang berkomitmen dan kurang responsif sehingga banyak temuan yang tidak terselesaikan.
"Jika ada kepala SKPD yang lemah dan tidak mampu menjaga komitmen, segera diganti saja agar tidak mengganggu proses pembangunan," katanya.
Fraksi PPP juga mengawatirkan isu ketidakharmonisan antara Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho dengan Wakil Gubernur HT Erry Nuradi.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014