Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution meminta pemerintah daerah, serikat pekerja/buruh maupun pelaku usaha harus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di daerah ini.
"Pemkot Medan, serikat buruh dan pelaku usaha yang menentukan nasib buruh ini, harus saling komunikasi menyelesaikan permasalahan maupun menjaga kekondusifan di Kota Medan," kata Bobby di Medan, Kamis.
Hal ini disampaikan Bobby usai bersilaturrahmi dengan serikat pekerja/buruh yang duduk di Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Medan.
Baca juga: Wali kota sambut baik rencana pengembangan BRT di Medan
Pertemuan ini dibuat, lanjut Wali Kota, agar terbentuk komunikasi yang efektif karena pada dasarnya tidak ada permasalahan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
Pemkot Medan dalam mengambil suatu kebijakan tentang ketenagakerjaan, tegas dia, bukan hanya terdiri dari dua pemangku kepentingan saja, tapi harus melibatkan semua unsur terkait.
"Kita harus duduk bersama, yakni serikat pekerja, pemerintah maupun pelaku usaha. Dengan demikian seimbang ketika diskusi maupun ketika mengambil keputusan," ungkap Bobby.
"Semoga ke depannya kita bisa bersama-sama untuk terus diskusi. Dari diskusi itu nanti kami dengarkan dan tindaklanjuti, sehingga dapat diimplementasikan di lapangan," ujar Wali Kota Bobby.
Pimpinan LKS Tripartit Kota Medan, Jahotman Sitanggang, mengapresiasi atas pertemuan yang diselenggarakan Pemkot Medan, karena menjadi wadah berkomunikasi.
"Melalui pertemuan ini kami berharap Pemkot Medan dapat memberikan pelatihan meningkatkan SDM, dan pengetahuan undang-undang ketenagakerjaan," kata dia.
"Sebab pekerja atau buruh sangat labil akibat kurangnya pengetahuan, sehingga mudah terprovokasi," ungkap Jahotman.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Pemkot Medan, serikat buruh dan pelaku usaha yang menentukan nasib buruh ini, harus saling komunikasi menyelesaikan permasalahan maupun menjaga kekondusifan di Kota Medan," kata Bobby di Medan, Kamis.
Hal ini disampaikan Bobby usai bersilaturrahmi dengan serikat pekerja/buruh yang duduk di Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Medan.
Baca juga: Wali kota sambut baik rencana pengembangan BRT di Medan
Pertemuan ini dibuat, lanjut Wali Kota, agar terbentuk komunikasi yang efektif karena pada dasarnya tidak ada permasalahan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
Pemkot Medan dalam mengambil suatu kebijakan tentang ketenagakerjaan, tegas dia, bukan hanya terdiri dari dua pemangku kepentingan saja, tapi harus melibatkan semua unsur terkait.
"Kita harus duduk bersama, yakni serikat pekerja, pemerintah maupun pelaku usaha. Dengan demikian seimbang ketika diskusi maupun ketika mengambil keputusan," ungkap Bobby.
"Semoga ke depannya kita bisa bersama-sama untuk terus diskusi. Dari diskusi itu nanti kami dengarkan dan tindaklanjuti, sehingga dapat diimplementasikan di lapangan," ujar Wali Kota Bobby.
Pimpinan LKS Tripartit Kota Medan, Jahotman Sitanggang, mengapresiasi atas pertemuan yang diselenggarakan Pemkot Medan, karena menjadi wadah berkomunikasi.
"Melalui pertemuan ini kami berharap Pemkot Medan dapat memberikan pelatihan meningkatkan SDM, dan pengetahuan undang-undang ketenagakerjaan," kata dia.
"Sebab pekerja atau buruh sangat labil akibat kurangnya pengetahuan, sehingga mudah terprovokasi," ungkap Jahotman.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022