Medan (Antaranews Sumut) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara mensinyalir penyebab longsor yang berulang kali menutup jembatan Sidua-dua di Desa Sibanganding, Parapat, Kabupaten Simalungun karena penebangan kayu secara liar di daerah pegunungan.
"Pemerintah, Dinas Kehutanan Simalungun, Polres, dan institusi terkait lainnya agar menyelidiki penyebab longsor tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Dana Prima Tarigan, di Medan, Kamis.
Menurut dia, longsor di pengunungan itu terjadi karena adanya kerusakan hutan akibat penebangan liar yang dilakukan masyarakat setempat.
Selain itu, kemungkinan bisa saja terjadinya pengrusakan hutan yang dilakukan perusahaan pemegang HPH yang beroperasi di daerah pinggiran Danau Toba.
Sehubungan dengan itu, pemerintah agar secepatnya turun ke lapangan dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di daerah yang mengalami longsor.
"Peristiwa longsor yang terjadi secara berulang-ulang itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselidiki secara tuntas. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diingini akibat longsor yang menutupi badan jalan nasional di jalur Pematang Siantar-Simalungun itu," ujarnya.
Dana Tarigan menyebutkan, jika pemerintah tidak segera melakukan investigasi ke lokasi longsor, maka Walhi Sumut akan turun ke lapangan.
Dinas Kehutanan Simalungun dapat bekerja sama dengan Polres setempat dalam mengusut kemungkinan terjadinya penebangan liar di kawasan hutan lindung Sibanganding.
"Pemerintah harus lebih tanggap terhadap musibah longsor yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu dan juga meresahkan masyarakat itu," katanya.
Baca juga: Lagi-lagi longsor, jalur Parapat kembali ditutup
Baca juga: Walhi Sumut minta pemerintah selidiki penyebab longsor di Parapat
Baca juga: Polda Sumut lakukan kajian penyebab longsor di Parapat
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Pemerintah, Dinas Kehutanan Simalungun, Polres, dan institusi terkait lainnya agar menyelidiki penyebab longsor tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Dana Prima Tarigan, di Medan, Kamis.
Menurut dia, longsor di pengunungan itu terjadi karena adanya kerusakan hutan akibat penebangan liar yang dilakukan masyarakat setempat.
Selain itu, kemungkinan bisa saja terjadinya pengrusakan hutan yang dilakukan perusahaan pemegang HPH yang beroperasi di daerah pinggiran Danau Toba.
Sehubungan dengan itu, pemerintah agar secepatnya turun ke lapangan dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di daerah yang mengalami longsor.
"Peristiwa longsor yang terjadi secara berulang-ulang itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselidiki secara tuntas. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diingini akibat longsor yang menutupi badan jalan nasional di jalur Pematang Siantar-Simalungun itu," ujarnya.
Dana Tarigan menyebutkan, jika pemerintah tidak segera melakukan investigasi ke lokasi longsor, maka Walhi Sumut akan turun ke lapangan.
Dinas Kehutanan Simalungun dapat bekerja sama dengan Polres setempat dalam mengusut kemungkinan terjadinya penebangan liar di kawasan hutan lindung Sibanganding.
"Pemerintah harus lebih tanggap terhadap musibah longsor yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu dan juga meresahkan masyarakat itu," katanya.
Baca juga: Lagi-lagi longsor, jalur Parapat kembali ditutup
Baca juga: Walhi Sumut minta pemerintah selidiki penyebab longsor di Parapat
Baca juga: Polda Sumut lakukan kajian penyebab longsor di Parapat
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019