Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly mengatakan Pemerintah Indonesia dan Cina sedang mengupayakan kerja sama di bidang penanganan kejahatan transnasional.
"Kerja sama ini dilatarbelakangi Cina dianggap memiliki peran penting membantu negara ASEAN dalam menangani isu tersebut," kata Menkumham RI Yasonna Hamonangan Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Yasonna mengatakan sebagai negara mitra dialog ASEAN, Cina dianggap memiliki peran penting dalam membantu ASEAN dan lebih efektif menangani isu kejahatan transnasional.
Baca juga: Empat orang tewas dalam peristiwa kebakaran di Paluta Sumut
Hal tersebut disampaikan usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
"Untuk itu, Indonesia dan Cina perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam ruang lingkup penegakan hukum," kata Yasonna.
Dalam pertemuan itu, Menkumham dan Duta Besar Cina membahas kerja sama bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Cina yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006.
"Kita memiliki perjanjian 'mutual legal assistance' yang sudah disahkan. Namun, terkait ekstradisi Indonesia dan Cina belum memiliki perjanjian," jelas dia.
Selain itu, Menkumham dan Lu Kang membahas kerja sama di bidang imigrasi dan kekayaan intelektual yang telah dijalin antara Kemenkumham dengan Cina National Intellectual Property (CNIPA) yang ditandatangani pada 2019.
Kerja sama kedua negara semakin menguat pada saat pandemi COVID-19. Pada 26 Juni 2020 telah dilaksanakan serah terima objek hibah berupa tiga set kamera pendeteksi suhu tubuh dari Kedutaan Besar Cina kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sementara itu, Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang menyampaikan persetujuan kerja sama kedua negara dalam hal penanganan kejahatan transnasional.
"Tentu perlu adanya kerja sama antara Indonesia dengan Cina dalam menangani isu kejahatan transnasional ini," Kata Duta Besar Cina.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Kerja sama ini dilatarbelakangi Cina dianggap memiliki peran penting membantu negara ASEAN dalam menangani isu tersebut," kata Menkumham RI Yasonna Hamonangan Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Yasonna mengatakan sebagai negara mitra dialog ASEAN, Cina dianggap memiliki peran penting dalam membantu ASEAN dan lebih efektif menangani isu kejahatan transnasional.
Baca juga: Empat orang tewas dalam peristiwa kebakaran di Paluta Sumut
Hal tersebut disampaikan usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
"Untuk itu, Indonesia dan Cina perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam ruang lingkup penegakan hukum," kata Yasonna.
Dalam pertemuan itu, Menkumham dan Duta Besar Cina membahas kerja sama bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Cina yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006.
"Kita memiliki perjanjian 'mutual legal assistance' yang sudah disahkan. Namun, terkait ekstradisi Indonesia dan Cina belum memiliki perjanjian," jelas dia.
Selain itu, Menkumham dan Lu Kang membahas kerja sama di bidang imigrasi dan kekayaan intelektual yang telah dijalin antara Kemenkumham dengan Cina National Intellectual Property (CNIPA) yang ditandatangani pada 2019.
Kerja sama kedua negara semakin menguat pada saat pandemi COVID-19. Pada 26 Juni 2020 telah dilaksanakan serah terima objek hibah berupa tiga set kamera pendeteksi suhu tubuh dari Kedutaan Besar Cina kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sementara itu, Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang menyampaikan persetujuan kerja sama kedua negara dalam hal penanganan kejahatan transnasional.
"Tentu perlu adanya kerja sama antara Indonesia dengan Cina dalam menangani isu kejahatan transnasional ini," Kata Duta Besar Cina.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022