Pada Kamis 1 Juli 2021 diperingati HUT Bhayangkara ke 75 yang mengangkat tema "Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Perceoatan Penanganan COVID-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju."
Sejalan dengan itu pula Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) juga turut mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas HUT Bhayangkara yang ke 75 Tahun 2021.
Demikian siaran pers PB HMI yang diterima ANTARA di Sipirok, Kamis (1/7) dari Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Arven Marta didampingi Wakil Sekjen Bidang Eksternal, Muhammad Widodo Rauf Jamco dan Aprizal Harahap selaku Departemen Kajian Keamanan PB HMI.
Sekaitan dengan HUT Bhayangkara ke 75 tersebut, disamping mengapresiasi, dalam keterangan tertulisnya ada beberapa catatan dan harapan PB HMI kepada kinerja Kepolisian Republik Indonesia:
Catatan 1 yakni, Polri bertindak secara cepat dalam merespon kasus-kasus yang cukup menyita perhatian di masyarakat seperti perkara pungli atau pemerasan Depo Greating Fortune dan Depo Dwipa Kharisma Mitra Jakarta, perkara kebocoran data BPJS Kesehatan, kasus pinjaman online, kasus kebakaran kilang minyak milik PT Pertamina di Balongan, Indramayu, dan Cilacap.
Kedua lebih adaptif dalam memanfaatkan sarana sesuai dengan perkembangan teknologi seperti dalam program penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) nasional atau aplikasi khusus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring.
Keiga mampu menjalankan Operasi Ketupat 2021 secara baik dan efektif dalam rangka larangan kegiatan mudik di mas menjelang dan setelah lebaran demi pencegahan dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia bahkan dunia.
Serta Polri mampu membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan dan penerapan pembatasan sosial di masa pandemi ini. Polri dapat dianggap mengedepankan asas “solus populi suprema lex esto” atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Sementara, PBHMI juga memberikan catatan kinerja Polri dalam beberapa hal:
Yakni, seperti Fenomena penempatan anggota Polri aktif pada berbagai jabatan sipil yang justru menghadapkan Polri dalam konflik kepentingan dan ketidaknetralan. Perlunya Transparansi dan akuntabilitas anggaran Polri.
Selain itu, untuk menghindari kultur kekerasan seperti praktik-praktik penyiksaan dalam penegakan hukum dan represifitas dalam menangani aksi demontrasi atau penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh masyarakat yang pada akhirnya menjadi catatan buruk dan merusak citra Polri.
Sejatinya tugas dari Polri, kata PB HMI adalah sebagai lembaga yang memberikan keamanan, bukan sebaliknya. Jangan sampai citra baik Polri berubah menjadi citra buruk dimana masyarakat yang semula meletakkan keyakinan kepada pihak Polri sebagai wadah yang memberikan keamanan bagi masyarakat justru berbalik menjadi lembaga yang menakutkan bagi masyarakat.
PB HMI berharap Polri ke depan harus lebih baik lagi. Polri harus terbuka atas kritik, masukan maupun pengawasan yang dilakukan oleh eksternal Polri, khususnya dalam hal ini yang disampaikan oleh masyarakat.
Selain itu, PB HMI meminta Polri untuk berbenah mereformasi diri agar menjadi institusi penegak hukum yang independen, profesional, transparan, dan akuntabel yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta mengedepankan langkah-langkah yang humanis dalam mencapai tujuan hukum dan ketertiban masyarakat guna perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
PB HMI juga meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih tegas lagi dalam memperingatkan Polri untuk mereformasi diri dan tidak memberikan toleransi kepada para aparat penegak hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti, dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat sebagaimana disampaikan dalam kegiatan Forkopimda 2019 lalu.
Serta Presiden Jokowi harus mengingatkan dan menegaskan kembali 7 (tujuh) poin intruksi Presiden di Hari Bhayangkara ke-74, yaitu:
Polri terus memegang teguh serta mengamalkan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menjaga kehormatan, kepercayaan dan kebanggaan sebagai anggota Polri.
Polri terus melakukan reformasi diri secara total, membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta membangun kultur kerja Polri yang profesional, modern dan terpercaya.
Polri terus memantapkan soliditas internal, memperkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen Pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Polri menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi ditengah masyarakat.
Terus meningkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional, melakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat.
Terus menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari COVID-19.
Harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab.
PBHMI menyadari bahwa 16 Program Prioritas Kapolri bukanlah hal yang mudah diwujudkan, namun dengan semangat mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan (Presisi) untuk mendukung terciptanya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkeadilan tujuan tersebut bisa dicapai.
Terakhir, pesan PBHMI kepada institusi Polri:
“Momentum HUT Bhayangkara ke-75 sudah sepantasnya menjadi momen dan pijakan awal untuk berbenah lebih baik lagi, dengan momentum ini semangat ke Indonesiaan bisa ditumbuhkan kembali, selamat Hari Bhayangkara ke-75 untuk Polri."
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Sejalan dengan itu pula Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) juga turut mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas HUT Bhayangkara yang ke 75 Tahun 2021.
Demikian siaran pers PB HMI yang diterima ANTARA di Sipirok, Kamis (1/7) dari Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Arven Marta didampingi Wakil Sekjen Bidang Eksternal, Muhammad Widodo Rauf Jamco dan Aprizal Harahap selaku Departemen Kajian Keamanan PB HMI.
Sekaitan dengan HUT Bhayangkara ke 75 tersebut, disamping mengapresiasi, dalam keterangan tertulisnya ada beberapa catatan dan harapan PB HMI kepada kinerja Kepolisian Republik Indonesia:
Catatan 1 yakni, Polri bertindak secara cepat dalam merespon kasus-kasus yang cukup menyita perhatian di masyarakat seperti perkara pungli atau pemerasan Depo Greating Fortune dan Depo Dwipa Kharisma Mitra Jakarta, perkara kebocoran data BPJS Kesehatan, kasus pinjaman online, kasus kebakaran kilang minyak milik PT Pertamina di Balongan, Indramayu, dan Cilacap.
Kedua lebih adaptif dalam memanfaatkan sarana sesuai dengan perkembangan teknologi seperti dalam program penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) nasional atau aplikasi khusus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring.
Keiga mampu menjalankan Operasi Ketupat 2021 secara baik dan efektif dalam rangka larangan kegiatan mudik di mas menjelang dan setelah lebaran demi pencegahan dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia bahkan dunia.
Serta Polri mampu membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan dan penerapan pembatasan sosial di masa pandemi ini. Polri dapat dianggap mengedepankan asas “solus populi suprema lex esto” atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Sementara, PBHMI juga memberikan catatan kinerja Polri dalam beberapa hal:
Yakni, seperti Fenomena penempatan anggota Polri aktif pada berbagai jabatan sipil yang justru menghadapkan Polri dalam konflik kepentingan dan ketidaknetralan. Perlunya Transparansi dan akuntabilitas anggaran Polri.
Selain itu, untuk menghindari kultur kekerasan seperti praktik-praktik penyiksaan dalam penegakan hukum dan represifitas dalam menangani aksi demontrasi atau penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh masyarakat yang pada akhirnya menjadi catatan buruk dan merusak citra Polri.
Sejatinya tugas dari Polri, kata PB HMI adalah sebagai lembaga yang memberikan keamanan, bukan sebaliknya. Jangan sampai citra baik Polri berubah menjadi citra buruk dimana masyarakat yang semula meletakkan keyakinan kepada pihak Polri sebagai wadah yang memberikan keamanan bagi masyarakat justru berbalik menjadi lembaga yang menakutkan bagi masyarakat.
PB HMI berharap Polri ke depan harus lebih baik lagi. Polri harus terbuka atas kritik, masukan maupun pengawasan yang dilakukan oleh eksternal Polri, khususnya dalam hal ini yang disampaikan oleh masyarakat.
Selain itu, PB HMI meminta Polri untuk berbenah mereformasi diri agar menjadi institusi penegak hukum yang independen, profesional, transparan, dan akuntabel yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta mengedepankan langkah-langkah yang humanis dalam mencapai tujuan hukum dan ketertiban masyarakat guna perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
PB HMI juga meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih tegas lagi dalam memperingatkan Polri untuk mereformasi diri dan tidak memberikan toleransi kepada para aparat penegak hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti, dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat sebagaimana disampaikan dalam kegiatan Forkopimda 2019 lalu.
Serta Presiden Jokowi harus mengingatkan dan menegaskan kembali 7 (tujuh) poin intruksi Presiden di Hari Bhayangkara ke-74, yaitu:
Polri terus memegang teguh serta mengamalkan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menjaga kehormatan, kepercayaan dan kebanggaan sebagai anggota Polri.
Polri terus melakukan reformasi diri secara total, membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta membangun kultur kerja Polri yang profesional, modern dan terpercaya.
Polri terus memantapkan soliditas internal, memperkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen Pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Polri menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi ditengah masyarakat.
Terus meningkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional, melakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat.
Terus menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari COVID-19.
Harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab.
PBHMI menyadari bahwa 16 Program Prioritas Kapolri bukanlah hal yang mudah diwujudkan, namun dengan semangat mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan (Presisi) untuk mendukung terciptanya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkeadilan tujuan tersebut bisa dicapai.
Terakhir, pesan PBHMI kepada institusi Polri:
“Momentum HUT Bhayangkara ke-75 sudah sepantasnya menjadi momen dan pijakan awal untuk berbenah lebih baik lagi, dengan momentum ini semangat ke Indonesiaan bisa ditumbuhkan kembali, selamat Hari Bhayangkara ke-75 untuk Polri."
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021