Medan, 4/7 (Antara) - Bandar Udara Internasional Kualanamu tetap akan diresmikan pada 25 Juli 2013 di tengah kekhawatiran atas belum selesainya akses jalan yang terhambat pembebasan lahan serta sarana penunjang lainnya.
"Tetap dong, kita kan sudah komitmen. Internasional sudah tahu. Kita hanya masih harus kerja keras untuk meminimalisasi kekurangannya," kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan kepada wartawan usai rapat dengan delegasi Komisi V DPR-RI di Kualanamu, Kamis, membahas persiapan bandara menjelang peresmian.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto serta pejabat yang terkait dengan pembangunan bandara tersebut.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pembangunan bandara itu sudah selesai 93 persen, sementara yang belum selesai tujuh persen. Dari tujuh persen itu dua persen berkaitan dengan persiapan operasi dan lima persen berupa pembangunan sarana penunjang yang belum selesai.
Sarana penunjang yang belum selesai antara lain belum seluruh akses jalan ke bandara terbuka karena masih ada beberapa bidang tanah yang belum dibebaskan.
Lahan yang belum dibebaskan sebesar 1,17 persen atau seluas 4.761 meter persegi dari total 339.000 meter persegi. Pemilik lahan yang belum dibebaskan itu hanya 18 orang.
Sementara jalur kereta api Medan-Bandara Kualanamu sudah siap digunakan. Rombongan Menhub dan Menteri PU bersama delegasi Komisi V DPR-RI melakukan uji coba naik kereta api itu.
Namun Stasiun Medan masih perlu dioptimalkan, termasuk dalam pengadaan sarana parkir di depan stasiun agar tidak terjadi kemacetan. Pengguna jasa kereta itu harus membayar tiket seharga Rp60.000 dengan waktu tempuh hanya sekitar 40 menit.
Mangindaan mengatakan, menjelang "soft opening" bandara pada 25 Juli tersebut, perlu dibahas tentang manajemen lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, sementara semua kendala harus diupayakan diselesaikan.
Ia mengatakan akan kembali lagi ke Bandara Kualanamu pada 15 atau 16 Juli mendatang untuk memeriksa persiapan peresmian itu.
Bandara tersebut dijadwalkan akan diresmikan atau "grand opening" pada 9 September tahun ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Berkaitan dengan pembebasan tanah, Menteri Mangindaan serta sejumlah anggota Komisi V DPR-RI mendesak pemda untuk segera menyelesaikannya agar akses jalan bisa langsung dibangun oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PU.
"Pemda harus tegas dalam pembebasan lahan. Kami siap memberikan dukungan moral dan politik karena Bandara Kualanamu ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sumut," kata anggota Komisi V DPR-RI Teguh Juwarno.
Ketua Komisi V DPR-RI Laurens Bahang Dama juga berpendapat bahwa "soft opening" bandara harus tetap dilaksanakan pada 25 Juli. "Kita selesaikan yang belum selesai secara bertahap," katanya.(A023)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Tetap dong, kita kan sudah komitmen. Internasional sudah tahu. Kita hanya masih harus kerja keras untuk meminimalisasi kekurangannya," kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan kepada wartawan usai rapat dengan delegasi Komisi V DPR-RI di Kualanamu, Kamis, membahas persiapan bandara menjelang peresmian.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto serta pejabat yang terkait dengan pembangunan bandara tersebut.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pembangunan bandara itu sudah selesai 93 persen, sementara yang belum selesai tujuh persen. Dari tujuh persen itu dua persen berkaitan dengan persiapan operasi dan lima persen berupa pembangunan sarana penunjang yang belum selesai.
Sarana penunjang yang belum selesai antara lain belum seluruh akses jalan ke bandara terbuka karena masih ada beberapa bidang tanah yang belum dibebaskan.
Lahan yang belum dibebaskan sebesar 1,17 persen atau seluas 4.761 meter persegi dari total 339.000 meter persegi. Pemilik lahan yang belum dibebaskan itu hanya 18 orang.
Sementara jalur kereta api Medan-Bandara Kualanamu sudah siap digunakan. Rombongan Menhub dan Menteri PU bersama delegasi Komisi V DPR-RI melakukan uji coba naik kereta api itu.
Namun Stasiun Medan masih perlu dioptimalkan, termasuk dalam pengadaan sarana parkir di depan stasiun agar tidak terjadi kemacetan. Pengguna jasa kereta itu harus membayar tiket seharga Rp60.000 dengan waktu tempuh hanya sekitar 40 menit.
Mangindaan mengatakan, menjelang "soft opening" bandara pada 25 Juli tersebut, perlu dibahas tentang manajemen lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, sementara semua kendala harus diupayakan diselesaikan.
Ia mengatakan akan kembali lagi ke Bandara Kualanamu pada 15 atau 16 Juli mendatang untuk memeriksa persiapan peresmian itu.
Bandara tersebut dijadwalkan akan diresmikan atau "grand opening" pada 9 September tahun ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Berkaitan dengan pembebasan tanah, Menteri Mangindaan serta sejumlah anggota Komisi V DPR-RI mendesak pemda untuk segera menyelesaikannya agar akses jalan bisa langsung dibangun oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PU.
"Pemda harus tegas dalam pembebasan lahan. Kami siap memberikan dukungan moral dan politik karena Bandara Kualanamu ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sumut," kata anggota Komisi V DPR-RI Teguh Juwarno.
Ketua Komisi V DPR-RI Laurens Bahang Dama juga berpendapat bahwa "soft opening" bandara harus tetap dilaksanakan pada 25 Juli. "Kita selesaikan yang belum selesai secara bertahap," katanya.(A023)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013