Semua pihak diminta agar tidak terprovokasi terkait polemik konsep wisata halal di kawasan wisata Danau Toba yang direncanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam sepekan terakhir.
Ketua DPP Kerukunan Puak Batak Bersaudara, Sumiharjo Pakpahan, di Medan, Rabu, mengatakan, pihaknya mengimbau semua pihak agar tidak terprovokasi menyikapi wacana wisata halal tersebut menjadi isu SARA yang bisa memperkeruh suasana.
Pihaknya menilai jika rencana tersebut dalam ranah membangun fasilitas atau amenitas ibadah dan kawasan tempat makan halal untuk wisatawan muslim, maka harus disikapi dengan positif.
Selama kearifan lokal seperti adat budaya Batak yang termasuk dalam konsep 3 A yaitu atraksi, amnesti dan aksesibilitas tidak dihilangkan, pihaknya tentu mendukung rencana pemerintah untuk membangun fasilitas lebih baik di sekitar kawasan danau yang dikelilingi 7 kabupaten/kota di Sumatera Utara itu.
Hal itu tentunya akan berdampak bagi jumlah kunjungan wisatawan, jika fasilitas pendukung pariwisata sudah mencukupi maka wisatawan akan merasa nyaman untuk berkunjung, sehingga berpotensi mendatangkan lebih banyak wisatawan.
"Kita berpikir positif dalam melihat rencana pemerinah. Kalau itu yang terbaik untuk mengangkat PAD di kawasan Danau Toba dan mengangkat ekonomi kerakyatan atau meningkatkan taraf hidup di Danau Toba kenapa kita harus menolak, tapi kita justru mendukung," katanya.
Sementara itu Asisten dan Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut Fitriyus menegaskan bahwa konsep wisata halal semata hanya untuk pembangunan fasilitas ibadah, dan jaminan makanan yang bisa dikonsumsi wisatawan muslim.
Konsep itu hanya terbatas pada pembangunan fasilitas, tanpa menghilangkan kearifan lokal adat dan budaya Batak, yang ada selama ini seperti kuliner babi panggang.
"Maksud Pemprov Sumut sebenarnya bukan begitu. Karena halal itu adalah sebenarnya untuk mendukung ke pariwisata itu sendiri. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kata halal yang dimaksud sudah mendunia. Kalau kita lihat pariwisata di Amerika, Eropa, Australia, itu memang seperti itu. Jadi pangsa pasar ini kan berbagai suku, berbagai agama jadi berbagai latar belakang, jadi bagaimana kita bisa meningkatkan pariwisata, jika sarana dan prasarana untuk mereka tidak kita persiapkan," katanya.
Berdasarkan data Global Muslim Travel Index tahun 2019, potensi jumlah wisatawan muslim mancanegara di Indonesia akab mencapai 230 juta wisatawan pada 2026, sehingga peluang tersebut yang ingin ditargetkan Pemprov Sumut untuk diserap guna berkunjung ke kawasan Danau Toba.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Ketua DPP Kerukunan Puak Batak Bersaudara, Sumiharjo Pakpahan, di Medan, Rabu, mengatakan, pihaknya mengimbau semua pihak agar tidak terprovokasi menyikapi wacana wisata halal tersebut menjadi isu SARA yang bisa memperkeruh suasana.
Pihaknya menilai jika rencana tersebut dalam ranah membangun fasilitas atau amenitas ibadah dan kawasan tempat makan halal untuk wisatawan muslim, maka harus disikapi dengan positif.
Selama kearifan lokal seperti adat budaya Batak yang termasuk dalam konsep 3 A yaitu atraksi, amnesti dan aksesibilitas tidak dihilangkan, pihaknya tentu mendukung rencana pemerintah untuk membangun fasilitas lebih baik di sekitar kawasan danau yang dikelilingi 7 kabupaten/kota di Sumatera Utara itu.
Hal itu tentunya akan berdampak bagi jumlah kunjungan wisatawan, jika fasilitas pendukung pariwisata sudah mencukupi maka wisatawan akan merasa nyaman untuk berkunjung, sehingga berpotensi mendatangkan lebih banyak wisatawan.
"Kita berpikir positif dalam melihat rencana pemerinah. Kalau itu yang terbaik untuk mengangkat PAD di kawasan Danau Toba dan mengangkat ekonomi kerakyatan atau meningkatkan taraf hidup di Danau Toba kenapa kita harus menolak, tapi kita justru mendukung," katanya.
Sementara itu Asisten dan Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut Fitriyus menegaskan bahwa konsep wisata halal semata hanya untuk pembangunan fasilitas ibadah, dan jaminan makanan yang bisa dikonsumsi wisatawan muslim.
Konsep itu hanya terbatas pada pembangunan fasilitas, tanpa menghilangkan kearifan lokal adat dan budaya Batak, yang ada selama ini seperti kuliner babi panggang.
"Maksud Pemprov Sumut sebenarnya bukan begitu. Karena halal itu adalah sebenarnya untuk mendukung ke pariwisata itu sendiri. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kata halal yang dimaksud sudah mendunia. Kalau kita lihat pariwisata di Amerika, Eropa, Australia, itu memang seperti itu. Jadi pangsa pasar ini kan berbagai suku, berbagai agama jadi berbagai latar belakang, jadi bagaimana kita bisa meningkatkan pariwisata, jika sarana dan prasarana untuk mereka tidak kita persiapkan," katanya.
Berdasarkan data Global Muslim Travel Index tahun 2019, potensi jumlah wisatawan muslim mancanegara di Indonesia akab mencapai 230 juta wisatawan pada 2026, sehingga peluang tersebut yang ingin ditargetkan Pemprov Sumut untuk diserap guna berkunjung ke kawasan Danau Toba.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019