Limapuluh, 7/7 (Antarasumut) - DPRD Kabupaten Batubara menerima dan menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 melalui sidang paripurna yang digelar Selasa.Diawali dengan Fraksi Golkar melalui juru biacaranya Fahmi Suhaimi menyampaikan rasa kekecewaan Fraksinya atas capain yang diraih terhadap LKPD yang dinilai oleh BPK melalui LHP,tidak di berikan penilaian atau disclaimer.Menurut Sekretaris Fraksi Golkar itu pelaksanaan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Batubara yang menitik beratkan pada empat sektor prioritas mencakup pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.Hanya saja masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan dari sisi kinerja SKPD terutama terhadap penyusunan neraca keuangan daerah yang tepat waktu dan koorperatif terhadap pemeriksaan oleh BPK.Selain itu sangat di perlukan keprofesionalan dan mekanisme dalam penyusunan managemen di lungkungan RSUD Batubara.Fraksi lain di DPRD Batubara,PP,Gerindra,Nasdem,PDIP dan Partai Demokrat PKPI melalui juru bicaranya masing masing menyoroti penyertaan modal di arahkan ke PT Pembangunan Batra Berjaya yang merupakan salah satu BUMD yang dimiliki Pemkab Batubara.Menurut Ketua Fraksi PPP Ahmad Badri penyertaan modal tersebut perlu ditinjau ulang kembali dan belum dapat memberikan masukan yang terbaik untuk masyarakat Batubara,selain itu perlunya perubahan struktur RSUD Batubara menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Dari sejumlah catatan yang disampaikan masing-masing Fraksi, menyimpulkan menerima LKPD Bupati Batubara 2014 untuk di jadikan Perda dan masuk dalam lembaran Negara.Sementara itu dalam sambutan Bupati Batubara yang disampaikan oleh Sekdakab Erwin SE ,mengatakan audit yang telah dihasilkan melalui LHP BPK-SU yang tidak memberikan pendapat (Disclaimer) berdasarkan tiga penilaian.Penilaian pertama,pengelolaan pendapatan asli daerah yang lemah,kedua,pengelolaan kas di bendahara pengeluran tidak memadai dan pengelolaan asset tidak tertip.Atas penilaian tersebut ,Bupati OK Arya menyampaikan solusi yang harus di tempuh pada tahun mendatang, dengan membangun sistem pengedalian intern yang baik di masing masing SKPD, meningkatkan jumlah kualitas SDM yang memiliki latar belakang keuangan dan pengelolaan keuangan.Juga meningkatkan peran dan fungsi inspektorat dengan menempatkan tenaga professional,serta melakukan koreksi dan penyusuaian terhadap neraca awal yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintah yang diatur dalam PPNo 24 Tahun 2015.
DPRD Batubara Terima LKPD Bupati 2014
Selasa, 7 Juli 2015 14:00 WIB 1609
