Presiden Joko Widodo membahas lagi wacana pemindahan ibukota negara. Pemerintah akan berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara, dan dia menyebut telah ada tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahan dalam rencana ini, sekaligus dengan luasannya.
"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80.000 hektare, 120.000 hektare, dan 300.000 hektare," kata kata Jokowi, menjelang buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dibandingkan dengan luas Jakarta saat ini maka lahan yang disediakan sudah cukup memadai. "Kita tahu di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan. Tinggal putuskan,' katanya.
Ia mengundang para pimpinan lembaga negara untuk berbuka puasa bersama sekaligus menyinggung dan mengkonsultasikan rencana pemindahan ibu kota.
"Pemindahan ibukota ini akan segera kita putuskan. Tapi saat ini kita akan konsultasikan kepada lembaga-lembaga terkait dengan ini," katanya.
Ia mengundang sejumlah ketua dan pimpinan lembaga negara untuk berbuka puasa bersama.
Mereka yang hadir di antaranya Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR, Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR, Ahmad Muqowam, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPD, Nono Sampono, dan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.
Selain itu, terlihat pula hadir Menteri Agama, Lukman Saifuddin, Mensesneg, Pratikno, Menkopolhukam, Wiranto, Menko PMK, Puan Maharani, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Menteri/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Sementara masalah biaya, ia menekankan rencana itu tidak akan membebani APBN.
"Meskipun secara detil yang kami minta, kalau angkanya seperti itu tidak masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Yang penting anggaran kita siap. Saya sampaikan, tidak membebani APBN," katanya.
Jokowi menegaskan akan serius perihal rencana itu. "Oleh sebab itu, kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi dengan lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum dan politis," katanya.
Ia bersama pimpinan lembaga negara berbuka bersama kemudian menunaikan salat magrib berjamaah di dalam Istana Negara.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80.000 hektare, 120.000 hektare, dan 300.000 hektare," kata kata Jokowi, menjelang buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dibandingkan dengan luas Jakarta saat ini maka lahan yang disediakan sudah cukup memadai. "Kita tahu di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan. Tinggal putuskan,' katanya.
Ia mengundang para pimpinan lembaga negara untuk berbuka puasa bersama sekaligus menyinggung dan mengkonsultasikan rencana pemindahan ibu kota.
"Pemindahan ibukota ini akan segera kita putuskan. Tapi saat ini kita akan konsultasikan kepada lembaga-lembaga terkait dengan ini," katanya.
Ia mengundang sejumlah ketua dan pimpinan lembaga negara untuk berbuka puasa bersama.
Mereka yang hadir di antaranya Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR, Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR, Ahmad Muqowam, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPD, Nono Sampono, dan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.
Selain itu, terlihat pula hadir Menteri Agama, Lukman Saifuddin, Mensesneg, Pratikno, Menkopolhukam, Wiranto, Menko PMK, Puan Maharani, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Menteri/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Sementara masalah biaya, ia menekankan rencana itu tidak akan membebani APBN.
"Meskipun secara detil yang kami minta, kalau angkanya seperti itu tidak masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Yang penting anggaran kita siap. Saya sampaikan, tidak membebani APBN," katanya.
Jokowi menegaskan akan serius perihal rencana itu. "Oleh sebab itu, kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi dengan lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum dan politis," katanya.
Ia bersama pimpinan lembaga negara berbuka bersama kemudian menunaikan salat magrib berjamaah di dalam Istana Negara.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019