Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution menargetkan kinerja prioritas pembangunan kota hingga akhir tahun ini menyusul disetujuinya perubahan APBD Kota Medan 2023 sebesar Rp7,29 triliun lebih.
"Perubahan APBD 2023 harus tetap menjadi instrumen guna mewujudkan berbagai target kinerja prioritas pembangunan kota yang telah ditetapkan bersama," ungkap Bobby di Medan, Rabu.
Melalui dukungan APBD Kota Medan, lanjut dia, berbagai langkah dan strategi pembangunan kota bisa tetap efektif berjalan, tidak hanya sebagai stimulus bagi perekonomian kota.
Selain itu, juga untuk mendukung pelaksanaan program-program subsidi berbasis kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Medan.
Persetujuan bersama DPRD Kota Medan dengan kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Perubahan APBD Kota Medan 2023 menyepakati pendapatan daerah sebesar Rp7,29 triliun, belanja daerah Rp7,84 triliun dan pembiayaan netto Rp548,54 miliar.
"Termasuk program-program yang ditujukan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, stunting (gagal tumbuh) dan lain-lain secara optimal," katanya.
Wali kota juga menyebut perubahan APBD Kota Medan ini bisa menjadi kerangka anggaran yang mendorong pembangunan kota secara lebih merata, dan menjaga stabilitas ekonomi.
"Seperti pengendalian inflasi, terjangkau harga berbagai bahan pokok serta tumbuh dan berkembangnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) sebagai basis paling besar ekonomi kota," papar Bobby.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan Teuku Bahrumsyah mengatakan hasil finalisasi perubahan APBD Kota Medan 2023 terdapat beberapa catatan penting.
Pihaknya juga menyoroti beberapa perangkat daerah maupun dinas yang digabungkan di anggaran lebih, dan merasionalkan kembali asumsi-asumsi pendapatan.
"Baik pendapatan bersumber dari transfer pusat, provinsi dan PAD (pendapatan asli daerah) dengan asumsi-asumsi belanja, seperti belanja modal, belanja operasional dan belanja pegawai," bebernya.
Legislator ini berharap penyesuaian asumsi-asumsi tersebut bisa dilakukan di sisa akhir tahun ini, sehingga tidak menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
"Kita harapkan akhir tahun ini tidak banyak menimbulkan Silpa, dan disahkan perubahan APBD ini bisa mempercepat pembangunan yang masih mangkrak," tutur Bahrumsyah.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023