Medan, 19/11 (Antara) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku pernah melaporkan Akil Mochtar ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya.
"Tiga kali saya pernah melaporkan Akil Mochtar ke KPK," katanya dalam dialog yang diselenggarakan Komunitas Sahabat Mahfud MD (KSMMD) Sumut di Medan, Senin malam (18/11).
Menurut Mahfud, pelaporan pertama dilakukan pada tahun 2010 karena pihaknya mendapatkan informasi tentang dugaan penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Akil Mochtar.
Informasi tersebut menyebutkan Akil Mochtar yang masih menjadi anggota hakim MK itu berada di belakang praktik penyelundupan yang dilakukan melalui Timor Timur.
Pelaporan kedua terhadap Akil Mochtar dilakukan pada tahun 2011 terkait dugaan suap dalam kasus Bupati Simalungun JR Saragih.
"Saya antar kasus itu ke KPK, sampai saya berhenti dari hakim," katanya.
Namun KPK mengaku tidak menemukan bukti atas dua laporan yang melibatkan Akil Mochtar yang kini ditahan atas dugaan kasus suap tersebut.
Sedangkan pelaporan ketiga terhadap Akil Mochtar dilakukan Mafhud MD terkait sengketa pilkada Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelaporan tersebut dilakukan karena ada pihak tertentu yang menyebutkan dirinya mendapatkan uang dalam jumlah tertentu bersama Akil Mochtar.
"Saya datang ke KPK minta untuk diperiksa," katanya.
Tetapi, kata Mahfud, KPK tidak dapat membuktikan informasi dugaan suap tersebut sehingga pihaknya meminta instansi pemberantas korupsi itu menangkap pihak yang menyebarkan itu itu.
Dia menambahkan dengan alasan bukan kasus korupsi, KPK tidak mau menangkap orang yang menyebarkan isu tersebut dan menganjurkan pihaknya untuk membuat laporan ke institusi kepolisian.
"Namun juga tidak ditangkap sama polisi," kata dia.
Dengan kondisi itu, Mahfud MD menegaskan jika kasus dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Akil Mochtar bukan terjadi ketika masih menjadi anggota hakim MK dibawah kepemimpinannya. (I023)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Tiga kali saya pernah melaporkan Akil Mochtar ke KPK," katanya dalam dialog yang diselenggarakan Komunitas Sahabat Mahfud MD (KSMMD) Sumut di Medan, Senin malam (18/11).
Menurut Mahfud, pelaporan pertama dilakukan pada tahun 2010 karena pihaknya mendapatkan informasi tentang dugaan penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Akil Mochtar.
Informasi tersebut menyebutkan Akil Mochtar yang masih menjadi anggota hakim MK itu berada di belakang praktik penyelundupan yang dilakukan melalui Timor Timur.
Pelaporan kedua terhadap Akil Mochtar dilakukan pada tahun 2011 terkait dugaan suap dalam kasus Bupati Simalungun JR Saragih.
"Saya antar kasus itu ke KPK, sampai saya berhenti dari hakim," katanya.
Namun KPK mengaku tidak menemukan bukti atas dua laporan yang melibatkan Akil Mochtar yang kini ditahan atas dugaan kasus suap tersebut.
Sedangkan pelaporan ketiga terhadap Akil Mochtar dilakukan Mafhud MD terkait sengketa pilkada Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelaporan tersebut dilakukan karena ada pihak tertentu yang menyebutkan dirinya mendapatkan uang dalam jumlah tertentu bersama Akil Mochtar.
"Saya datang ke KPK minta untuk diperiksa," katanya.
Tetapi, kata Mahfud, KPK tidak dapat membuktikan informasi dugaan suap tersebut sehingga pihaknya meminta instansi pemberantas korupsi itu menangkap pihak yang menyebarkan itu itu.
Dia menambahkan dengan alasan bukan kasus korupsi, KPK tidak mau menangkap orang yang menyebarkan isu tersebut dan menganjurkan pihaknya untuk membuat laporan ke institusi kepolisian.
"Namun juga tidak ditangkap sama polisi," kata dia.
Dengan kondisi itu, Mahfud MD menegaskan jika kasus dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Akil Mochtar bukan terjadi ketika masih menjadi anggota hakim MK dibawah kepemimpinannya. (I023)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013