Pemkot Binjai melaksanakan Forum Konsultasi Publik bertema "Memanfaatkan Pemulihan Ekonomi Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur".
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Binjai Irwansyah Nasution, di Binjai, Senin (7/2).
Irwansyah menjelaskan terdapat enam prioritas pembangunan dalam hal ini yaitu peningkatan sumber daya manusia; penguatan daya saing ekonomi daerah, pengurangan kesenjangan wilayah melalui ketersediaan dan kualitas infratruktur yang merata, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan tata kelola pemerintahan dan mendukung program prioritas nasional dan provinsi.
Ia juga menyatakan forum yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu wujud kepatuhan terhadap ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya pasal 80 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik.
Berbagai masukan dan saran yang kita rumuskan dalam rancangan awal penyusunan RKPD Kota Binjai inilah yang nantinya menjadi bahan ataupun pedoman penyusunan kebijakan pembangunan dan anggaran tahun 2023, ucapnya.
Irwansyah menambahkan bahan untuk penyusunan RKPD tahun 2023 haruslah tetap berpedoman kepada visi dan misi pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Nasional, serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan dan dinamika yang ada.
"Semua hasil kesepakatan yang kita rumuskan dalam pertemuan ini haruslah tetap mengacu kepada visi dan misi pembangunan Kota Binjai yang difokuskan kepada upaya terwujudnya Kota Binjai yang lebih maju, berbudaya, dan religius," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Binjai Irwansyah Nasution, di Binjai, Senin (7/2).
Irwansyah menjelaskan terdapat enam prioritas pembangunan dalam hal ini yaitu peningkatan sumber daya manusia; penguatan daya saing ekonomi daerah, pengurangan kesenjangan wilayah melalui ketersediaan dan kualitas infratruktur yang merata, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan tata kelola pemerintahan dan mendukung program prioritas nasional dan provinsi.
Ia juga menyatakan forum yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu wujud kepatuhan terhadap ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya pasal 80 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik.
Berbagai masukan dan saran yang kita rumuskan dalam rancangan awal penyusunan RKPD Kota Binjai inilah yang nantinya menjadi bahan ataupun pedoman penyusunan kebijakan pembangunan dan anggaran tahun 2023, ucapnya.
Irwansyah menambahkan bahan untuk penyusunan RKPD tahun 2023 haruslah tetap berpedoman kepada visi dan misi pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Nasional, serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan dan dinamika yang ada.
"Semua hasil kesepakatan yang kita rumuskan dalam pertemuan ini haruslah tetap mengacu kepada visi dan misi pembangunan Kota Binjai yang difokuskan kepada upaya terwujudnya Kota Binjai yang lebih maju, berbudaya, dan religius," jelasnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022