Jakarta, 1/2 (Antara) - Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono menyanyangkan keputusan Gita Wirjawan yang memilih mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan.
"Saya belum tahu keputusan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), karena hal ini adalah hak pribadi Presiden sesuai konstitusi. Namun saya pribadi menyayangkan sikap Gita Wirjawan yang memutuskan untuk mundur dari kabinet, apalagi kalau alasan utamanya ingin menjadi Capres," katanya dalam pesan yang dikirmkan kepada Antara, Sabtu.
Menurut dia, sebagai sosok yang dipercaya SBY menjadi seorang menteri, apalagi bukan dari parpol, selayaknya tugas itu diselesaikan sampai Presiden yang mengangkatnya menyelesaikan amanah yang diemban.
"Berbeda cerita saat SBY mengundurkan diri dari kabinet Megawati. Kondisi saat itu, Presiden sudah merasa tidak nyaman dan tidak cocok lagi dengan SBY sebagai menterinya. Hal penting seperti rapat kabinet, SBY tidak lagi disertakan," katanya.
Sebagai tanggung jawab kepada rakyat dan sikap agar kabinet pemerintah tetap berjalan dengan baik sesuai harapan Presidennya, menurut Heru, maka SBY mengundurkan diri.
"Apabila hal ini terhayati, pilihan Gita seharusnya tidak menerima tawaran sebagai peserta konvensi parpol. Atau mengundurkan diri sejak memutuskan ikut konvensi saat itu," katanya.
Ia menambahkan, keputusan ini memang hak pribadi Gita, namun karena orang lain juga memiliki hak untuk menilai dari kacamata masing-masing, maka tidak salah kalau ada yang mengatakan keadaan ini membebani tugas kabinet yang masih kerja keras menyelesaikan tugasnya yang tinggal beberapa bulan ini.
"Saya mengenal Gita sebagai sosok yang pandai dan baik. Bukan saja karena saya yang menerima CV dirinya menjelang Pilpres 2004, namun pihak internasional pun memberikan penilaian baik kepadanya. Semoga Gita sukses di jalan hidup selanjutnya," katanya.
***1***
(T.M041/B/M.M. Astro/M.M. Astro)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
"Saya belum tahu keputusan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), karena hal ini adalah hak pribadi Presiden sesuai konstitusi. Namun saya pribadi menyayangkan sikap Gita Wirjawan yang memutuskan untuk mundur dari kabinet, apalagi kalau alasan utamanya ingin menjadi Capres," katanya dalam pesan yang dikirmkan kepada Antara, Sabtu.
Menurut dia, sebagai sosok yang dipercaya SBY menjadi seorang menteri, apalagi bukan dari parpol, selayaknya tugas itu diselesaikan sampai Presiden yang mengangkatnya menyelesaikan amanah yang diemban.
"Berbeda cerita saat SBY mengundurkan diri dari kabinet Megawati. Kondisi saat itu, Presiden sudah merasa tidak nyaman dan tidak cocok lagi dengan SBY sebagai menterinya. Hal penting seperti rapat kabinet, SBY tidak lagi disertakan," katanya.
Sebagai tanggung jawab kepada rakyat dan sikap agar kabinet pemerintah tetap berjalan dengan baik sesuai harapan Presidennya, menurut Heru, maka SBY mengundurkan diri.
"Apabila hal ini terhayati, pilihan Gita seharusnya tidak menerima tawaran sebagai peserta konvensi parpol. Atau mengundurkan diri sejak memutuskan ikut konvensi saat itu," katanya.
Ia menambahkan, keputusan ini memang hak pribadi Gita, namun karena orang lain juga memiliki hak untuk menilai dari kacamata masing-masing, maka tidak salah kalau ada yang mengatakan keadaan ini membebani tugas kabinet yang masih kerja keras menyelesaikan tugasnya yang tinggal beberapa bulan ini.
"Saya mengenal Gita sebagai sosok yang pandai dan baik. Bukan saja karena saya yang menerima CV dirinya menjelang Pilpres 2004, namun pihak internasional pun memberikan penilaian baik kepadanya. Semoga Gita sukses di jalan hidup selanjutnya," katanya.
***1***
(T.M041/B/M.M. Astro/M.M. Astro)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014