Kasal: 29 negara ikuti Konferensi Internasional Pasukan Bersenjata Modern

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana Siwi Sukma Adji mengatakan, sebanyak 29 negara dan satu organisasi regional mengikuti Konferensi Internasional tentang Persiapan Pasukan Bersenjata Modern untuk Pemeliharaan Perdamaian pada Abad XXI.

"Hadir juga pembicara-pembicara yang merupakan tokoh-tokoh internasional di bidang misi perdamaian dunia," kata Laksamana Siwi dalam sambutannya pada acara konferensi yang diselenggarakan atas kerja sama TNI dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), di Jakarta, Selasa.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi salah satu kontribusi positif Indonesia dan seluruh negara untuk dunia yang lebih damai dan sejahtera.

"Dunia yang damai dan sejahtera tidak hanya menjadi dambaan kita semua, melainkan pula warisan dan hak bagi anak cucu kita di masa mendatang," ujarnya.

Adapun materi yang akan dibahas dalam konferensi itu terkait perlindungan terhadap masyarakat sipil pada konflik bersenjata, operasi perdamaian, peran wanita pada operasi perdamaian, serta peran kedokteran militer pada misi perdamaian.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka secara langsung konferensi yang menekankan peran penting angkatan bersenjata dalam menentukan efektivitas misi perdamaian.

"Sebagai pasukan multinasional gabungan berbagai negara anggota PBB, efektivitas misi perdamaian PBB akan ditentukan oleh efektivitas negara-negara kontributornya sendiri. Walaupun saya juga harus tekankan bahwa 'peacekeeping is more than the sum of its parts'," kata Wapres dalam sambutannya.

Menurut JK, angkatan bersenjata sebagai tulang punggung misi pemeliharaan perdamaian PBB yang perlu terus dikembangkan kemampuannya.

Misi perdamaian PBB membutuhkan modernisasi yang tidak hanya terbatas kepada teknologi, maupun doktrin modern, namun juga kepada kapabilitas dan kapasitas yang dibutuhkan para penjaga perdamaian.

"Hal-hal seperti kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, ataupun pemahaman memadai terhadap hukum kemanusiaan internasional," kata Wapres menyebutkan "soft skills" yang dibutuhkan angkatan bersenjata memahami mandat dan lingkungan kerjanya.

Kapabilitas dan kemampuan "soft skills" para penjaga perdamaian dikatakan Wapres harus dapat merebut simpati dari masyarakat di tempat bertugas.

Wapres mengapresiasi konferensi tersebut sebagai kesempatan sejumlah negara untuk bertukar pikiran dan bersiap agar tepat guna pada abad XXI.

"Karena perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Perdamaian hanya dapat diraih dengan pengertian," demikian Wapres.