Jakarta, 8/1 (Antara) - Otonomi Daerah (Otda) berperan dalam praktik penyimpangan selama proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah, kata anggota Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS, Lucky Djani di Jakarta, Rabu.
"Ada peluang dalam bingkai otda, dimana peran kepala daerah dan pejabat setempat berpengaruh dalam proses penerimaan CPNS di daerah. Ini menjadi semacam sterilisasi kekuasaan di tingkat lokal, termasuk dalam hal pengelolaan birokrasi," kata Lucky dari Institute for Strategic Initative (ISI).
Dia mengatakan proses rekrutmen CPNS tidak dapat lepas dari faktor politik, baik di pusat maupun di daerah. Faktor kedekatan dengan pejabat daerah masih dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelamar.
"Aktivitas seperti itu masuk dalam ranah abu-abu, kadang sulit dipisahkan apakah legal atau ilegal, diperbolehkan atau tidak. Maka proses rekrutmen ini tidak lepas dari proses politik, terutama politik lokal," tambahnya.
Selain proses rekrutmen CPNS, peran politik lokal dalam sistem otonomi daerah juga berpengaruh dalam kegiatan promosi, mutasi dan demosi jabatan di daerah.
"Kemampuan dan kompetensi PNS menjadi tidak berguna tanpa kedekatan atau menjadi bagian dari kelompok berkuasa di lokal," kata Lucky.
Kemampuan daerah dalam melakukan otonomi pemerintahan terlihat dalam proses seleksi tes CPNS Tahun 2013, dimana masih banyak daerah yang belum mengumumkan hasil seleksi.
Terhadap daerah yang belum mengumumkan hasil seleksi tes CPNS, Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan menjalin komunikasi dan koordinasi terhadap daerah-daerah tersebut.
"Kami akan coba berkomunikasi, sampai tenggat waktu pemberkasan pada Februari," kata Ketua Panselnas yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno. ***1***
(T.F013)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
"Ada peluang dalam bingkai otda, dimana peran kepala daerah dan pejabat setempat berpengaruh dalam proses penerimaan CPNS di daerah. Ini menjadi semacam sterilisasi kekuasaan di tingkat lokal, termasuk dalam hal pengelolaan birokrasi," kata Lucky dari Institute for Strategic Initative (ISI).
Dia mengatakan proses rekrutmen CPNS tidak dapat lepas dari faktor politik, baik di pusat maupun di daerah. Faktor kedekatan dengan pejabat daerah masih dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelamar.
"Aktivitas seperti itu masuk dalam ranah abu-abu, kadang sulit dipisahkan apakah legal atau ilegal, diperbolehkan atau tidak. Maka proses rekrutmen ini tidak lepas dari proses politik, terutama politik lokal," tambahnya.
Selain proses rekrutmen CPNS, peran politik lokal dalam sistem otonomi daerah juga berpengaruh dalam kegiatan promosi, mutasi dan demosi jabatan di daerah.
"Kemampuan dan kompetensi PNS menjadi tidak berguna tanpa kedekatan atau menjadi bagian dari kelompok berkuasa di lokal," kata Lucky.
Kemampuan daerah dalam melakukan otonomi pemerintahan terlihat dalam proses seleksi tes CPNS Tahun 2013, dimana masih banyak daerah yang belum mengumumkan hasil seleksi.
Terhadap daerah yang belum mengumumkan hasil seleksi tes CPNS, Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan menjalin komunikasi dan koordinasi terhadap daerah-daerah tersebut.
"Kami akan coba berkomunikasi, sampai tenggat waktu pemberkasan pada Februari," kata Ketua Panselnas yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno. ***1***
(T.F013)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014