"Bila benar Partai Koalisi Liberal-Nasional memenangi Pemilu maka yang patut diwaspadai adalah kebijakan Pemerintah Australia untuk menggelontorkan uang ke Indonesia sebesar AUS$ 420 Juta untuk menyelesaikan masalah penyelundupan manusia (people smuggling)," kata Hikmahanto di Jakarta, Senin.
Menurut dia, berdasarkan sejumlah survei partai oposisi yang dipimpin oleh Tony Abbot diperkirakan akan memenangkan pemilihan umum di Australia pada 7 September mendatang.
Sebelumnya, kata dia, Abbot dalam pernyataannya yang dikutip oleh The Australian pada 27 Agustus merasa penentangan Ketua Komisi I DPR RI terhadap programnya tidak berarti Jakarta akan menolak program penggelontoran uang untuk menyelesaikan penyelundupan manusia.
Hikmahanto menilai Abbot dengan percaya diri mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dapat diajak bekerja sama untuk mengimplementasikan janji kampanyenya.
"Bila terpilih, maka rakyat Australia akan menagih janji Abbot. Abbot pun akan memastikan pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan yang telah digariskan. Menjadi pertanyaan bagaimana Abbot dapat memastikan pemerintah Indonesia akan bisa menerima programnya?," katanya.
Lebih lanjut Hikmahanto menilai Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono patut mewaspadai pejabat-pejabat yang memberi informasi yang tidak benar sehingga keputusan dan kebijakan tidak akan berpihak kepada kepentingan Indonesia.
"Indonesia pernah mengalami hal seperti ini ketika isu Corby mencuat dalam agenda Pemilu di Australia. Janji (Julia) Gillard untuk mengupayakan pengembalian Corby telah membuat Presiden Yudhoyono dalam posisi dilematis antara suara rakyat sendiri dengan keinginan Pemerintah Australia," katanya seraya merujuk pada keputusan Presiden mengabulkan grasi kepada Corby dan rakyat pun tersakiti hatinya.
Ia mengingatkan bahwa peristiwa itu bukannya tidak mungkin terulang kembali.
"Oleh karenanya segenap komponen bangsa, termasuk KPK, patut mewaspadai progam Abbot ketika akan diimplementasikan. Semua harus memastikan agar program Abbot untuk menyelesaikan penyelundupan manusia yang merendahkan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan uang tidak dilakukan," ujarnya.***1***
A017*g003/b/a011 arnaz (L.A017*G003/B/A.F. Firman/A.F. Firman) 02-09-2013 19:15:10
Pewarta: Akhmad Kusaeni:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
