Medan, 14/6 (Antara) -Penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) masih menunggu keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM, namun diharapkan dimulai Juni ini juga .
"Kartu BLSM masih sedang dalam proses cetak dan nantinya baru dibagikan dan dananya disalurkan ke masyarakat pascakenaikan harga BBM.Diharapkan dana BLSM itu sudah mulai diterima masyarakat pada akhir Juni atau awal Juli,"kata anggota Komisi VI DPR RI, Atte Sugandi, di Medan, Jumat.
Dia mengatakan itu usai melakukan kunjungan ke pasar tradisional Medan yakni Pusat Pasar dan Pasar Petisah untuk melihat harga bahan pokok untuk kepentingan penentuan kenaikan harga BBM yang direncanakan diputuskan Senin (17/6) mendatang.
Kartu BLSM itu akan diberikan kepada masyaarakat kurang mampu dengan anggaran sekitar Rp150.000 per orang per bulan selama empat kali penyaluran.
Anggaran yang digunakan untuk penyaluran BLSM hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.
Dia menegaskan, pengurangan subsidi BBM yang akan dilakukan
bertujuan memberikan keadilan dan penyaluran yang tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu..
Pengamat ekonomi Sumut Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, pembagian BLSM harus dkawal ketat dan diharapkan benar-benar disalurkan kepada orang yang tepat.
"Kalau tidak tepat sasaran, maka dana BLSM itu menjadi mubajir dan itu berarti dampak negatif kenaikan BBM dirasakan masyarakat, dan bisa menimbulkan gejolak sosial,"katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah dan DPRRI ,Kamis (13/6) lalu sudah menyepakati anggaran BLSM.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit ,di Jakarta, mengatakan, alokasi anggaran BLSM sebesar Rp9,3 triliun atau lebih rendah Rp2,3 triliun dari anggaran yang dipatok sebelumnya Rp11,625 triliun.
Penghematan itu karena penyaluran BLSM sebesar Rp150.000 per bulan yang semula direncanakan lima bulan dipotong menjadi empat bulan.
Mengenai dana penghematan anggaran BLSM sebesar Rp2,3 triliun, menurut Ahmadi, akan diarahkan antara lain untuk pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp1,2 triliun.
Dengan keputusan Banggar DPR tersebut maka kebijakan anggaran untuk BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi tinggal menunggu hasil putusan Rapat Paripurna DPR yang rencananya digelar pada Senin (17/6).***3*** (T.E016/B/M. Taufik/M. Taufik) 14-06-2013 18:27:09
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Kartu BLSM masih sedang dalam proses cetak dan nantinya baru dibagikan dan dananya disalurkan ke masyarakat pascakenaikan harga BBM.Diharapkan dana BLSM itu sudah mulai diterima masyarakat pada akhir Juni atau awal Juli,"kata anggota Komisi VI DPR RI, Atte Sugandi, di Medan, Jumat.
Dia mengatakan itu usai melakukan kunjungan ke pasar tradisional Medan yakni Pusat Pasar dan Pasar Petisah untuk melihat harga bahan pokok untuk kepentingan penentuan kenaikan harga BBM yang direncanakan diputuskan Senin (17/6) mendatang.
Kartu BLSM itu akan diberikan kepada masyaarakat kurang mampu dengan anggaran sekitar Rp150.000 per orang per bulan selama empat kali penyaluran.
Anggaran yang digunakan untuk penyaluran BLSM hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.
Dia menegaskan, pengurangan subsidi BBM yang akan dilakukan
bertujuan memberikan keadilan dan penyaluran yang tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu..
Pengamat ekonomi Sumut Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, pembagian BLSM harus dkawal ketat dan diharapkan benar-benar disalurkan kepada orang yang tepat.
"Kalau tidak tepat sasaran, maka dana BLSM itu menjadi mubajir dan itu berarti dampak negatif kenaikan BBM dirasakan masyarakat, dan bisa menimbulkan gejolak sosial,"katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah dan DPRRI ,Kamis (13/6) lalu sudah menyepakati anggaran BLSM.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit ,di Jakarta, mengatakan, alokasi anggaran BLSM sebesar Rp9,3 triliun atau lebih rendah Rp2,3 triliun dari anggaran yang dipatok sebelumnya Rp11,625 triliun.
Penghematan itu karena penyaluran BLSM sebesar Rp150.000 per bulan yang semula direncanakan lima bulan dipotong menjadi empat bulan.
Mengenai dana penghematan anggaran BLSM sebesar Rp2,3 triliun, menurut Ahmadi, akan diarahkan antara lain untuk pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp1,2 triliun.
Dengan keputusan Banggar DPR tersebut maka kebijakan anggaran untuk BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi tinggal menunggu hasil putusan Rapat Paripurna DPR yang rencananya digelar pada Senin (17/6).***3*** (T.E016/B/M. Taufik/M. Taufik) 14-06-2013 18:27:09
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013