Balige, Sumut, 4/7 (Antara) - Sedikitnya 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Sumatera Utara, telah menyelesaikan perekaman data serta pengisian formulir untuk penerapan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di daerah tesebut.
“Hampir 65 persen pegawai atau berkisar 3.000 orang dari 4.728 PNS di Tobasa, telah menyelesaikan perekaman biometrik dan aplikasi pemberkasan melalui Bank Sumut,” ujar Kasubbag Pemberitaan Humas Pemkab Tobasa, Robintang Sitepu di Balige, Kamis.
Menurut dia, proses perekaman data dan validasi biometrik, telah dimulai sejak Kamis (27/6) dan berakhir pada Jumat (5/7).
Dikatakannya, KPE merupakan kartu identitas PNS memuat data-data yang dirancang secara khusus, sehingga tidak dapat digandakan dan berbeda dengan kartu pegawai sebelumnya, serta akan memaksimalkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkab Tobasa.
Selain itu, kata dia, juga berfungsi sebagai pengganti kartu pegawai untuk pembayaran gaji, layanan kesehatan (Askes), pensiunan tabungan hari tua, tabungan perumahan dan transaksi keuangan/perbankan serta layanan lainnya.
Untuk layanan pembayaran gaji dan transaksi perbankan, lanjutnya, aplikasi penerapan KPE didukung pihak Bank Sumut.
Guna mempermudah proses perekaman data hingga ke seluruh kecamatan, Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak telah melayangkan Surat edaran tentang penerapan KPE nomor 800/1510/PPK/BKD/2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada seluruh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah di wilayah tersebut.
Sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor E.IV.26.30/V.62.3/99 tanggal 16 April 2013, pengambilan foto dan sidik jari serta validasi data biometrik akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara dan PT.Sucofindo (Persero) untuk penerbitan KPE dimaksud.
Robintang menjelaskan, untuk setiap SKPD Kecamatan dan UPTD di luar Kota Balige, petugas pengumpul data dan validasi biometrik dibagi dalam beberapa Tim yang langsung turun ke lokasi, sesuai jadwal yang ditentukan.
Tim dimaksud, terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tobasa, petugas dari PT. Sucofindo dan pihak PT Bank Sumut.
Robintang menambahkan, pada saat perekaman data, diharapkan para PNS memakai pakaian dinas harian (PDH) lengkap membawa foto copy CPNS, SK Konversi NIP dan KTP yang masih berlaku.
“Dalam pengambilan foto dan sidik jari, seluruh PNS di instansi/unit kerja Pemerintah Tobasa harus hadir secara pribadi, dan tidak boleh diperwakilkan sebab waktunya telah diatur sedemikian rupa, hingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat atau proses belajar mengajar,” katanya. (IN)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
“Hampir 65 persen pegawai atau berkisar 3.000 orang dari 4.728 PNS di Tobasa, telah menyelesaikan perekaman biometrik dan aplikasi pemberkasan melalui Bank Sumut,” ujar Kasubbag Pemberitaan Humas Pemkab Tobasa, Robintang Sitepu di Balige, Kamis.
Menurut dia, proses perekaman data dan validasi biometrik, telah dimulai sejak Kamis (27/6) dan berakhir pada Jumat (5/7).
Dikatakannya, KPE merupakan kartu identitas PNS memuat data-data yang dirancang secara khusus, sehingga tidak dapat digandakan dan berbeda dengan kartu pegawai sebelumnya, serta akan memaksimalkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkab Tobasa.
Selain itu, kata dia, juga berfungsi sebagai pengganti kartu pegawai untuk pembayaran gaji, layanan kesehatan (Askes), pensiunan tabungan hari tua, tabungan perumahan dan transaksi keuangan/perbankan serta layanan lainnya.
Untuk layanan pembayaran gaji dan transaksi perbankan, lanjutnya, aplikasi penerapan KPE didukung pihak Bank Sumut.
Guna mempermudah proses perekaman data hingga ke seluruh kecamatan, Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak telah melayangkan Surat edaran tentang penerapan KPE nomor 800/1510/PPK/BKD/2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada seluruh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah di wilayah tersebut.
Sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor E.IV.26.30/V.62.3/99 tanggal 16 April 2013, pengambilan foto dan sidik jari serta validasi data biometrik akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara dan PT.Sucofindo (Persero) untuk penerbitan KPE dimaksud.
Robintang menjelaskan, untuk setiap SKPD Kecamatan dan UPTD di luar Kota Balige, petugas pengumpul data dan validasi biometrik dibagi dalam beberapa Tim yang langsung turun ke lokasi, sesuai jadwal yang ditentukan.
Tim dimaksud, terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tobasa, petugas dari PT. Sucofindo dan pihak PT Bank Sumut.
Robintang menambahkan, pada saat perekaman data, diharapkan para PNS memakai pakaian dinas harian (PDH) lengkap membawa foto copy CPNS, SK Konversi NIP dan KTP yang masih berlaku.
“Dalam pengambilan foto dan sidik jari, seluruh PNS di instansi/unit kerja Pemerintah Tobasa harus hadir secara pribadi, dan tidak boleh diperwakilkan sebab waktunya telah diatur sedemikian rupa, hingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat atau proses belajar mengajar,” katanya. (IN)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013