Medan, 6/2 (ANTARA) - Petani, nelayan dan pedagang di Sumatera Utara hingga kini belum banyak menikmati kemudahan kredit usaha rakyat (KUR) dan berharap bisa mendapat dalam tahun 2013.
"KUR dan jenis kredit lainnya berbunga ringan untuk rakyat
diharapkan segera dapat dinikmati masyarakat kecil," kata Ketua Himpunan Petani Jagung Indonesia (Hipajagin) Jemat Sebayang di Medan, Selasa.
Ia mengatakan itu pada Rapat Koordinasi KUR Kantor Pimpinan Wilayah IX dan Perbankan Sumut dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI.
Menurut Jemat Sebayang, kalaupun ada yang menikmati kredit murah itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan atau kedekatan dengan pejabat atau pihak bank yang jumlah hanya sedikit.
Bahkan di kalangan masyarakat kecil ada istilah "pemerintah texas" yang diartikan siapa kuat dia yang dapat atau menang.
Pendapat senada juga diungkapkan Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, ihya Ulumuddin, serta memberikan contoh menyangkut program alokasi bahan bakar minyak (BBM) ke nelayan hanya dinikmati segelintir nelayan dan itupun karena ketua kelompok nelayannya pintar melakukan pendekatan.
"Jangan tanya lagi soal KUR. Malah banyak yang tidak tahu," katanya.
Sementara Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut, M.E Girsang menyebutkan, kredit KUR masih sebatas impian bagi petani.
Bukan hanya karena masih berbelitnya birokrasi, tetapi juga karena adanya keharusan agunan untuk mendapatkan kredit itu.
Ketua Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumut, H.Harmon Habib, menegaskan, KUR itu juga tidak menyentuh pedagang, padahal para pedagang itu jelas berjualan di pasar tradisional yang disiapkan pemerintah.
Perbankan khususnya bank pemerintah, kata dia, terkesan masih alergi dengan pedagang.
Menanggapi keluhan petani, nelayan dan pedagang soal KUR itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumut bidang UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif, Ichsan Taufiq, mengaku prihatin melihat bahwa program bagus pemerintah seperti KUR itu tidak dinikmati masyarakat.
"Kalau semua kelompok menyatakan tidak mendapat KUR yang menjadi pertanyaan jadi dana itu untuk siapa dan ke mana,"katanya.
Begitupun, kata dia, karena masalah itu sudah dikemukakan dalam diskusi yang dihadiri berbagai kalangan terkait, ke depannya harus ada komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah hambatan KUR itu.
Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba menyebutkan, pihaknya berharap perbankan, Bank Indonesia, dinas terkait serta petani, nelayan dan pedagang saling mengevaluasi dan berkomitmen untuk bisa menjalankan dan menikmati KUR itu.
"Apapun masalahnya, program KUR yang dibuat pemerintah harus benar-benar dijalankan," katanya.
Untuk solusi agunan yang menjadi permasalahan, kata dia, pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah adalah salah satu solusi tepat.
Perusahaan pejamin kredit daerah itu harus segera dioperasikan untuk bisa membantu masyarakat berhadapan dengan BAKN.
Kepala Perwakilan BI Wilayah IX, Sumut dan Aceh, Hari Utomo, menyebutkan, menyikapi permasalahan KUR dari dialog tersebut, maka dinilai perlu ada pembentukan forum koordinasi KUR Sumut agar permasalahan di KUR bisa diatasi dan berakhir pada peningkatan penyaluran KUR
Menurut dia, meski masyarakat mengaku KUR belum dinikmati maksimal, tetapi penyerapan KUR di Sumut semakin besar.
Tahun lalu misalnya, penyaluran KUR sudah mencapai Rp2,30 triliun dengan jumlah debitur 318.294 orang.
Realisasi KUR di 2012 itu tumbuh 44,17 persen dibandingkan tahun 2011 dan tercatat tertinggi ke empat setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"KUR dan jenis kredit lainnya berbunga ringan untuk rakyat
diharapkan segera dapat dinikmati masyarakat kecil," kata Ketua Himpunan Petani Jagung Indonesia (Hipajagin) Jemat Sebayang di Medan, Selasa.
Ia mengatakan itu pada Rapat Koordinasi KUR Kantor Pimpinan Wilayah IX dan Perbankan Sumut dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI.
Menurut Jemat Sebayang, kalaupun ada yang menikmati kredit murah itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan atau kedekatan dengan pejabat atau pihak bank yang jumlah hanya sedikit.
Bahkan di kalangan masyarakat kecil ada istilah "pemerintah texas" yang diartikan siapa kuat dia yang dapat atau menang.
Pendapat senada juga diungkapkan Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, ihya Ulumuddin, serta memberikan contoh menyangkut program alokasi bahan bakar minyak (BBM) ke nelayan hanya dinikmati segelintir nelayan dan itupun karena ketua kelompok nelayannya pintar melakukan pendekatan.
"Jangan tanya lagi soal KUR. Malah banyak yang tidak tahu," katanya.
Sementara Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut, M.E Girsang menyebutkan, kredit KUR masih sebatas impian bagi petani.
Bukan hanya karena masih berbelitnya birokrasi, tetapi juga karena adanya keharusan agunan untuk mendapatkan kredit itu.
Ketua Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumut, H.Harmon Habib, menegaskan, KUR itu juga tidak menyentuh pedagang, padahal para pedagang itu jelas berjualan di pasar tradisional yang disiapkan pemerintah.
Perbankan khususnya bank pemerintah, kata dia, terkesan masih alergi dengan pedagang.
Menanggapi keluhan petani, nelayan dan pedagang soal KUR itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumut bidang UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif, Ichsan Taufiq, mengaku prihatin melihat bahwa program bagus pemerintah seperti KUR itu tidak dinikmati masyarakat.
"Kalau semua kelompok menyatakan tidak mendapat KUR yang menjadi pertanyaan jadi dana itu untuk siapa dan ke mana,"katanya.
Begitupun, kata dia, karena masalah itu sudah dikemukakan dalam diskusi yang dihadiri berbagai kalangan terkait, ke depannya harus ada komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah hambatan KUR itu.
Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba menyebutkan, pihaknya berharap perbankan, Bank Indonesia, dinas terkait serta petani, nelayan dan pedagang saling mengevaluasi dan berkomitmen untuk bisa menjalankan dan menikmati KUR itu.
"Apapun masalahnya, program KUR yang dibuat pemerintah harus benar-benar dijalankan," katanya.
Untuk solusi agunan yang menjadi permasalahan, kata dia, pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah adalah salah satu solusi tepat.
Perusahaan pejamin kredit daerah itu harus segera dioperasikan untuk bisa membantu masyarakat berhadapan dengan BAKN.
Kepala Perwakilan BI Wilayah IX, Sumut dan Aceh, Hari Utomo, menyebutkan, menyikapi permasalahan KUR dari dialog tersebut, maka dinilai perlu ada pembentukan forum koordinasi KUR Sumut agar permasalahan di KUR bisa diatasi dan berakhir pada peningkatan penyaluran KUR
Menurut dia, meski masyarakat mengaku KUR belum dinikmati maksimal, tetapi penyerapan KUR di Sumut semakin besar.
Tahun lalu misalnya, penyaluran KUR sudah mencapai Rp2,30 triliun dengan jumlah debitur 318.294 orang.
Realisasi KUR di 2012 itu tumbuh 44,17 persen dibandingkan tahun 2011 dan tercatat tertinggi ke empat setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013