Polda Sumatera Utara serius dalam menangani masalah stunting (kurang gizi) terhadap anak di wilayah provinsi itu yang tengah digencarkan pemerintah.
Keseriusan itu dibuktikan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dengan mengumpulkan seluruh Satuan Tugas (Satgas) Stunting tngkat provinsi itu, terdiri Dinkes, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), BKKBN, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), bertempat di Mapolda.
"Meminta langkah-langkah aplikatif dalam penanganan masalah stunting dan edukasi agar tepat sasaran kepada masyarakat," kata Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, dalam keterangannya, Minggu.
"Saya kumpulkan para Satgas Stunting untuk mengetahui sudah sejauh mana bekerja menangani masalah stunting di Sumatera Utara," ucapnya.
Panca juga menekankan kepada para Satgas Stunting untuk membuat program serta menentukan batas waktu perawatan anak stunting dengan jelas.
"Personel bhabinkamtibmas, serta bidan desa akan diarahkan untuk bergerak cepat dalam hal pendataan, perawatan dan pengawasan anak-anak stunting," katanya.
Kapolda mengatakan, berdasarkan hasil rapat pada pertemuan dalam menangani masalah stunting pihak BKKBN Sumut masih menemukan kendala adanya anggaran yang belum terserap dikarenakan belum terencananya kegiatan penanganan stunting.
Selain itu, masih kurangnya dukungan sosialisasi terkait pelayanan KB. Walaupun begitu sudah ada dapur sehat menyediakan makanan bergizi dan murah untuk diberikan sebanyak empat kali dalam satu bulan kepada penderita stunting melalui anggaran APBD.
"Nantinya akan dibentuk program bapak asuh untuk anak-anak stunting," katanya menjelaskan.
Panca menambahkan Dinkes Sumut dalam mengatasi masalah stunting telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Gubernur Sumut, Wagub Sumut, BKKBN, Bappeda.
Kemudian, juga sudah ada aplikasi APGBM di beberapa rumah sakit yang berisi informasi anak terdeteksi stunting dan akan dibagikan username.
"Saya harap kita bekerja sama agar capaian penanganannya jelas dan terukur," kata Kapolda Sumut.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Keseriusan itu dibuktikan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dengan mengumpulkan seluruh Satuan Tugas (Satgas) Stunting tngkat provinsi itu, terdiri Dinkes, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), BKKBN, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), bertempat di Mapolda.
"Meminta langkah-langkah aplikatif dalam penanganan masalah stunting dan edukasi agar tepat sasaran kepada masyarakat," kata Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, dalam keterangannya, Minggu.
"Saya kumpulkan para Satgas Stunting untuk mengetahui sudah sejauh mana bekerja menangani masalah stunting di Sumatera Utara," ucapnya.
Panca juga menekankan kepada para Satgas Stunting untuk membuat program serta menentukan batas waktu perawatan anak stunting dengan jelas.
"Personel bhabinkamtibmas, serta bidan desa akan diarahkan untuk bergerak cepat dalam hal pendataan, perawatan dan pengawasan anak-anak stunting," katanya.
Kapolda mengatakan, berdasarkan hasil rapat pada pertemuan dalam menangani masalah stunting pihak BKKBN Sumut masih menemukan kendala adanya anggaran yang belum terserap dikarenakan belum terencananya kegiatan penanganan stunting.
Selain itu, masih kurangnya dukungan sosialisasi terkait pelayanan KB. Walaupun begitu sudah ada dapur sehat menyediakan makanan bergizi dan murah untuk diberikan sebanyak empat kali dalam satu bulan kepada penderita stunting melalui anggaran APBD.
"Nantinya akan dibentuk program bapak asuh untuk anak-anak stunting," katanya menjelaskan.
Panca menambahkan Dinkes Sumut dalam mengatasi masalah stunting telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Gubernur Sumut, Wagub Sumut, BKKBN, Bappeda.
Kemudian, juga sudah ada aplikasi APGBM di beberapa rumah sakit yang berisi informasi anak terdeteksi stunting dan akan dibagikan username.
"Saya harap kita bekerja sama agar capaian penanganannya jelas dan terukur," kata Kapolda Sumut.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023