Oleh: Aprizal Harahap, S.Sos (Departemen Kajian Keamanan Bidang Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam)
Jenderal Andika Perkasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat dipercaya sebagai Panglima TNI. Berdasarkan hasil fit and proper test Komisi I DPR RI, yang kemudian diparipurnakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jendral Andika Perkasa absah sebagai pengganti dari Marsekal Hadi Tjahjanto.
Momentum selanjutnya adalah menunggu pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh Jenderal Andika Perkasa dalam memimpin TNI pada waktu singkat? Apa harapan publik terhadap Jenderal Andika?
Tantangan pertama adalah berkontribusi pada penanganan pandemi yang masih terjadi di negeri ini, walaupun pandemi sendiri sudah terkendali. Sebagai Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa harus tanggap dan bekerja ekstra keras untuk percepatan penanganan COVID-19 agar duka di negeri ini segera berakhir dan semua kembali normal.
Tentunya, pandemi akan lebih mudah teratasi apabila terjalin kolaborasi antar stake holder, masyarakat dan TNI ke depan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan bangsa di tengah pandemi.
Apalagi, dalam hal penanganan COVID-19, Jenderal Andika pernah diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 pada 2020 lalu. Pengalaman ini sudah tentu menjadi modal besar bagi Jenderal Andika untuk terlibat lebih aktif sebagai Panglima TNI.
Selain itu, terpilihnya Jenderal Andika sebagai Panglima TNI dapat dibaca sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ketentraman dan keamanan negara di tengah pandemi, karena Jenderal Andika sendiri berasal dari Angkatan Darat yang memahami betul konsep teritorial.
Berdasarkan Diskusi Menakar Kandidat Panglima TNI yang diadakan PB HMI melalui Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menetapkan Panglima TNI. Salah satunya adalah berdasarkan pendekatan stabilitas politik.
Dalam analisisnya, pendekatan ini cenderung menginginkan perwira tinggi dari matra darat untuk menjadi Panglima TNI, terutama Indonesia akan menghadapi tahun politik pada 2024 yang prosesnya akan dimulai pada 2022.
Mengapa matra darat? Karena matra darat yang memang di masa Orde Baru dikembangkan sedemikian rupa menjadi jejaring teritorial yang punya doktrin sosial-politik dan kekaryaan.
Namun, terdapat beberapa kendala apabila Jenderal Andika menjadi Panglima TNI. Beliau akan pensiun di November 2022, sehingga puncak tahun politik pada 2024 tidak dapat dikawal secara maksimal oleh Jenderal Andika.
Dalam kepemimpinan Jendral Andika sebagai Panglima TNI nantinya, kita berharap TNI kembali hadir untuk memberi ruang keamananan dan kestabilan dalam perpolitikan negeri ini, apalagi kita akan mengahadapi tahun politik yang intensitas ketegangannya akan terjadi berkali-kali lipat. Dalam konteks ini, TNI harus menjamin stabilitas ketentraman dan keamanan.
Selain itu, yang penting di tahun politik adalah TNI harus menjaga netralitas dan tidak boleh ikut campur dalam perpolitikan. Sehingga, keterlibatan TNI dalam ruang-ruang sipil seperti kontestasi politik tidak terjadi, sebagaimana pernah terjadi di era Orde Baru.
Di samping itu, hal penting lainnya adalah bahwa pergantian Panglima TNI bukan hanya sebatas pergantian Panglima TNI, tapi harus menjadi momentum untuk mendorong proses reformasi dan transformasi TNI. Panglima TNI menjadi kunci untuk mewujudkan proses reformasi dan transformasi TNI. Hal ini karena banyak agenda-agenda reformasi TNI yang membutuhkan dukungan dari TNI sendiri.
Di sisi lain, reformasi dan transformasi TNI juga membutuhkan dukungan dari pemimpin sipil, seperti proses reformasi peradilan militer, revisi Undang-Undang 31 tahun 1997, restrukturisasi komando teritorial dengan konsep yang lebih matang, modernisasi alutsista dengan proses transparansi dan akuntabilitas yang baik, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, Panglima TNI yang baru diharapkan dapat mewujudkan agenda-agenda reformasi dan transformasi TNI tersebut, terutama komitmen terhadap hak asasi manusia dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.
Tantangan lainnya bagi Panglima TNI yang baru adalah menyelesaikan persoalan konflik di Papua yang berlarut-larut dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara yang saat ini eskalasi ketegangannya semakin tinggi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diperlukan langkah taktis, strategis dan humanis.
Berbagai hal lainnya yang harus diperkuat lagi adalah pertahanan siber dan bawah laut yang berulang kali bobol dalam beberapa tahun terakhir, hal ini mengingat daerah Indonesia adalah daerah maritim.
Terkait internal TNI, Jendral Andika Perkasa sebagai Panglima TNI harus bekerja ekstra untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota TNI serta memperhatikan Alutsista yang dibutuhkan TNI sebagai garda terdepan Pertahanan dan bela negara.
Kita ingin melihat ke depan muncul gagasan baru di tubuh TNI seperti modernisasi, digitalisasi TNI serta perbaikan tatanan sistem pertahanan negara yang lebih baik supaya data-data penting negara tidak mudah dicuri dan dibobol oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab.
Untuk itu, kita harus segera menempuh berbagai upaya, seperti penguatan cyber security melalui tubuh TNI, sehingga TNI dalam kepemimpinan Jendral Andika Perkasa dapat memberikan kemajuan dan dapat memberikan kontribusi dalam sektor pertahanan dan keamanan negara demi menjaga kedaulatan dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
Selamat untuk Bapak Jendral Andika Perkasa atas amanah baru sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pada periode ini. Semoga dapat menjalankan amanah dan menghadapi tantangan yang akan dihadapi TNI ke depannya.
(*** Penulis merupakan pengurus Departemen Kajian Keamanan Bidang Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Jenderal Andika Perkasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat dipercaya sebagai Panglima TNI. Berdasarkan hasil fit and proper test Komisi I DPR RI, yang kemudian diparipurnakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jendral Andika Perkasa absah sebagai pengganti dari Marsekal Hadi Tjahjanto.
Momentum selanjutnya adalah menunggu pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh Jenderal Andika Perkasa dalam memimpin TNI pada waktu singkat? Apa harapan publik terhadap Jenderal Andika?
Tantangan pertama adalah berkontribusi pada penanganan pandemi yang masih terjadi di negeri ini, walaupun pandemi sendiri sudah terkendali. Sebagai Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa harus tanggap dan bekerja ekstra keras untuk percepatan penanganan COVID-19 agar duka di negeri ini segera berakhir dan semua kembali normal.
Tentunya, pandemi akan lebih mudah teratasi apabila terjalin kolaborasi antar stake holder, masyarakat dan TNI ke depan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan bangsa di tengah pandemi.
Apalagi, dalam hal penanganan COVID-19, Jenderal Andika pernah diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 pada 2020 lalu. Pengalaman ini sudah tentu menjadi modal besar bagi Jenderal Andika untuk terlibat lebih aktif sebagai Panglima TNI.
Selain itu, terpilihnya Jenderal Andika sebagai Panglima TNI dapat dibaca sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ketentraman dan keamanan negara di tengah pandemi, karena Jenderal Andika sendiri berasal dari Angkatan Darat yang memahami betul konsep teritorial.
Berdasarkan Diskusi Menakar Kandidat Panglima TNI yang diadakan PB HMI melalui Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menetapkan Panglima TNI. Salah satunya adalah berdasarkan pendekatan stabilitas politik.
Dalam analisisnya, pendekatan ini cenderung menginginkan perwira tinggi dari matra darat untuk menjadi Panglima TNI, terutama Indonesia akan menghadapi tahun politik pada 2024 yang prosesnya akan dimulai pada 2022.
Mengapa matra darat? Karena matra darat yang memang di masa Orde Baru dikembangkan sedemikian rupa menjadi jejaring teritorial yang punya doktrin sosial-politik dan kekaryaan.
Namun, terdapat beberapa kendala apabila Jenderal Andika menjadi Panglima TNI. Beliau akan pensiun di November 2022, sehingga puncak tahun politik pada 2024 tidak dapat dikawal secara maksimal oleh Jenderal Andika.
Dalam kepemimpinan Jendral Andika sebagai Panglima TNI nantinya, kita berharap TNI kembali hadir untuk memberi ruang keamananan dan kestabilan dalam perpolitikan negeri ini, apalagi kita akan mengahadapi tahun politik yang intensitas ketegangannya akan terjadi berkali-kali lipat. Dalam konteks ini, TNI harus menjamin stabilitas ketentraman dan keamanan.
Selain itu, yang penting di tahun politik adalah TNI harus menjaga netralitas dan tidak boleh ikut campur dalam perpolitikan. Sehingga, keterlibatan TNI dalam ruang-ruang sipil seperti kontestasi politik tidak terjadi, sebagaimana pernah terjadi di era Orde Baru.
Di samping itu, hal penting lainnya adalah bahwa pergantian Panglima TNI bukan hanya sebatas pergantian Panglima TNI, tapi harus menjadi momentum untuk mendorong proses reformasi dan transformasi TNI. Panglima TNI menjadi kunci untuk mewujudkan proses reformasi dan transformasi TNI. Hal ini karena banyak agenda-agenda reformasi TNI yang membutuhkan dukungan dari TNI sendiri.
Di sisi lain, reformasi dan transformasi TNI juga membutuhkan dukungan dari pemimpin sipil, seperti proses reformasi peradilan militer, revisi Undang-Undang 31 tahun 1997, restrukturisasi komando teritorial dengan konsep yang lebih matang, modernisasi alutsista dengan proses transparansi dan akuntabilitas yang baik, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, Panglima TNI yang baru diharapkan dapat mewujudkan agenda-agenda reformasi dan transformasi TNI tersebut, terutama komitmen terhadap hak asasi manusia dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.
Tantangan lainnya bagi Panglima TNI yang baru adalah menyelesaikan persoalan konflik di Papua yang berlarut-larut dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara yang saat ini eskalasi ketegangannya semakin tinggi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diperlukan langkah taktis, strategis dan humanis.
Berbagai hal lainnya yang harus diperkuat lagi adalah pertahanan siber dan bawah laut yang berulang kali bobol dalam beberapa tahun terakhir, hal ini mengingat daerah Indonesia adalah daerah maritim.
Terkait internal TNI, Jendral Andika Perkasa sebagai Panglima TNI harus bekerja ekstra untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota TNI serta memperhatikan Alutsista yang dibutuhkan TNI sebagai garda terdepan Pertahanan dan bela negara.
Kita ingin melihat ke depan muncul gagasan baru di tubuh TNI seperti modernisasi, digitalisasi TNI serta perbaikan tatanan sistem pertahanan negara yang lebih baik supaya data-data penting negara tidak mudah dicuri dan dibobol oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab.
Untuk itu, kita harus segera menempuh berbagai upaya, seperti penguatan cyber security melalui tubuh TNI, sehingga TNI dalam kepemimpinan Jendral Andika Perkasa dapat memberikan kemajuan dan dapat memberikan kontribusi dalam sektor pertahanan dan keamanan negara demi menjaga kedaulatan dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
Selamat untuk Bapak Jendral Andika Perkasa atas amanah baru sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pada periode ini. Semoga dapat menjalankan amanah dan menghadapi tantangan yang akan dihadapi TNI ke depannya.
(*** Penulis merupakan pengurus Departemen Kajian Keamanan Bidang Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021