Perusahaan panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) penuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Mandailing Natal (Madina) pada hari Rabu (10/3) kemarin.
Dalam pansus itu turut juga dihadiri anggota Pansus lain seperti Ahmad Budiman Borotan (PKS), Suhandi (Gerindra), Zainuddin (Gerindra), Hidayah Herlina (Gerindra), Juwita Asmara dan Rahmat Riski Daulay dari Partai Demokrat. Kemudian, Khairun Nasution dan Hj Leli Artati dari Partai Perindo, Arsidin Batubara dan Zubaidah Nasution dari Partai Golkar, seterusnya Maraganti dari Partai Hanura, Saparuddin Ansyari dari PAN dan Ahmad Taufik Siregar dari PKB.
Baca juga: Wajah ibukota Madina di usianya yang ke-22
Sedangkan dari pihak perusahaan dihadiri oleh Presiden Direktur diwakili Riza Pasikki, Doni Masditok sebagai Wakil Kepala Teknik Panas Bumi Bidang Kesehatan dan Kepala Teknik Panas Bumi bidang Goverment Relations.
Ketua Pansus SMGP, Dodi Martua, Sabtu (13/3) menyampaikan, pansus yang diinisisasi oleh anggota dewan ini bertujuan untuk mengetahui kronologis kejadian pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Januari yang lalu saat uji coba sumur uap panas bumi di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
Dodi menyebut, dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam itu banyak hal yang dibahas termasuk kegiatan terkait usaha, pengeboran, getaran yang dihasilkan, standar peralatan kerja, batas wilayah kerja panasbumi dengan tempat tinggal masyarakat, limbah dan pengelolaannya, tenaga kerja perusahaan, program sosial atau CSR, kesepakatan dengan PLN.
"Kondisi sumur, sosialisasi kepada masyarakat, gas-gas yang membahayakan kehidupan, proses evakuasi, sampai dengan kerjasama dengan kepala desa juga dibahas dalam rapat itu," ujarnya.
Sementara itu, Riza Pasikki yang bertindak sebagai Presiden Direktur PT SMGP dalam keterangannya menyampaikan, pihaknya telah menjalankan rekomendasi Kementerian ESDM RI.
"Kami telah menerima hasil investigasi dari EBTKE Kementerian ESDM RI terkait dengan musibah 25 Januari yang kurang lebih hasilnya sama dengan investigasi internal yang kami lakukan. EBTKE mengeluarkan 12 poin rekomendasi di mana kami sudah selesaikan 10 poin dan sedang mengerjakan 2 poin sisanya," kata Riza Pasikki,
Riza menyebut dalam catatan perusahaan pihaknya sudah memberdayakan masyarakat lokal dengan 1.243 orang tenaga kerja di mana lebih dari 640 orang adalah penduduk Mandailing Natal.
Kata Riza kedepan pihak perusahaan juga akan mengadakan koordinasi dengan KADIN, karena menurut temuan, partisipasi perusahaan lokal di Mandailing Natal hanya 2% dari total belanja barang dan jasa perusahaan.
"Kerja sama dengan KADIN nantinya akan meningkatkan penyediaan barang dan jasa dari pengusaha lokal,” tambahnya.
Setelah melaksanakan rapat Pansus, Kamis (11/3) anggota pansus DPRD Madina kemudian melakukan tinjauan ke basecamp Purbalama dan lokasi Well Pad Tanggo Sibanggor Julu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Dalam pansus itu turut juga dihadiri anggota Pansus lain seperti Ahmad Budiman Borotan (PKS), Suhandi (Gerindra), Zainuddin (Gerindra), Hidayah Herlina (Gerindra), Juwita Asmara dan Rahmat Riski Daulay dari Partai Demokrat. Kemudian, Khairun Nasution dan Hj Leli Artati dari Partai Perindo, Arsidin Batubara dan Zubaidah Nasution dari Partai Golkar, seterusnya Maraganti dari Partai Hanura, Saparuddin Ansyari dari PAN dan Ahmad Taufik Siregar dari PKB.
Baca juga: Wajah ibukota Madina di usianya yang ke-22
Sedangkan dari pihak perusahaan dihadiri oleh Presiden Direktur diwakili Riza Pasikki, Doni Masditok sebagai Wakil Kepala Teknik Panas Bumi Bidang Kesehatan dan Kepala Teknik Panas Bumi bidang Goverment Relations.
Ketua Pansus SMGP, Dodi Martua, Sabtu (13/3) menyampaikan, pansus yang diinisisasi oleh anggota dewan ini bertujuan untuk mengetahui kronologis kejadian pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Januari yang lalu saat uji coba sumur uap panas bumi di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
Dodi menyebut, dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam itu banyak hal yang dibahas termasuk kegiatan terkait usaha, pengeboran, getaran yang dihasilkan, standar peralatan kerja, batas wilayah kerja panasbumi dengan tempat tinggal masyarakat, limbah dan pengelolaannya, tenaga kerja perusahaan, program sosial atau CSR, kesepakatan dengan PLN.
"Kondisi sumur, sosialisasi kepada masyarakat, gas-gas yang membahayakan kehidupan, proses evakuasi, sampai dengan kerjasama dengan kepala desa juga dibahas dalam rapat itu," ujarnya.
Sementara itu, Riza Pasikki yang bertindak sebagai Presiden Direktur PT SMGP dalam keterangannya menyampaikan, pihaknya telah menjalankan rekomendasi Kementerian ESDM RI.
"Kami telah menerima hasil investigasi dari EBTKE Kementerian ESDM RI terkait dengan musibah 25 Januari yang kurang lebih hasilnya sama dengan investigasi internal yang kami lakukan. EBTKE mengeluarkan 12 poin rekomendasi di mana kami sudah selesaikan 10 poin dan sedang mengerjakan 2 poin sisanya," kata Riza Pasikki,
Riza menyebut dalam catatan perusahaan pihaknya sudah memberdayakan masyarakat lokal dengan 1.243 orang tenaga kerja di mana lebih dari 640 orang adalah penduduk Mandailing Natal.
Kata Riza kedepan pihak perusahaan juga akan mengadakan koordinasi dengan KADIN, karena menurut temuan, partisipasi perusahaan lokal di Mandailing Natal hanya 2% dari total belanja barang dan jasa perusahaan.
"Kerja sama dengan KADIN nantinya akan meningkatkan penyediaan barang dan jasa dari pengusaha lokal,” tambahnya.
Setelah melaksanakan rapat Pansus, Kamis (11/3) anggota pansus DPRD Madina kemudian melakukan tinjauan ke basecamp Purbalama dan lokasi Well Pad Tanggo Sibanggor Julu.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021