Menteri Dalam Negeri dalam sambutan yang dibacakan Bupati Samosir, Ir. Mangindar Simbolon, mengatakan, pemerintah daerah selaku penanggung jawab utama penanggulangan kebakaran di daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas institusi pemadam kebakaran. Hal itu untuk pengurangan resiko kebakaran disetiap tahapan management kebakaran, baik pada pra kebakaran dengan mengedepankan tindakan preventif daripada responsif.
Peringatan hari DAMKAR sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kabakaran yang setia, siap siaga sepanjang hari yang tak mengenal hari libur, dan sigap merespon , tanggap darurat kebakaran dengan semboyan ”Pantang Pulang sebelum Api Padam Walaupun Nyawa Taruhannya”.
Peringatan Upacara Peringatan hari Damkar sekaligus sebagai gerakan seruan kepada seluruh anak bangsa Indonesia agar waspada kebakaran dan pencemaran asap untuk mendukung pemantapan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Institusi pemadam kebakaran berperan pada penyusunan perencanaan pembangunan dan melakukan pengawasan terhadap akses dan perlindungan kebakaran disetiap pembangunan pemanfaatan tata ruang dan terlibat langsung memberi rekomendasi terhadap proteksi kebakaran.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi disetiap Pemda, institusi pemadam kebakaran kondisinya masih memprihatinkan antara lain jumlah dan kompetensi aparatur damkar, sarana dan prasarana yang tidak memadai, masih jauh dibawah standar sehingga tidak optimal untuk melakukan pengurangan resiko kebakaran. Dalam peningkatan kapasitas Institusi pemadam kebakaran dan mengurangi resiko kebakaran, Mendagri menekankan tujuh hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah.
Pertama katanya paradigma penanggulangan kebakaran mengedepankan preventif dengan kegiatan mitigasi penyuluhan , inspeksi dan penegakan hukum. Kedua, waktu tanggap darurat kebakaran satgas damkar tiba ditempat kejadia tidak lebih dari 15 menit dengan cara mendekatkan pos pelayanan pemadam kebakaran di wilayah yang berpotensi kebakaran.
Ketiga, peningkatan jumlah aparatur satgas damkar memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 6 orang untuk setiap satu unit mobil damkar.Keempat, peningkatan jumlah mobil damkar dan pos wilayah damkar minimal i unit untuk setiap pendukung masksimal 25.000 jiwa. Kelima, perbaikan gizi petugas siapsiaga, perlindungan diri satgas damkar dari panas api, dan kesejahteraan satgas.
Keenam, membangun kerjasama satgas pelayanan pemadam kebakaran dengan daerah lain karena pelayanan pemadam kebakaran tidak mengenal batas wilayah administrasi. Ketujuh, mengedepankan pemberdayaan komunitas dunia usaha dan masyarakat dalam pengurangan resikio kebakaran.
Data kebencanaan nasional tahun 2012 menunjukkan intensitas kejadian kebakaran menempati urutan kedua setelah banjir. Kementerian Kehutanan merilis data bahwa 80 % titik hotspot kebakaran terjadi diluar kawasan hutan yaitu di wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan umum bidang pemadam kebakaran kepada masyarkat Pemerintah Daerah harus memenuhi target pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012.
Disela sela, upacara tersebut, Bupati Ir. Mangindar Simbolon menghimbau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempersiapkan penyelenggaraan yang tekait dengan APBD. Walaupun penetapan APBD tergolong lambat tetapi tidak menjadi alasan terlambat untuk penyelenggaraan APBD tersebut, dengan harapan minggu ini dapat diserahkan kepada pemprovsu untuk di evaluasi.
Disiplin aparat pemerintah perlu ditingkatkan, dan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melanggar. “saya secara diam-diam akan menugaskan staf untuk menilai setiap pegawai” tegas Bupati Ir. Mangindar Simbolon.
:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.