Puluhan mahasiswa mahasiswi dari Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun menggelar aksi demo pada saat pelantikan anggota DPRD Pematangsiantar periode 2019-2024, Senin (2/9).
Massa dari PMKRI, GMKI, PMII, KUPIKIR dan Gampar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Simalungun (AMSS) dihadang aparat kepolisian dengan menutup pintu gerbang aksi ke acara pelantikan di Gedung Dewan, Jalan H Adam Malik Pematangsiantar.
Koordinator aksi, Gading Simangunsong meminta kepolisian mengizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasi untuk pembangunan daerah kedepan yang lebih baik.
Namun ditolak pihak keamanan, sehingga terjadi perdebatan, dorong-dorongan dan dua di antaranya diamankan ke Mako Polres Pematangsiantar untuk antisipasi.
Baca juga: Wali Kota dan warga Pematangsiantar tanam 500 bibit pohon
Baca juga: Tapir "Asahan" jalani proses pemulihan di THPS Pematangsiantar
AMSS aksi menyampaikan kesiapan pihaknya berkoordinasi dengan anggota DPRD untuk bersama-sama mengawal kebijakan Eksekutif di daerah itu.
Mereka menilai, anggota DPRD lama (periode 2014-2019) tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tata kelola pemerintahan di kota " Sapangambei Manoktok Hite".
"Maka dari itu, kami berkumpul secara sukarela dan independen menuntut anggota DPRD yang baru supaya bekerja secara optimal," kata Gading.
Baca juga: Pematangsiantar siapkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Massa dari PMKRI, GMKI, PMII, KUPIKIR dan Gampar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Simalungun (AMSS) dihadang aparat kepolisian dengan menutup pintu gerbang aksi ke acara pelantikan di Gedung Dewan, Jalan H Adam Malik Pematangsiantar.
Koordinator aksi, Gading Simangunsong meminta kepolisian mengizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasi untuk pembangunan daerah kedepan yang lebih baik.
Namun ditolak pihak keamanan, sehingga terjadi perdebatan, dorong-dorongan dan dua di antaranya diamankan ke Mako Polres Pematangsiantar untuk antisipasi.
Baca juga: Wali Kota dan warga Pematangsiantar tanam 500 bibit pohon
Baca juga: Tapir "Asahan" jalani proses pemulihan di THPS Pematangsiantar
AMSS aksi menyampaikan kesiapan pihaknya berkoordinasi dengan anggota DPRD untuk bersama-sama mengawal kebijakan Eksekutif di daerah itu.
Mereka menilai, anggota DPRD lama (periode 2014-2019) tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tata kelola pemerintahan di kota " Sapangambei Manoktok Hite".
"Maka dari itu, kami berkumpul secara sukarela dan independen menuntut anggota DPRD yang baru supaya bekerja secara optimal," kata Gading.
Baca juga: Pematangsiantar siapkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019