Sekretaris Daerah Langkat Amril menyampaikan jawaban bupati atas pandangan umum dari fraksi-fraksi perihal Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, di gedung DPRD.
Hal itu disampaikan Kadis Kominfo Wahyudiarto, di Stabat, Rabu (26/6).
Pada kesempatan itu Sekda menyampaikan jawaban dari pandangan umum dari setiap fraksi, dimana di sampaikan bahwa jawaban yang kami sajikan saat ini adalah jawaban dari pertanyaan–pertanyaan anggota dewan yang terhormat yang bersifat penting dan mendesak.
Jika terdapat hal yang sama atas pertanyaan yang diajukan, maka hanya kami jawab sekali, sedangkan hal–hal yang bersifat saran dan himbauan akan kami rekapitulasi untuk dibahas, dipelajari, dan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya.
Amril pun menyampaikanjawaban atas pandangan umum dari fraksi Partai Nasdem salah satu poinnya tentang pedoman penyusunan APBD, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI dijadikan sebagai tolak ukur dan peringatan bagi pemerintah daerah dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.
Lalu poin-poin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pemkab Langkat harus mengacu kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Poin dari Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan yaitu, mengenai PAD Tahun 2022, mengenai gedung sekolah SD dan SMP masih rusak berat.
Berikutnya poin dari Fraksi Partai Amanat Nasional terkait upaya menggali potensi guna meningkatkan PAD serta merealisasikan aspirasi masyarakat melalui pokir-pokir anggota DPRD.
Lanjutnya poin dari Fraksi Bintang Persatuan Indonesia yaitu terkait anggaran pendidikan dilaksanakan secara transparan, efesiensi, dan efektif, serta terhadap pelayanan puskesmas pembantu, Fraksi Golongkan Karya yaitu, pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, terkait pengelolaan retribusi kendaraan bermotor yang hanya terealisasi sekitar 25,02 persen.
Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat merupakan Pemkab. langkat lebih berinovasi dalam meningkatkan PAD, melaksanakan perencanaan anggaran dilakukan secara matang melalui tahapan proses, Fraksi Gerakan Indonesia Raya memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang vital bagi kepentingan masyarakat, melakukan pengawasan yang insentif terhadap para rekanan pelaksanaan dilapangan dalam menjaga kualitas pekerjaan dan tepat waktu.
Selanjutnya Ketua DPRD Langkat Sribana PA menyampaikan jawaban ini akan dibahas oleh Badan Anggaran bersama-sama Pemkab Langkat.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Hal itu disampaikan Kadis Kominfo Wahyudiarto, di Stabat, Rabu (26/6).
Pada kesempatan itu Sekda menyampaikan jawaban dari pandangan umum dari setiap fraksi, dimana di sampaikan bahwa jawaban yang kami sajikan saat ini adalah jawaban dari pertanyaan–pertanyaan anggota dewan yang terhormat yang bersifat penting dan mendesak.
Jika terdapat hal yang sama atas pertanyaan yang diajukan, maka hanya kami jawab sekali, sedangkan hal–hal yang bersifat saran dan himbauan akan kami rekapitulasi untuk dibahas, dipelajari, dan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya.
Amril pun menyampaikanjawaban atas pandangan umum dari fraksi Partai Nasdem salah satu poinnya tentang pedoman penyusunan APBD, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI dijadikan sebagai tolak ukur dan peringatan bagi pemerintah daerah dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.
Lalu poin-poin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pemkab Langkat harus mengacu kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Poin dari Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan yaitu, mengenai PAD Tahun 2022, mengenai gedung sekolah SD dan SMP masih rusak berat.
Berikutnya poin dari Fraksi Partai Amanat Nasional terkait upaya menggali potensi guna meningkatkan PAD serta merealisasikan aspirasi masyarakat melalui pokir-pokir anggota DPRD.
Lanjutnya poin dari Fraksi Bintang Persatuan Indonesia yaitu terkait anggaran pendidikan dilaksanakan secara transparan, efesiensi, dan efektif, serta terhadap pelayanan puskesmas pembantu, Fraksi Golongkan Karya yaitu, pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, terkait pengelolaan retribusi kendaraan bermotor yang hanya terealisasi sekitar 25,02 persen.
Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat merupakan Pemkab. langkat lebih berinovasi dalam meningkatkan PAD, melaksanakan perencanaan anggaran dilakukan secara matang melalui tahapan proses, Fraksi Gerakan Indonesia Raya memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang vital bagi kepentingan masyarakat, melakukan pengawasan yang insentif terhadap para rekanan pelaksanaan dilapangan dalam menjaga kualitas pekerjaan dan tepat waktu.
Selanjutnya Ketua DPRD Langkat Sribana PA menyampaikan jawaban ini akan dibahas oleh Badan Anggaran bersama-sama Pemkab Langkat.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024