Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Syafruddin Kalo berharap Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin dapat meningkatkan penegakan hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku kejahatan.
"Penegakan hukum lebih dipertegas lagi, dan diharapkan ke depan tidak ada lagi pejabat tinggi, gubernur, bupati/wali kota, pejabat BUMN, maupun kepala dinas yang terjerat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara," kata Syafruddin, di Medan, Minggu.
Penegakan hukuk untuk kasus tindak pidana korupsi itu, menurut dia, dapat menjadi skala prioritas bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua 2019-2024.
"Kasus korupsi tersebut banyak yang menyebabkan kebocoran uang negara, dan harus dicegah sehingga tidak menghambat pembangunan, serta perekonomian negara," ujar Syafruddin.
Ia mengatakan, penegakan hukum di negeri ini, harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hukum tersebut harus berlaku seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, hukuman terhadap pelaku korupsi harus diperberat, sehingga tidak ada lagi orang yang mau menyelewengkan uang negara.
"Kasus korupsi tersebut, membuat terkendalanya pembangunan di suatu negara, dan harus dicegah sehingga dapat menyelamat rakyat Indonesia," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Penegakan hukum lebih dipertegas lagi, dan diharapkan ke depan tidak ada lagi pejabat tinggi, gubernur, bupati/wali kota, pejabat BUMN, maupun kepala dinas yang terjerat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara," kata Syafruddin, di Medan, Minggu.
Penegakan hukuk untuk kasus tindak pidana korupsi itu, menurut dia, dapat menjadi skala prioritas bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua 2019-2024.
"Kasus korupsi tersebut banyak yang menyebabkan kebocoran uang negara, dan harus dicegah sehingga tidak menghambat pembangunan, serta perekonomian negara," ujar Syafruddin.
Ia mengatakan, penegakan hukum di negeri ini, harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hukum tersebut harus berlaku seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, hukuman terhadap pelaku korupsi harus diperberat, sehingga tidak ada lagi orang yang mau menyelewengkan uang negara.
"Kasus korupsi tersebut, membuat terkendalanya pembangunan di suatu negara, dan harus dicegah sehingga dapat menyelamat rakyat Indonesia," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019