Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Poltak Pakpahan mengimbau agar seluruh pihak, baik itu ATR BPN, pemerintah daerah, maupun HKBP agar dapat menahan diri dalam menyikapi polemik saling klaim lahan dan bangunan RSUD Tarutung.
"Saya mengimbau semua pihak, baik itu BPN, HKBP, dan pemerintah agar menahan diri. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana agar pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung, berjalan dengan baik," terang Poltak di ruang kerjanya, di gedung DPRD Taput, Senin (23/9).
Menurutnya, bagaimana mewujudkan agar pihak-pihak yang saling klaim bisa duduk bersama, adalah upaya yang harus didukung bersama.
Baca juga: DPRD Taput protes keras ATR BPN soal pengukuran sepihak lahan RSUD Tarutung
"Pemimpin HKBP seharusnya mencermati bagaimana supaya rumah sakit itu tidak terganggu pelayanannya," sebutnya.
Dikatakan, seluruh pihak berkepentingan agar rumah sakit tersebut ditingkatkan dengan bantuan pemerintah pusat.
"Bagaimana agar RSUD itu bersertifikat, itu yang paling utama harus diwujudkan bersama. Sebab, HKBP saja tidak bisa, pemerintah daerah saja juga tidak bisa. Harus membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat agar bisa mendapatkan bantuan," ujarnya.
Disebutkan, selama 74 tahun, pemerintah daerah selalu menggelontorkan dana untuk RSUD Tarutung, dimana sebelum pemerintahan Bupati Nikson, instansi pelayanan medis tersebut selalu defisit, hingga mampu dibangkitkan melalui perubahan status swadana menjadi badan layanan umum dengan perbaikan manajemen, audit keuangan secara independen, dan lainnya, sampai saat ini mampu menghasilkan pemasukan senilai kurang lebih Rp.64 miliar.
"Ini sangat kita sayangkan, mengapa saat sudah beruntung, ada klaim dan klaim. Padahal, saat lahan sudah bersertifikat, yang Rp.64 miliar itu bisa diinvestasikan untuk pembangunannya ditambah bantuan dari pemerintah pusat," jelasnya.
Harapannya, ke depan, semua pihak, baik itu tokoh-tokoh masyarakat batak di Jakarta mampu berperan aktif untuk mendorong agar pemerintah daerah dibantu BPN Pusat mampu menyertifikatkan lahan dimaksud demi pengembangan RSUD Tarutung.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Saya mengimbau semua pihak, baik itu BPN, HKBP, dan pemerintah agar menahan diri. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana agar pelayanan kesehatan di RSUD Tarutung, berjalan dengan baik," terang Poltak di ruang kerjanya, di gedung DPRD Taput, Senin (23/9).
Menurutnya, bagaimana mewujudkan agar pihak-pihak yang saling klaim bisa duduk bersama, adalah upaya yang harus didukung bersama.
Baca juga: DPRD Taput protes keras ATR BPN soal pengukuran sepihak lahan RSUD Tarutung
"Pemimpin HKBP seharusnya mencermati bagaimana supaya rumah sakit itu tidak terganggu pelayanannya," sebutnya.
Dikatakan, seluruh pihak berkepentingan agar rumah sakit tersebut ditingkatkan dengan bantuan pemerintah pusat.
"Bagaimana agar RSUD itu bersertifikat, itu yang paling utama harus diwujudkan bersama. Sebab, HKBP saja tidak bisa, pemerintah daerah saja juga tidak bisa. Harus membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat agar bisa mendapatkan bantuan," ujarnya.
Disebutkan, selama 74 tahun, pemerintah daerah selalu menggelontorkan dana untuk RSUD Tarutung, dimana sebelum pemerintahan Bupati Nikson, instansi pelayanan medis tersebut selalu defisit, hingga mampu dibangkitkan melalui perubahan status swadana menjadi badan layanan umum dengan perbaikan manajemen, audit keuangan secara independen, dan lainnya, sampai saat ini mampu menghasilkan pemasukan senilai kurang lebih Rp.64 miliar.
"Ini sangat kita sayangkan, mengapa saat sudah beruntung, ada klaim dan klaim. Padahal, saat lahan sudah bersertifikat, yang Rp.64 miliar itu bisa diinvestasikan untuk pembangunannya ditambah bantuan dari pemerintah pusat," jelasnya.
Harapannya, ke depan, semua pihak, baik itu tokoh-tokoh masyarakat batak di Jakarta mampu berperan aktif untuk mendorong agar pemerintah daerah dibantu BPN Pusat mampu menyertifikatkan lahan dimaksud demi pengembangan RSUD Tarutung.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019