Presiden Jokowi tegaskan aparat hukum jangan dibajak mafia

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan aparat hukum tidak boleh "dibajak" oleh mafia demi kelancaran program-program pemerintah. "Saya ngomong apa adanya, jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata dia, dalam sambutan pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis.

Menurut dia, hukum harus menjamin keberanian para investor, pelaku usaha dan industri untuk berusaha di Tanah Air.

Jokowi menjelaskan aparat penegak hukum harus mendukung program-program strategis pembangunan. Ia meminta aparat meninjau permasalahan hukum yang mengaitkan program-program pembangunan.

"Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran, enggak. Ini harus kita balik hal ini," kata Jokowi.

Dalam rapat itu dia juga meminta kabinetnya untuk memberi penjelasan mengenai sejumlah isu guna mengantisipasi gejolak politik dan keamanan dalam negeri.

Ia mengarahkan pembantunya untuk mengajak masyarakat berdialog dalam pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan. Selain itu dia juga meminta menteri-menterinya untuk memberi pemahaman yang jelas atas program-program yang akan dilakukan pemerintah, contohnya terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. 

Juga baca: Prof Muktie: Ada apa dengan pendidikan hukum?

Juga baca: Presiden kepada Polri pada Hari Bhayangkara: berantas mafia hukum