Oleh Irwan Arfa
Medan, 22/4 (Antara) - Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menggelar Musyawarah Kerja Wilayah di Medan, Selasa, untuk menentukan sikap dan rekomendasi yang akan dibawa dalam Rapat Kerja Nasional di Bogor, Jabar, terkait polemik internal.
Usai membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil), Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut Fadly Nurzal mengatakan, mukerwil itu merupakan sikap dalam menghadapi pelanggaran konstitusi yang dilakukan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).
Hasil mukerwil itu akan dibawa dalam rakernas di Bogor pada Rabu (23/4). "Jadi, sikap PPP Sumut ingin mengamankan konstitusi," katanya.
Menurut Fadly, mulkerwil itu bukan bersifat mendadak karena telah dirancang sejak lama untuk menyikapi hasil Pemilu ketika penghitungan sudah memasuki tingkat asumsi.
"Kalau sudah di tingkat provinsi kabupaten/kota, asumsi itu telah 'kelar'," katanya.
Selain menyikapi hasil Pemilu, mukerwil tersebut juga dirancang sejak lama untuk mengevaluasi perkembangan terkahir, terutama temuan di lapangan terkait pemilihan legislatif.
"Namun tiba-tiba, ada persoalan baru di internal PPP sehingga terkesan dadakan." kata Fadly.
Kemudian, mukerwil tersebut juga membahas perkembangan terkini berupa adanya ketidaksamaan persepsi antara DPW dengan DPP yang perlu diselesaikan bersama-sama berupa kehadiran SDA dalam kampanye Partai Gerindra.
Pihaknya melibatkan seluruh pengurus cabang di kabupaten/kota dalam mukerwil itu karena merasakan langsung dampak negatif dari kehadiran SDA tersebut.
"Ada perbedaan pendapat antara DPP dengan DPW sehingga harus dipahami dan ditanggapi bersama. Ini bukan persoalan Fadly Nurzal, tetapi persoalan bersama," katanya.
Kemudian, kata dia, PPP Sumut juga akan mencari pandangan masyarakat tentang polemik yang terjadi di internal PPP tersebut agar mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi situasi seperti itu.
Seluruh pendapat itu akan dirangkum menjadi rekomendasi untuk dibawa ke rakernas di Bogor. "Kami belum mengetahui apa rekomendasi yang akan dikeluarkan," ujar Fadly. (I023)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
Medan, 22/4 (Antara) - Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menggelar Musyawarah Kerja Wilayah di Medan, Selasa, untuk menentukan sikap dan rekomendasi yang akan dibawa dalam Rapat Kerja Nasional di Bogor, Jabar, terkait polemik internal.
Usai membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil), Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut Fadly Nurzal mengatakan, mukerwil itu merupakan sikap dalam menghadapi pelanggaran konstitusi yang dilakukan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).
Hasil mukerwil itu akan dibawa dalam rakernas di Bogor pada Rabu (23/4). "Jadi, sikap PPP Sumut ingin mengamankan konstitusi," katanya.
Menurut Fadly, mulkerwil itu bukan bersifat mendadak karena telah dirancang sejak lama untuk menyikapi hasil Pemilu ketika penghitungan sudah memasuki tingkat asumsi.
"Kalau sudah di tingkat provinsi kabupaten/kota, asumsi itu telah 'kelar'," katanya.
Selain menyikapi hasil Pemilu, mukerwil tersebut juga dirancang sejak lama untuk mengevaluasi perkembangan terkahir, terutama temuan di lapangan terkait pemilihan legislatif.
"Namun tiba-tiba, ada persoalan baru di internal PPP sehingga terkesan dadakan." kata Fadly.
Kemudian, mukerwil tersebut juga membahas perkembangan terkini berupa adanya ketidaksamaan persepsi antara DPW dengan DPP yang perlu diselesaikan bersama-sama berupa kehadiran SDA dalam kampanye Partai Gerindra.
Pihaknya melibatkan seluruh pengurus cabang di kabupaten/kota dalam mukerwil itu karena merasakan langsung dampak negatif dari kehadiran SDA tersebut.
"Ada perbedaan pendapat antara DPP dengan DPW sehingga harus dipahami dan ditanggapi bersama. Ini bukan persoalan Fadly Nurzal, tetapi persoalan bersama," katanya.
Kemudian, kata dia, PPP Sumut juga akan mencari pandangan masyarakat tentang polemik yang terjadi di internal PPP tersebut agar mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi situasi seperti itu.
Seluruh pendapat itu akan dirangkum menjadi rekomendasi untuk dibawa ke rakernas di Bogor. "Kami belum mengetahui apa rekomendasi yang akan dikeluarkan," ujar Fadly. (I023)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014