Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan menilai Wali Kota Medan Bobby Nasution jangan mengenyampingkan peran partai politik (parpol) dalam menekan pemerintah pusat.
"Peran parpol khusus persoalan ini sangat besar, karena parpol bisa menggerakkan anggota DPR RI secara bersama mendorong agar masalah ini diselesaikan," jelas Syaiful di Medan, Senin (14/3).
Ketika suatu aspirasi dari daerah disampaikan ke pusat, terang dia, maka perwakilan masyarakat di DPR juga bisa menggunakan kekuatannya agar suatu persoalan lebih mudah ditangani nantinya.
Termasuk persoalan infrastruktur jalan, drainse dan normalisasi sungai di Kota Medan yang hingga kini belum mendapat tanggapan serius dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Bobby Nasution memimpin rapat sinkronisasi program/kegiatan Bidang Pekerjaan Umum 2022 pekan lalu dan menyinggung soal ego sektoral.
"Ini persoalan sudah lama, seperti Wali Kota Medan sebelumnya. Kita menilai ada komunikasi belum nyambung, sehingga dari tahun ke tahun masalahnya sama. Problem ini perlu dipecahkan bersama," tegas Syaiful yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Medan.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyebut Pemkot Medan siap membangun kerja sama perwakilan Kementerian PUPR di Sumatera Utara, termasuk Pemprov Sumut sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik.
“Membangun Kota Medan tentu perlu kolaborasi kuat. Tolong hilangkan ego sektoral kita. Jadi tidak ada yang menjadi 'super hero'. Apabila ini berhasil, tentu berkat tim kita yang kuat. Selaku Pemkot Medan, saya mengharapkan kerjasamanya," kata Bobby saat memimpin rapat.
Pernyataan ini ditegaskannya dihadapan perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Sumut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut, Balai Wilayah Sungai Sumatera II, serta Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Sumut.
Rapat rapat sinkronisasi program/kegiatan bidang Pekerjaan Umum TA 2022 di Medan, Kamis (12/3), diawali pemaparan kegiatan akan dilakukan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR 2022 masuk wilayah Kota Medan.
Meliputi Direktorat Jenderal Perumahan sebesar Rp149 miliar, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp113,4 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp69 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp7,2 miliar.
"Ada beberapa usulan Pemkot Medan sudah dimasukkan, tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya Direktorat Jenderal Bina Marga pembangunan 'fly over' Rp250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp5,8 miliar," tegas Wali Kota Medan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Peran parpol khusus persoalan ini sangat besar, karena parpol bisa menggerakkan anggota DPR RI secara bersama mendorong agar masalah ini diselesaikan," jelas Syaiful di Medan, Senin (14/3).
Ketika suatu aspirasi dari daerah disampaikan ke pusat, terang dia, maka perwakilan masyarakat di DPR juga bisa menggunakan kekuatannya agar suatu persoalan lebih mudah ditangani nantinya.
Termasuk persoalan infrastruktur jalan, drainse dan normalisasi sungai di Kota Medan yang hingga kini belum mendapat tanggapan serius dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Bobby Nasution memimpin rapat sinkronisasi program/kegiatan Bidang Pekerjaan Umum 2022 pekan lalu dan menyinggung soal ego sektoral.
"Ini persoalan sudah lama, seperti Wali Kota Medan sebelumnya. Kita menilai ada komunikasi belum nyambung, sehingga dari tahun ke tahun masalahnya sama. Problem ini perlu dipecahkan bersama," tegas Syaiful yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Medan.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyebut Pemkot Medan siap membangun kerja sama perwakilan Kementerian PUPR di Sumatera Utara, termasuk Pemprov Sumut sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik.
“Membangun Kota Medan tentu perlu kolaborasi kuat. Tolong hilangkan ego sektoral kita. Jadi tidak ada yang menjadi 'super hero'. Apabila ini berhasil, tentu berkat tim kita yang kuat. Selaku Pemkot Medan, saya mengharapkan kerjasamanya," kata Bobby saat memimpin rapat.
Pernyataan ini ditegaskannya dihadapan perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Sumut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut, Balai Wilayah Sungai Sumatera II, serta Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Sumut.
Rapat rapat sinkronisasi program/kegiatan bidang Pekerjaan Umum TA 2022 di Medan, Kamis (12/3), diawali pemaparan kegiatan akan dilakukan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR 2022 masuk wilayah Kota Medan.
Meliputi Direktorat Jenderal Perumahan sebesar Rp149 miliar, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp113,4 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp69 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp7,2 miliar.
"Ada beberapa usulan Pemkot Medan sudah dimasukkan, tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya Direktorat Jenderal Bina Marga pembangunan 'fly over' Rp250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp5,8 miliar," tegas Wali Kota Medan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022