Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan basis atau pangkalan data (database) perlu dibuat di provinsi-provinsi agar kebijakan terkait sektor tersebut tepat sasaran.

"Bagi kami database itu penting," ujar Ketua Pokja Tugas Pembantuan Direktorat Kuliner Kriya Desain dan Fesyen Kemenparekraf Yanuar Arif saat ditemui di Kabupaten Deli Serdang, Rabu.

Yanuar melanjutkan keberadaan basis data tersebut menjadi landasan kebijakan untuk pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM baik di tingkat provinsi maupun nasional.

UMKM, kata dia, memang tidak bisa dilepaskan dari ekonomi kreatif karena beberapa aspek dari kedua sektor itu saling beririsan.

"Sektor ekonomi kreatif dan UMKM ini beririsan. Jadi ke depan ini bisa diintegrasikan agar data pelaku UMKM bisa masuk ke ekonomi kreatif," katanya.
 

Salah satu provinsi yang tengah mengumpulkan data untuk penyusunan pangkalan data ekonomi kreatif itu adalah Sumatera Utara.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut Zumri Sulthony menyebut bahwa penyusunan data itu menjadi salah satu pekerjaan rumah pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya.

Terkait hal itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Disbudparekraf Sumut Simon Siregar mengatakan bahwa proses pengumpulan data ekonomi kreatif di wilayahnya sedang berlangsung.

Menurut Simon, data tersebut sampai mencakup hal-hal detail misalnya sampai ke alamat. Data ekonomi kreatif itu pun diburu hingga ke desa atau kelurahan.

Oleh karena itu, dia menegaskan, pihaknya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan database ekonomi kreatif tersebut.
 

"Nantinya semua akan dikumpulkan dan dapat diakses melalui aplikasi di situs web," tutur Simon.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenparekraf: Basis data ekonomi kreatif perlu untuk kebijakan

Pewarta: Michael Siahaan

Editor : Juraidi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024