Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegur Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution yang membuat kebijakan darurat bencana ketika wilayahnya diterpa banjir akhir tahun lalu.
Teguran ini disampaikan Edy Rahmayadi saat acara seminar bertema bencana dan sumber daya manusia di Medan, Selasa (18/1).
Kebijakan bupati yang membuat Madina status darurat bencana diakui Edy membuat dirinya dihubungi banyak pihak, termasuk dari pemerintah pusat.
"Sibuk Jakarta nelponi ada darurat bencana, kebingungan semuanya,"katanya. Pada acara itu Jakfar Sukhairi tidak hadir, dia diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madina.
Baca juga: Pemprov Sumut gelontorkan 24.000 ton minyak goreng
Dengan cakupan banjir dan jumlah korban yang ada, mantan Pangkostrad itu menilai Madina belum perlu dibuat status bencana.
"Cakupan lokasi bencana, ada sering dipakai gambaran 2/3 dari wilayah bapak itu. Kalau itu semua berhenti, 2/3, berarti bapak tak sanggup, bikinkan darurat bencana, nanti gubernur turun langsung, gak usah bikin darurat pun saya turun. Tak mampu gubernur, nasional turun," tuturnya.
Setelah cakupan wilayah, ia mengatakan jumlah korban juga mempengaruhi suatu daerah menetapkan status darurat bencana. Suami Nawal Lubis ini menyebut jumlah korban akibat banjir yang terjadi di Madina belum memenuhi kategori darurat bencana.
"Jumlah korban juga demikian. Jumlah korban bapak hitung benar. Korbannya tiga, darurat bencana. Jangan begitu. Ini kejadian sedikit sungai meluap, darurat, stres semua orang," tambahnya.
Setelah korban, Edy mengatakan kerusakan sarana dan prasarana juga menjadi tolok ukur ditetapkannya darurat bencana. Edy menegaskan banjir yang terjadi di Madina belum perlu dikategorikan sebagai darurat bencana.
"Gangguan terhadap kemampuan sumber daya alam maupun buatan, ini benar-benar total. Kayak simeru itu, baru darurat bencana. Bapak baru air meluap, lima desa terendam, tak ada yang meninggal, anak-anak berenang disitu, bapak bikin darurat. Kalang kabut kita nanti," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Teguran ini disampaikan Edy Rahmayadi saat acara seminar bertema bencana dan sumber daya manusia di Medan, Selasa (18/1).
Kebijakan bupati yang membuat Madina status darurat bencana diakui Edy membuat dirinya dihubungi banyak pihak, termasuk dari pemerintah pusat.
"Sibuk Jakarta nelponi ada darurat bencana, kebingungan semuanya,"katanya. Pada acara itu Jakfar Sukhairi tidak hadir, dia diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madina.
Baca juga: Pemprov Sumut gelontorkan 24.000 ton minyak goreng
Dengan cakupan banjir dan jumlah korban yang ada, mantan Pangkostrad itu menilai Madina belum perlu dibuat status bencana.
"Cakupan lokasi bencana, ada sering dipakai gambaran 2/3 dari wilayah bapak itu. Kalau itu semua berhenti, 2/3, berarti bapak tak sanggup, bikinkan darurat bencana, nanti gubernur turun langsung, gak usah bikin darurat pun saya turun. Tak mampu gubernur, nasional turun," tuturnya.
Setelah cakupan wilayah, ia mengatakan jumlah korban juga mempengaruhi suatu daerah menetapkan status darurat bencana. Suami Nawal Lubis ini menyebut jumlah korban akibat banjir yang terjadi di Madina belum memenuhi kategori darurat bencana.
"Jumlah korban juga demikian. Jumlah korban bapak hitung benar. Korbannya tiga, darurat bencana. Jangan begitu. Ini kejadian sedikit sungai meluap, darurat, stres semua orang," tambahnya.
Setelah korban, Edy mengatakan kerusakan sarana dan prasarana juga menjadi tolok ukur ditetapkannya darurat bencana. Edy menegaskan banjir yang terjadi di Madina belum perlu dikategorikan sebagai darurat bencana.
"Gangguan terhadap kemampuan sumber daya alam maupun buatan, ini benar-benar total. Kayak simeru itu, baru darurat bencana. Bapak baru air meluap, lima desa terendam, tak ada yang meninggal, anak-anak berenang disitu, bapak bikin darurat. Kalang kabut kita nanti," tutupnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022